DPRD Tulungagung, Jawa Timur, menyoroti pembangunan pasar hewan terpadu yang dinilai bermasalah karena banyak konstruksi yang rusak, meski belum ditempati.
"Kami mendapati fakta banyak bangunan yang rusak. Sangat tidak layak," kata anggota Komisi D DPRD Tulungagung Suprapto di Tulungagung, Kamis.
Ia mengatakan, kesimpulan itu mereka dapat setelah sehari sebelumnya bersama seluruh jajaran Komisi D melakukan inspeksi di pasar hewan terpadu.
Pihak dinas terkait juga dianggap tidak memiliki skenario dan perencanaan yang jelas dalam pemanfaatan bangunan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut.
"Kalau seperti ini mubazir namanya. Bangunan sudah rusak, tidak digunakan lagi," ucapnya.
Suprapto mengatakan, pihaknya berencana mengklarifikasi temuan itu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Iya pasti (memanggil), sebentar lagi akan rapat di tingkat komisi, kita panggil dinas terkait," kata Suprapto.
Tak hanya dinas, jika nanti dalam perkembanganya ada kaitanya dengan rekanan, maka pihak rekanan juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dari fisik bangunan yang berkualitas buruk, dirinya menduga ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dalam pembangunan pasar hewan tersebut.
Namun, dirinya masih belum tahu penyimpangan anggaran dalam penggunaan anggaran itu.
Pantauan di lapangan, kerusakan terlihat pada lantai bangunan utama yang sudah amblas.
Selain itu, ditemukan bangunan yang patah atau tidak nyambung, lantai keramik bangunan utama juga banyak yang pecah.
Pasar hewan terpadu mulai dibangun pada 2017 lalu. Pembangunan pasar hewan ini memakan anggaran hingga Rp15 miliar.
Pasar hewan terpadu ini untuk menggantikan pasar hewan yang ada Desa Beji, Kecamatan Boyolangu yang dianggap sudah tidak layak, lantaran dekat dengan permukiman.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami mendapati fakta banyak bangunan yang rusak. Sangat tidak layak," kata anggota Komisi D DPRD Tulungagung Suprapto di Tulungagung, Kamis.
Ia mengatakan, kesimpulan itu mereka dapat setelah sehari sebelumnya bersama seluruh jajaran Komisi D melakukan inspeksi di pasar hewan terpadu.
Pihak dinas terkait juga dianggap tidak memiliki skenario dan perencanaan yang jelas dalam pemanfaatan bangunan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut.
"Kalau seperti ini mubazir namanya. Bangunan sudah rusak, tidak digunakan lagi," ucapnya.
Suprapto mengatakan, pihaknya berencana mengklarifikasi temuan itu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Iya pasti (memanggil), sebentar lagi akan rapat di tingkat komisi, kita panggil dinas terkait," kata Suprapto.
Tak hanya dinas, jika nanti dalam perkembanganya ada kaitanya dengan rekanan, maka pihak rekanan juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dari fisik bangunan yang berkualitas buruk, dirinya menduga ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dalam pembangunan pasar hewan tersebut.
Namun, dirinya masih belum tahu penyimpangan anggaran dalam penggunaan anggaran itu.
Pantauan di lapangan, kerusakan terlihat pada lantai bangunan utama yang sudah amblas.
Selain itu, ditemukan bangunan yang patah atau tidak nyambung, lantai keramik bangunan utama juga banyak yang pecah.
Pasar hewan terpadu mulai dibangun pada 2017 lalu. Pembangunan pasar hewan ini memakan anggaran hingga Rp15 miliar.
Pasar hewan terpadu ini untuk menggantikan pasar hewan yang ada Desa Beji, Kecamatan Boyolangu yang dianggap sudah tidak layak, lantaran dekat dengan permukiman.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019