Wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ngawi dilewati oleh Sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Di wilayah Ngawi, tepatnya di Kecamatan Pitu, terjadi titik pertemuan di antara kedua sungai tersebut, yakni Bengawan Madiun dengan Bengawan Solo dari arah hulu.
Bila curah hujan di Wonogiri dan Solo, keduanya di Jawa Tengah, serta wilayah Madiun, Ponorogo, dan Magetan tinggi, maka akan terjadi luapan air dari kedua sungai tersebut yang menggenangi daerah sekitar.
Saat debit air Bengawan Solo tinggi, air anak sungai yang juga sedang tinggi akan sulit mengalirkan air. Bahkan, malah akan terjadi aliran balik dan meluap.
Yudi, warga Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mengatakan air mulai masuk dalam rumahnya pada Rabu (6/3) dini hari saat banjir Madiun melanda. Wargapun mulai mengungsi ke rumah warga yang aman karena ketiggian air terus bertambah.
Ternak sapi, kambing, dan ayam dikeluarkan. Beberapa ada yang memilih bertahan di tepi jalan menunggu bantuan. "Tidak mengira kalau air sampai masuk dan hampir mengenai atap rumah. Ini lebih parah dari banjir yang terakhir," ungkap Yudi.
Desa Purworejo merupakan satu dari puluhan desa di Kabupaten Madiun yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Bengawan Madiun dan anak sungainya. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 5 meter.
Data BPBD setempat mencatat, jumlah wilayah di Kabupaten Madiun yang terdampak bencana banjir mencapai 12 kecamatan, 56 desa, 5.707 KK, 497 hektare lahan pertanian, 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Kecamatan yang terdampak tersebut antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.
Dahsyatnya imbas banjir, membuat Bupati Madiun Ahmad Dawami menetapkan status darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Madiun.
Status darurat bencana banjir ditetapkan mulai tanggal 6-19 Maret 2019 tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2019 yang ditandatangani Bupati pada Rabu (6/3).
Kerugian akibat banjir kali ini diperkirakan mencapai Rp50 miliar lebih. Kerugian itu dimungkinkan terus bertambah karena Pemkab Madiun masih melakukan pendataan di semua sektor, baik pertanian, infrastruktur, dan lainnya.
Hal itu belum termasuk banjir yang melanda wilayah Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan kondisi akses jalan tol Madiun dan jalan arteri Madiun-Surabaya yang lumpuh selama beberapa hari akibat luapan sungai tersebut.
Tentu, bencana alam tidak diinginkan oleh semua pihak. Karenanya, semua dituntut untuk waspada, mengingat semua jenis bencana alam bisa terjadi setiap saat tanpa tahu kapan dan dimana.
Seperti saat berlangsungnya musim hujan, beberapa wilayah di Madiun dan bahkan Jawa Timur sangat berpotensi terjadi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Namun waktu pastinya, tiada yang tahu.
Mitigasi bencana perlu dilakukan lebih intensif oleh para pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Bupati Madiun Ahmad Dawami bahkan langsung menyatakan bahwa banjir yang melanda wilayahnya itu adalahkesalahan manusia, yakni, karena kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Di antaranya, perilaku membuang sampah sembarangan.
"Penyebabnya kita sendiri. Yakni, permasalahan sampah, permasalahan rasa memiliki terhadap aset kabupaten, aset nasional yang masih kurang. Jadi ketika tidak ada rasa memiliki, ketika ada tanggul bocor sedikit, dibiarkan, akhirnya jebol," kata Bupati Dawami.
Jebolnya tanggul tersebut salah satunya terjadi di tanggul Sungai Jeroan, anak sungai Bengawan Madiun, yang ada di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo.
Sebanyak tujuh titik di tanggul tersebut jebol dengan rata-rata panjang ambrol berkisar antara 10 hingga 20 meter. Jebolnya tanggul tersebut diduga akibat tidak mampu menampung debit air yang meningkat seiring tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Madiun dan sekitarnya pada Selasa (5/3) sore hingga Rabu (6/3) dini hari.
