Komisi II DPRD Situbondo, Jawa Timur, mendesak Kementerian BUMN melakukan pengawasan khusus terhadap Pabrik Gula Assembagoes yang dinilai merugikan petani, karena belum optimal beropersi giling tebu kendati telah direvitalisasi dengan menghabiskan anggaran ratusan miliar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo Hadi Prianto di Situbondo, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan keluhan petani tebu Situbondo mengenai revitalisasi di PG Assembagoes yang ternyata tak sesuai harapan.
"Kami meminta Kementerian BUMN bersama instansi teknis segara turun tangan melakukan pengawasan terhadap PG Assembagoes, karena sejak direvitalisasi sampai sekarang keberadaan PG malah menimbulkan gejolak di kalangan petani tebu," ucapnya.
Menurut ia, PG Assembagoes sudah beberapa kali menunda giling dari jadwal semula dan bahkan selama 2018 tidak beroperasi giling sama sekali karena beberapa kendala. Bahkan, ironisnya tahun ini sudah mulai giling tapi tak seperti yang dijanjikan.
"Jika ada kendala teknis pengoperasian peralatan baru, direksi PG Assembagoes harus melakukan langkah-langkah konkrit. Selama ini pihak PG selalu berdalih karena peralatan masih baru dan alasan itu terkesan mengada-ngada dan jelas merugikan petani tebu,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Hadi, Kementerian BUMN harus segera turun tangan agar dampak belum optimalnya PG Asembagus tersebut tak semakin meluas.
"Saatnya dilakukan pengawasan khusus di PG Assembagoes, mestinya kalau sudah direvitalisasi sekarang sudah bisa beroperasi giling tebu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo Hadi Prianto di Situbondo, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan keluhan petani tebu Situbondo mengenai revitalisasi di PG Assembagoes yang ternyata tak sesuai harapan.
"Kami meminta Kementerian BUMN bersama instansi teknis segara turun tangan melakukan pengawasan terhadap PG Assembagoes, karena sejak direvitalisasi sampai sekarang keberadaan PG malah menimbulkan gejolak di kalangan petani tebu," ucapnya.
Menurut ia, PG Assembagoes sudah beberapa kali menunda giling dari jadwal semula dan bahkan selama 2018 tidak beroperasi giling sama sekali karena beberapa kendala. Bahkan, ironisnya tahun ini sudah mulai giling tapi tak seperti yang dijanjikan.
"Jika ada kendala teknis pengoperasian peralatan baru, direksi PG Assembagoes harus melakukan langkah-langkah konkrit. Selama ini pihak PG selalu berdalih karena peralatan masih baru dan alasan itu terkesan mengada-ngada dan jelas merugikan petani tebu,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Hadi, Kementerian BUMN harus segera turun tangan agar dampak belum optimalnya PG Asembagus tersebut tak semakin meluas.
"Saatnya dilakukan pengawasan khusus di PG Assembagoes, mestinya kalau sudah direvitalisasi sekarang sudah bisa beroperasi giling tebu," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019