Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Kediri, Jawa Timur, mengatakan mayoritas perusahaan kecil, mikro, belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta, padahal itu adalah hak karyawan mendapatkan jaminan.
"Di Kota Kediri yang perusahaan menengah dan besar sudah menjadi anggota. Yang sulit adalah perusahaan kecil, mikro," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri Agus Suprihadi di Kediri, Selasa (28/5).
Agus hadir saat kegiatan edukasi publik sistem jaminan sosial nasional (SJSN) tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam jaminan sosial di salah satu hotel Kota Kediri yang diselenggarakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Agus mengatakan, di Kota Kediri jumlah peserta ada 927 perusahaan dengan tenaga kerja sekitar 35 ribu orang. Namun, untuk UMKM di Kota Kediri juga cukup besar hingga ribuan jumlahnya.
Menurut dia, beberapa kendala yang menyebabkan untuk UMKM masih belum banyak yang mendaftarkan karyawannya karena perusahaan mikro sering pindah lokasi. Selain itu, dimungkinkan tidak ada yang mengurus dengan pasti, dan hal ini berbeda dengan perusahaan besar yang memang ada petugas khusus.
"Yang tinggi di Kota Kediri didominasi dari Gudang Garam dan anak perusahaannya. Nanti perusahaan yang tidak ikut menyertakan (pegawai di program BPJS Ketenagakerjaan) akan mendapatkan sanksi atau teguran dari pemda," kata dia.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Enny Endarjati mengatakan pemerintah kota berkomitmen kuat mendorong agar perusahaan juga memasukkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sebab hal itu adalah kebutuhan dasar.
"BPJS itu merupakan program yang wajib dimiliki perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak taat akan dikenakan pidana. Itu (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) adalah jaminan dan ini sangat penting agar tenaga kerja terjamin," kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah kota telah berkomitmen mewujudkan "Kediri The Service City". Pihaknya meminta perusahaan untuk patuh dan memberikan laporan yang benar, terkait dengan jumlah pegawai, gaji sebab juga menyangkut besarnya iuran yang ditanggung.
"Kami berharap ke depan Kota Kediri seluruh tenaga kerja bisa 100 persen ikut BPJS, karena hal ini juga menyangkut kesehatan para pekerja dan masyarakat. Dan, di Kota Kediri sudah ada tindak lanjut melalui BPJS Ketenagakerjaan ada program khusus RT/RW seluruh Kota Kediri sekitar 1.800 orang untuk dimasukkan program BPJS Ketenagakerjaan dan ini diprogramkan di PAK," kata Enny. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Di Kota Kediri yang perusahaan menengah dan besar sudah menjadi anggota. Yang sulit adalah perusahaan kecil, mikro," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri Agus Suprihadi di Kediri, Selasa (28/5).
Agus hadir saat kegiatan edukasi publik sistem jaminan sosial nasional (SJSN) tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam jaminan sosial di salah satu hotel Kota Kediri yang diselenggarakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Agus mengatakan, di Kota Kediri jumlah peserta ada 927 perusahaan dengan tenaga kerja sekitar 35 ribu orang. Namun, untuk UMKM di Kota Kediri juga cukup besar hingga ribuan jumlahnya.
Menurut dia, beberapa kendala yang menyebabkan untuk UMKM masih belum banyak yang mendaftarkan karyawannya karena perusahaan mikro sering pindah lokasi. Selain itu, dimungkinkan tidak ada yang mengurus dengan pasti, dan hal ini berbeda dengan perusahaan besar yang memang ada petugas khusus.
"Yang tinggi di Kota Kediri didominasi dari Gudang Garam dan anak perusahaannya. Nanti perusahaan yang tidak ikut menyertakan (pegawai di program BPJS Ketenagakerjaan) akan mendapatkan sanksi atau teguran dari pemda," kata dia.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Enny Endarjati mengatakan pemerintah kota berkomitmen kuat mendorong agar perusahaan juga memasukkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sebab hal itu adalah kebutuhan dasar.
"BPJS itu merupakan program yang wajib dimiliki perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak taat akan dikenakan pidana. Itu (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) adalah jaminan dan ini sangat penting agar tenaga kerja terjamin," kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah kota telah berkomitmen mewujudkan "Kediri The Service City". Pihaknya meminta perusahaan untuk patuh dan memberikan laporan yang benar, terkait dengan jumlah pegawai, gaji sebab juga menyangkut besarnya iuran yang ditanggung.
"Kami berharap ke depan Kota Kediri seluruh tenaga kerja bisa 100 persen ikut BPJS, karena hal ini juga menyangkut kesehatan para pekerja dan masyarakat. Dan, di Kota Kediri sudah ada tindak lanjut melalui BPJS Ketenagakerjaan ada program khusus RT/RW seluruh Kota Kediri sekitar 1.800 orang untuk dimasukkan program BPJS Ketenagakerjaan dan ini diprogramkan di PAK," kata Enny. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019