Dinas pendidikan (Dindik) Jatim menjalin kerja sama dengan Ombudsman setempat di Surabaya, Kamis, untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan ujian nasional (UN).
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan kerja sama itu dilakukan guna mengantisipasi adanya sejumlah pelanggaran Prosedur Operasional Standar (POS) UN seperti pada tahun sebelumnya.
"Kerja sama ini upaya positif dari Ombudsman RI Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim terkait pelaksanaan ujian nasional," ucapnya.
Pasalnya, selama ini kerap terjadi misspersepsi dalam hal kontrol UN. Sehingga meskipun tidak menjadi syarat kelulusan tapi pelaksanaannya sesuai standar.
"Jadi, meskipun bukan syarat kelulusan, sekolah tidak akan menganggapnya remeh. Sehingga pelaksanaannya tidak disiplin padahal pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan saat ini," ujarnya.
Saiful mengungkapkan, Ombudsman baru menjalin kerja sama di ranah kota dan melaksanakan pengawasan sendiri. Dengan kerja sama ini pengawasannya menjadi lebih terkoordinir jika terjadi masalah.
"Dampak UN saat ini hanya pemetaan tidak seperti dulu yang bisa sampai ancaman pemindahan kepala sekolah. Makanya kami ingin menekankan UN ini kepentingan pemerintah dan bersama untuk evaluasi pendidikan," tuturnya.
Ia menargetkan nilai UN bisa meningkat meskipun memakai soal berjenis High Order Thingking. Karena siswa sudah berlatih dengan soal jenis ini, sehingga harapannya nilai tidak akan anjlok seperti tahun sebelumnya.
Untuk menyiapkan UN secara maksimal, Saiful mengungkapkan sudah memastikan kondisi server yang ada. Kerja sama dengan telkom dan PLN juga sudah terjalin.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widiyarta mengungkapkan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan pengawasan UN dan ditemukan sejumlah sekolah yang melaksanakan UN tidak sesuai POS.
"Temuan tahun lalu banyak sekolah yang tidak menempel denah lokasi ujian sesuai POS, banyak juga pengawas yang tidak melakukan pengawasan. Serta banyak peserta yang mengobrol selama ujian," ujarnya.
Dengan kerja sama ini, ia berharap hasil evaluasi temuan UN tahun lalu dapat diperbaiki. Apalagi juga kerap muncul isu kebocoran soal, sehingga harus diberikan pemahaman pada siswa agar meningkatkan integritas kejujurannya.
"Penyelenggara harus meyakinkan peserta agar tidak terkecoh kebocoran soal. Karena model soal ini banyak, jadi akan sulit untuk mendeteksi jawaban yang bocor sesuai dengan soal yang mana," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan kerja sama itu dilakukan guna mengantisipasi adanya sejumlah pelanggaran Prosedur Operasional Standar (POS) UN seperti pada tahun sebelumnya.
"Kerja sama ini upaya positif dari Ombudsman RI Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim terkait pelaksanaan ujian nasional," ucapnya.
Pasalnya, selama ini kerap terjadi misspersepsi dalam hal kontrol UN. Sehingga meskipun tidak menjadi syarat kelulusan tapi pelaksanaannya sesuai standar.
"Jadi, meskipun bukan syarat kelulusan, sekolah tidak akan menganggapnya remeh. Sehingga pelaksanaannya tidak disiplin padahal pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan saat ini," ujarnya.
Saiful mengungkapkan, Ombudsman baru menjalin kerja sama di ranah kota dan melaksanakan pengawasan sendiri. Dengan kerja sama ini pengawasannya menjadi lebih terkoordinir jika terjadi masalah.
"Dampak UN saat ini hanya pemetaan tidak seperti dulu yang bisa sampai ancaman pemindahan kepala sekolah. Makanya kami ingin menekankan UN ini kepentingan pemerintah dan bersama untuk evaluasi pendidikan," tuturnya.
Ia menargetkan nilai UN bisa meningkat meskipun memakai soal berjenis High Order Thingking. Karena siswa sudah berlatih dengan soal jenis ini, sehingga harapannya nilai tidak akan anjlok seperti tahun sebelumnya.
Untuk menyiapkan UN secara maksimal, Saiful mengungkapkan sudah memastikan kondisi server yang ada. Kerja sama dengan telkom dan PLN juga sudah terjalin.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widiyarta mengungkapkan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan pengawasan UN dan ditemukan sejumlah sekolah yang melaksanakan UN tidak sesuai POS.
"Temuan tahun lalu banyak sekolah yang tidak menempel denah lokasi ujian sesuai POS, banyak juga pengawas yang tidak melakukan pengawasan. Serta banyak peserta yang mengobrol selama ujian," ujarnya.
Dengan kerja sama ini, ia berharap hasil evaluasi temuan UN tahun lalu dapat diperbaiki. Apalagi juga kerap muncul isu kebocoran soal, sehingga harus diberikan pemahaman pada siswa agar meningkatkan integritas kejujurannya.
"Penyelenggara harus meyakinkan peserta agar tidak terkecoh kebocoran soal. Karena model soal ini banyak, jadi akan sulit untuk mendeteksi jawaban yang bocor sesuai dengan soal yang mana," tuturnya.
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019