Anggota DPD RI terpilih asal Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti menggulirkan gagasan adanya kantor perwakilan senator di ibu kota provinsi.
"Kalau ada maka kewajiban senator untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah menjadi terukur," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Selain itu, para senator secara periodik juga bisa berada di daerah pemilihan masing-masing, jadi tidak hanya di Jakarta.
Seperti diketahui, saat ini DPD memang memiliki ruangan di setiap provinsi, tetapi masih banyak yang menempati bangunan berstatus pinjaman hingga menumpang di salah satu ruangan di kantor DPRD, sehingga dinilai kurang layak dan belum representatif.
Setelah nanti dilantik menjadi senator, La Nyalla yang juga Ketua Kadin Jatim itu berencana melakukan koordinasi dengan para gubernur untuk merealisasikan program tersebut.
"Termasuk skema pendanaan yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Nanti masih kami lihat dan pelajari dan yang terpenting semangatnya adalah memperkuat peran DPD dan mengoptimalkan kepentingan masyarakat di daerah," ucapnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu optimistis para gubernur akan memberi respons positif, karena tujuannya membantu para kepala daerah dalam misi pembangunan daerah, termasuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi DPD.
"Intinya, masyarakat di daerah harus punya saluran yang memudahkan mereka untuk mengakses para senator yang mewakili mereka. Apalagi salah satu tolok ukur kinerja DPD adalah seberapa besar peran senator menyuarakan kepentingan daerah pemilihan masing-masing," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kalau ada maka kewajiban senator untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah menjadi terukur," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Selain itu, para senator secara periodik juga bisa berada di daerah pemilihan masing-masing, jadi tidak hanya di Jakarta.
Seperti diketahui, saat ini DPD memang memiliki ruangan di setiap provinsi, tetapi masih banyak yang menempati bangunan berstatus pinjaman hingga menumpang di salah satu ruangan di kantor DPRD, sehingga dinilai kurang layak dan belum representatif.
Setelah nanti dilantik menjadi senator, La Nyalla yang juga Ketua Kadin Jatim itu berencana melakukan koordinasi dengan para gubernur untuk merealisasikan program tersebut.
"Termasuk skema pendanaan yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Nanti masih kami lihat dan pelajari dan yang terpenting semangatnya adalah memperkuat peran DPD dan mengoptimalkan kepentingan masyarakat di daerah," ucapnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu optimistis para gubernur akan memberi respons positif, karena tujuannya membantu para kepala daerah dalam misi pembangunan daerah, termasuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi DPD.
"Intinya, masyarakat di daerah harus punya saluran yang memudahkan mereka untuk mengakses para senator yang mewakili mereka. Apalagi salah satu tolok ukur kinerja DPD adalah seberapa besar peran senator menyuarakan kepentingan daerah pemilihan masing-masing," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019