Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur meminta bantuan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan embung kepada pemerintah pusat guna mengatasi masalah kekeringan dan kekurangan air bersih setiap musim kemarau di wilayah itu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Anang Djoenaidi mengatakan Kabupaten Sampang merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Madura yang rawan kekeringan saat kemarau.
"Maka dari itu, SPAM dan pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan saat kemarau sangat dibutuhkan," kata Anang di Sampang, Sabtu.
Anang menjelaskan, usulan bantuan SPAM dan pembangunan embung kepada pemerintah pusat itu dilakukan, karena anggaran yang tersedia terbatas.
Tahun ini, sambung dia, alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana sebesar Rp5 miliar, dan itup un terbagi di beberapa organisasi perangkat daerah.
"Jadi, anggaran sebesar Rp5 miliar itu bukan hanya untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih, akan tetapi juga dari institusi lainnya juga," kata Anang, menambahkan.
Berdasarkan pemetaan sementara, jumlah desa yang rawan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih mencapai 67 desa yang tersebar di 14 kecamatan.
Data jumlah desa yang mengalami kekeringan pada kemarau kali ini lebih banyak dibanding 2018. Sebab, kala itu jumlah desa yang terdata mengalami kekeringan hanya 42 desa.
Jenis kekeringan yang terjadi kali ini terbagi dua, yakni kekeringan langka dan kekeringan kritis.
Kekeringan kritis terjadi karena pemenuhan air di dusun/desa mencapai 10 liter lebih per orang per hari. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.
Sementara yang dimaksud dengan kekeringan langka, kebutuhan air di dusun/desa itu di bawah 10 liter saja per orang per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.
Sementara itu, berdasarkan data BPBD Jatim, Kabupaten Sampang memang termasuk satu dari 24 Kabupaten/kota yang rawan kekeringan, dan kabupaten ini menduduki urutan pertama dengan wilayah yang paling banyak terdampak kekeringan.
Jumlah total desa se-Jawa Timur yang terdata mengalami kekeringan pada kemarau kali ini sebanyak 556 desa tersebar di 180 kecamatan, dan dari jumlah itu sebanyak 199 desa yang berpotensi tidak memiliki air sama sekali.
Selain Kabupaten Sampang, kabupaten lain yang juga masuk dalam catatan BPBD Pemprov Jatim yang rawan kekeringan ialah Kabupaten Tuban, Ngawi, Pacitan, hingga Lamongan.
Saat ini, Pemprov telah berkoordinasi dengan para kepala BPBD yang rawan kekeringan itu, untuk mempersiapkan bantuan pendistribusian air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Anang Djoenaidi mengatakan Kabupaten Sampang merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Madura yang rawan kekeringan saat kemarau.
"Maka dari itu, SPAM dan pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan saat kemarau sangat dibutuhkan," kata Anang di Sampang, Sabtu.
Anang menjelaskan, usulan bantuan SPAM dan pembangunan embung kepada pemerintah pusat itu dilakukan, karena anggaran yang tersedia terbatas.
Tahun ini, sambung dia, alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana sebesar Rp5 miliar, dan itup un terbagi di beberapa organisasi perangkat daerah.
"Jadi, anggaran sebesar Rp5 miliar itu bukan hanya untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih, akan tetapi juga dari institusi lainnya juga," kata Anang, menambahkan.
Berdasarkan pemetaan sementara, jumlah desa yang rawan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih mencapai 67 desa yang tersebar di 14 kecamatan.
Data jumlah desa yang mengalami kekeringan pada kemarau kali ini lebih banyak dibanding 2018. Sebab, kala itu jumlah desa yang terdata mengalami kekeringan hanya 42 desa.
Jenis kekeringan yang terjadi kali ini terbagi dua, yakni kekeringan langka dan kekeringan kritis.
Kekeringan kritis terjadi karena pemenuhan air di dusun/desa mencapai 10 liter lebih per orang per hari. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.
Sementara yang dimaksud dengan kekeringan langka, kebutuhan air di dusun/desa itu di bawah 10 liter saja per orang per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.
Sementara itu, berdasarkan data BPBD Jatim, Kabupaten Sampang memang termasuk satu dari 24 Kabupaten/kota yang rawan kekeringan, dan kabupaten ini menduduki urutan pertama dengan wilayah yang paling banyak terdampak kekeringan.
Jumlah total desa se-Jawa Timur yang terdata mengalami kekeringan pada kemarau kali ini sebanyak 556 desa tersebar di 180 kecamatan, dan dari jumlah itu sebanyak 199 desa yang berpotensi tidak memiliki air sama sekali.
Selain Kabupaten Sampang, kabupaten lain yang juga masuk dalam catatan BPBD Pemprov Jatim yang rawan kekeringan ialah Kabupaten Tuban, Ngawi, Pacitan, hingga Lamongan.
Saat ini, Pemprov telah berkoordinasi dengan para kepala BPBD yang rawan kekeringan itu, untuk mempersiapkan bantuan pendistribusian air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan tersebut.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019