Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan pendataan terhadap para santri yang akan pindah pilih, sehingga mereka tetap bisa memberikan hak suaranya pada Pemilu 17 April 2019.
"Pindah pilih di awal jumlahnya adalah 868 orang itu di pondok pesantren dan lapas. Kami upayakan koordinasi lagi dengan seluruh pondok pesantren berdasarkan data yang kami peroleh dari Kemenag (Kementerian Agama)," kata Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abdul Wadud Burhan Abadi di Jombang, Jumat.
Ia mengatakan, jumlah santri di Kabupaten Jombang dipastikan memang banyak. Dari data Kemenag Kabupaten Jombang, terdapat 86 pondok pesantren, namun data dari RMI Jombang jumlahnya mencapai 400 pondok pesantren.
Namun, lanjutnya, tidak semua santri sudah mempunyai hak pilih. Sesuai dengan aturan, mereka yang punya hak pilih adalah yang sudah berusia 17 tahun, sehingga KPU juga harus selektif untuk mendata santri yang hendak pindah pilih.
Abdul Wadud mengatakan, dimungkinkan nantinya juga akan banyak santri yang pulang ke rumahnya masing-masing, mengingat saat pemberian hak suara (coblosan) merupakan hari libur. Terlebih lagi, jadwal di sejumlah pondok pesantren sudah libur setelah ujian.
KPU Jombang kembali melakukan rapat pleno untuk membahas pemilih yang pindah pilih pada 8-9 Maret 2019. Dengan pleno terbuka rekapitulasi jumlah pemilih itu bisa diketahui berapa jumlah pasti warga yang pindah pilih di Kabupaten Jombang.
Sementara itu, Mundir Pembinaan Pesantren Ponpes Tebuireng, Jombang, Lukman Hakim mengatakan bahwa para santri yang sudah mempunyai hak pilih di Pemilu 2019 diberikan kebebasan untuk menggunakan hak suaranya saat pencoblosan. Mereka diizinkan untuk memilih di TPS Tebuireng, sekitar pondok maupun pulang ke rumah.
"Semua santri yang di atas 17 tahun, terutama anak-anak kelas tiga (SMA) hampir semuanya mempunyai hak pilih. Kami berikan kebebasan ke mereka, silakan yang memilih di TPS Tebuireng atau kembali ke kampung. Kalau ada yang memilih di TPS Tebuireng, kami akan konsultasi, kerja sama dengan KPU untuk memberikan surat (pindah pilih)," kata Lukman.
Ia juga mengatakan, pada Pemilu 2019 ini pelayanan dari KPU juga sudah jauh lebih baik. Jika pada pemilu sebelumnya pihak ponpes mengkoordinasi nama-nama yang hendak memilih lalu diajukan ke PPS, namun kali ini KPU yang proaktif datang ke pesantren.
Animo para santri juga baik, sebab mereka juga memahami bahwa pemilihan umum ini penting untuk masa depan bangsa.
"Mereka juga memahami ini penting bagi masa depan bangsa. Saya kira santri punya kepedulian terhadap pemilu ini dan akan gunakan hak pilih sepenuhnya," kata dia.
Terkait dengan figur dari calon, Lukman mengatakan para santri tentunya sudah memahami siapa yang hendak dipilihnya. Mereka juga bebas menggunakan hak suaranya untuk memilih calon yang dinilainya terbaik.
Namun, pihaknya juga berharap para santri juga selalu mengedepankan "tabayyun" dalam mendapatkan informasi apapun. Saat ini marak berbagai berita yang tidak benar atau hoaks, sehingga setiap kali ada kesempatan dalam kegiatan belajar mengajar juga disampaikan agar santri mengedepankan tabayun.
"Kami kedepankan tabayyun, cari kebenaran. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kami meminta berhenti untuk disebarkan atau disampaikan ke yang lain. Itu tidak baik," kata Lukman. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Pindah pilih di awal jumlahnya adalah 868 orang itu di pondok pesantren dan lapas. Kami upayakan koordinasi lagi dengan seluruh pondok pesantren berdasarkan data yang kami peroleh dari Kemenag (Kementerian Agama)," kata Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abdul Wadud Burhan Abadi di Jombang, Jumat.
Ia mengatakan, jumlah santri di Kabupaten Jombang dipastikan memang banyak. Dari data Kemenag Kabupaten Jombang, terdapat 86 pondok pesantren, namun data dari RMI Jombang jumlahnya mencapai 400 pondok pesantren.
Namun, lanjutnya, tidak semua santri sudah mempunyai hak pilih. Sesuai dengan aturan, mereka yang punya hak pilih adalah yang sudah berusia 17 tahun, sehingga KPU juga harus selektif untuk mendata santri yang hendak pindah pilih.
Abdul Wadud mengatakan, dimungkinkan nantinya juga akan banyak santri yang pulang ke rumahnya masing-masing, mengingat saat pemberian hak suara (coblosan) merupakan hari libur. Terlebih lagi, jadwal di sejumlah pondok pesantren sudah libur setelah ujian.
KPU Jombang kembali melakukan rapat pleno untuk membahas pemilih yang pindah pilih pada 8-9 Maret 2019. Dengan pleno terbuka rekapitulasi jumlah pemilih itu bisa diketahui berapa jumlah pasti warga yang pindah pilih di Kabupaten Jombang.
Sementara itu, Mundir Pembinaan Pesantren Ponpes Tebuireng, Jombang, Lukman Hakim mengatakan bahwa para santri yang sudah mempunyai hak pilih di Pemilu 2019 diberikan kebebasan untuk menggunakan hak suaranya saat pencoblosan. Mereka diizinkan untuk memilih di TPS Tebuireng, sekitar pondok maupun pulang ke rumah.
"Semua santri yang di atas 17 tahun, terutama anak-anak kelas tiga (SMA) hampir semuanya mempunyai hak pilih. Kami berikan kebebasan ke mereka, silakan yang memilih di TPS Tebuireng atau kembali ke kampung. Kalau ada yang memilih di TPS Tebuireng, kami akan konsultasi, kerja sama dengan KPU untuk memberikan surat (pindah pilih)," kata Lukman.
Ia juga mengatakan, pada Pemilu 2019 ini pelayanan dari KPU juga sudah jauh lebih baik. Jika pada pemilu sebelumnya pihak ponpes mengkoordinasi nama-nama yang hendak memilih lalu diajukan ke PPS, namun kali ini KPU yang proaktif datang ke pesantren.
Animo para santri juga baik, sebab mereka juga memahami bahwa pemilihan umum ini penting untuk masa depan bangsa.
"Mereka juga memahami ini penting bagi masa depan bangsa. Saya kira santri punya kepedulian terhadap pemilu ini dan akan gunakan hak pilih sepenuhnya," kata dia.
Terkait dengan figur dari calon, Lukman mengatakan para santri tentunya sudah memahami siapa yang hendak dipilihnya. Mereka juga bebas menggunakan hak suaranya untuk memilih calon yang dinilainya terbaik.
Namun, pihaknya juga berharap para santri juga selalu mengedepankan "tabayyun" dalam mendapatkan informasi apapun. Saat ini marak berbagai berita yang tidak benar atau hoaks, sehingga setiap kali ada kesempatan dalam kegiatan belajar mengajar juga disampaikan agar santri mengedepankan tabayun.
"Kami kedepankan tabayyun, cari kebenaran. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kami meminta berhenti untuk disebarkan atau disampaikan ke yang lain. Itu tidak baik," kata Lukman. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019