Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meninjau program pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Patokan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu.
Kepala Bappenas didampingi anggota Komisi XI DPR RI Faizol Riza disambut Bupati Probolinggo P. Tantriana saat meninjau proyek Sanitasi/Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) atau program hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi di Komunitas Pengguna Sarana Air Limbah Domestik di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan.
"Program penyediaan air bersih dan sanitasi itu sangat penting karena program perbaikan sanitasi akan berkontribusi pada pencegahan wabah penyakit menular yang terjadi karena buang air besar sembarangan, kontaminasi air tanah dan sumber air oleh kotoran manusia atau limbah domestik," kata Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya salah satu penyakit yang umum terjadi karena lingkungan hidup yang tidak bersih adalah penyakit diare pada anak dan kasus stunting banyak terjadi di daerah yang sanitasinya kurang layak.
"Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat buang air besar sembarangan yakni karena faktor kebiasaan sehingga perlu dikampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian karena mungkin fasilitas sanitasinya kurang baik di masing-masing rumah maupun komunal, sehingga memang perlu disediakan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat," katanya.
Untuk DAK tahun 2020, lanjut dia, pemerintah pusat sudah menyiapkan DAK khusus bagi Kabupaten Probolinggo, sehingga silakan Pemkab Probolinggo segera membuat pengajuan untuk pembangunan sarana sanitasi.
Ia menjelaskan pengelolaan sanitasi yang baik tidak hanya memiliki sanitasi yang layak tetapi juga menjadi daerah yang bersih dan sehat, sehingga masyarakat harus berinovasi bagaimana membuat akses sanitasi yang berbasis komunitas, apakah swadaya atau gotong royong membangun sanitasi karena jika menunggu dari pemerintah mungkin terlalu lama.
"Jika sanitasi baik, maka akan mewujudkan anak yang sehat dan akan mampu mengenyam pendidikan yang baik. Fasilitas pengelolaan air limbah itu tidak akan berhenti sampai disini saja dan harus ada kesadaran dari semua masyarakat karena sanitasi itu harus diolah sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara Bupati Probolinggo Tantriana Sari mengatakan program sanitasi komunal telah diterima oleh Pemkab Probolinggo mulai tahun 2015 hingga 2018 dan akan diteruskan tahap kedua pada tahun 2019, sehingga diharapkan program itu bisa ditambahkan lagi kuantitasnya karena direncanakan akan bertambah sekitar 1.000 sambungan rumah.
"Harapannya dengan program itu dapat membangun kawasan 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi, sehingga bisa terwujud pada tahun 2019," ucapnya, berharap.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Kepala Bappenas didampingi anggota Komisi XI DPR RI Faizol Riza disambut Bupati Probolinggo P. Tantriana saat meninjau proyek Sanitasi/Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) atau program hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi di Komunitas Pengguna Sarana Air Limbah Domestik di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan.
"Program penyediaan air bersih dan sanitasi itu sangat penting karena program perbaikan sanitasi akan berkontribusi pada pencegahan wabah penyakit menular yang terjadi karena buang air besar sembarangan, kontaminasi air tanah dan sumber air oleh kotoran manusia atau limbah domestik," kata Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya salah satu penyakit yang umum terjadi karena lingkungan hidup yang tidak bersih adalah penyakit diare pada anak dan kasus stunting banyak terjadi di daerah yang sanitasinya kurang layak.
"Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat buang air besar sembarangan yakni karena faktor kebiasaan sehingga perlu dikampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian karena mungkin fasilitas sanitasinya kurang baik di masing-masing rumah maupun komunal, sehingga memang perlu disediakan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat," katanya.
Untuk DAK tahun 2020, lanjut dia, pemerintah pusat sudah menyiapkan DAK khusus bagi Kabupaten Probolinggo, sehingga silakan Pemkab Probolinggo segera membuat pengajuan untuk pembangunan sarana sanitasi.
Ia menjelaskan pengelolaan sanitasi yang baik tidak hanya memiliki sanitasi yang layak tetapi juga menjadi daerah yang bersih dan sehat, sehingga masyarakat harus berinovasi bagaimana membuat akses sanitasi yang berbasis komunitas, apakah swadaya atau gotong royong membangun sanitasi karena jika menunggu dari pemerintah mungkin terlalu lama.
"Jika sanitasi baik, maka akan mewujudkan anak yang sehat dan akan mampu mengenyam pendidikan yang baik. Fasilitas pengelolaan air limbah itu tidak akan berhenti sampai disini saja dan harus ada kesadaran dari semua masyarakat karena sanitasi itu harus diolah sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara Bupati Probolinggo Tantriana Sari mengatakan program sanitasi komunal telah diterima oleh Pemkab Probolinggo mulai tahun 2015 hingga 2018 dan akan diteruskan tahap kedua pada tahun 2019, sehingga diharapkan program itu bisa ditambahkan lagi kuantitasnya karena direncanakan akan bertambah sekitar 1.000 sambungan rumah.
"Harapannya dengan program itu dapat membangun kawasan 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi, sehingga bisa terwujud pada tahun 2019," ucapnya, berharap.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019