Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai beberapa menteri yang memiliki rekam jejak kerja baik dan prestasi masih perlu dipertahankan dalam Kabinet Kerja Jilid II oleh presiden terpilih Joko Widodo.
"Tidak semua jabatan menteri harus diisi oleh orang baru, karena ada beberapa menteri yang perlu dipertahankan oleh Jokowi dengan melihat kapasitas kerjanya selama ini," katanya di Kabupaten Jember, Minggu.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri yang layak dipertahankan dan bisa kembali masuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II untuk membantu kerja Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Selain itu, lanjut dia, beberapa jabatan menteri harus diisi oleh orang profesional seperti menteri luar negeri, menteri keuangan, dan menteri koordinator bidang perekonomian karena jabatan menteri tersebut membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga perlu figur dari kalangan profesional.
"Sementara partai politik juga punya nilai tawar untuk mendapatkan jatah menteri, namun parpol juga harus mampu menawarkan figur baru yang memiliki kemampuan sesuai dengan harapan Jokowi," ucap pakar kebijakan publik itu.
Ia berharap partai politik mampu menggali kadernya yang belum muncul di permukaan dan menghadirkan orang-orang baru yang bisa membuat gebrakan dan terobosan baru, namun bukan sebaliknya yakni menghadirkan elit parpol yang dikenal memiliki rekam jejak yang kurang baik.
"Meskipun figur yang ditawarkan bukan kader partai, mereka punya afiliasi politik dengan kepentingan parpol dan bisa bersinergi dengan Jokowi tidak menutup kemungkinan juga bisa diusulkan untuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II," tuturnya.
Hermanto menilai tekanan politik yang dilakukan parpol pendukung kepada Presiden Jokowi dalam pengisian jabatan menteri selalu ada, namun penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga parpol tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh dan hanya bisa sebatas mengusulkan saja.
"Posisi Menteri Dalam Negeri akan menjadi rebutan partai politik karena posisinya cukup strategis untuk memperkuat basis di tingkat pemerintah daerah, namun masing-masing partai juga akan mengkalkulasi untuk mendapatkan jabatan menteri satu dengan menteri lainnya," kata akademisi FISIP Universitas Jember itu.
Ia berharap calon menteri yang disodorkan partai politik dan pilihan kabinet yang ditentukan oleh Jokowi mampu memberikan ekspektasi masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi selama lima tahun ke depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Tidak semua jabatan menteri harus diisi oleh orang baru, karena ada beberapa menteri yang perlu dipertahankan oleh Jokowi dengan melihat kapasitas kerjanya selama ini," katanya di Kabupaten Jember, Minggu.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri yang layak dipertahankan dan bisa kembali masuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II untuk membantu kerja Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Selain itu, lanjut dia, beberapa jabatan menteri harus diisi oleh orang profesional seperti menteri luar negeri, menteri keuangan, dan menteri koordinator bidang perekonomian karena jabatan menteri tersebut membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga perlu figur dari kalangan profesional.
"Sementara partai politik juga punya nilai tawar untuk mendapatkan jatah menteri, namun parpol juga harus mampu menawarkan figur baru yang memiliki kemampuan sesuai dengan harapan Jokowi," ucap pakar kebijakan publik itu.
Ia berharap partai politik mampu menggali kadernya yang belum muncul di permukaan dan menghadirkan orang-orang baru yang bisa membuat gebrakan dan terobosan baru, namun bukan sebaliknya yakni menghadirkan elit parpol yang dikenal memiliki rekam jejak yang kurang baik.
"Meskipun figur yang ditawarkan bukan kader partai, mereka punya afiliasi politik dengan kepentingan parpol dan bisa bersinergi dengan Jokowi tidak menutup kemungkinan juga bisa diusulkan untuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II," tuturnya.
Hermanto menilai tekanan politik yang dilakukan parpol pendukung kepada Presiden Jokowi dalam pengisian jabatan menteri selalu ada, namun penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga parpol tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh dan hanya bisa sebatas mengusulkan saja.
"Posisi Menteri Dalam Negeri akan menjadi rebutan partai politik karena posisinya cukup strategis untuk memperkuat basis di tingkat pemerintah daerah, namun masing-masing partai juga akan mengkalkulasi untuk mendapatkan jabatan menteri satu dengan menteri lainnya," kata akademisi FISIP Universitas Jember itu.
Ia berharap calon menteri yang disodorkan partai politik dan pilihan kabinet yang ditentukan oleh Jokowi mampu memberikan ekspektasi masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi selama lima tahun ke depan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019