Bupati mengajak agar banjir besar yang melanda Kabupaten Madiun dan daerah sekitarnya menjadi pelajaran untuk lebih baik dalam menjaga lingkungan. Hal itu karena banjir merupakan masalah bersama. Semua pihak, termasuk masyarakat, juga harus terlibat, tidak hanya tanggung jawab pemerintah.
Manusia tidak bisa mencegah terjadinya banjir ataupun bencana. Namun dengan mitigasi banjir dan bencana lainnya yang disiapkan bersama pemerintah dengan masyarakat, dapat mengurangi dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau Desa Jeruk Gulung menggunakan perahu karet melihat dari dekat perkampungan warga yang terdampak banjir, Kamis (7/3/2019). (Antarajatim/Fiqih Arfani)
Tanggap bencana
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya agar Jawa Timur tanggap terhadap bencana. Terkait antisipasi banjir, Gubernur Khofifah menyampaikan, pihaknya sedang memfinalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim agar bisa menyiapkan kabupaten mana saja yang bisa menyediakan lahan untuk sudetan Sungai Bengawan Solo.
"Sesuai pemetaan sudetan Bengawan Solo idealnya lima, namun sekarang baru ada dua yang ada di Bojonegoro dan Sidayu, Gresik, sehingga dibutuhkan tiga sudetan lagi," kata dia.
Ditambahkan, perawatan embung-embung yang sudah ada harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena memiliki manfaat yang cukup besar, yakni sebagai penampungan air ketika hujan, dan sumber air ketika kemarau.
"Di Jatim ada sekitar 416 desa yang berpotensi kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan, maka diperlukan embung untuk bisa menyimpan dan memanfaatkan air," ujar mantan Menteri Sosial ini.
Ia juga meminta masyarakat Jatim untuk bisa "living harmony with disaster" mengingat topografi wilayah Jatim. Masyarakat Jatim harus mengetahui bahwa lima bencana tertinggi sangat mungkin terjadi di Jatim, yaitu banjir, kebakaran, angin, termasuk di dalamnya puting beliung, dan tanah longsor.
"Saat ini memang banjir merupakan peringkat nomor satu bencana yang sering terjadi di Jawa Timur," ujar Gubernur Khofifah saat meninjau banjir di Kabupaten Madiun dan Ngawi.
Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut juga akan menyiapkan pendekatan nonstruktur berupa sebuah sistem peringatan dini atau "early warning system" akan terjadinya bencana berbasis digital. Hal ini penting dilakukan mengingat topografi wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang memungkinkan sering terjadi bencana.
"Kami sedang mengomunikasikan dengan provider-provider agar bisa mengirimkan informasi kepada masyarakat akan terjadinya bencana lewat SMS, misalnya," kata dia.
Saat ini masyarakat hampir semuanya memiliki gawai. Oleh sebab itu, harus bisa dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam hal antisipasi atau tanggap bencana.
Dicontohkan, untuk banjir di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh adanya luapan sungai Bengawan Solo yang masuknya lewat kali Madiun, sehingga dibutuhkan waktu sekitar enam jam air akan sampai Ponorogo dan sekitar 10 jam sampai Ngawi.
"Nantinya akan ada pemberitahuan lewat HP warga, bahwa dalam waktu sekian jam akan terjadi banjir di wilayahnya," katanya.
Jika teknologi itu bisa diterapkan maka masyarakat akan lebih bisa mengantisipasi dan waspada terhadap bencana.
Upaya peringatan dini berupa pendekatan nonstuktur kepada masyarakat tersebut sangatlah penting dalam mitigasi bencana. Sebab, hal itu merupakan bentuk edukasi guna meningkatkan kesadaran tanggap bencana.
Sehingga, warga di pinggiran Bengawan Madiun dan Begawan Solo tidak lupa akan potensi banjir. Sebab, biasanya warga akan lupa jika banjir telah surut dan musim hujan telah lewat, sampai terjadi lagi banjir berikutnya. (*)
