Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena beberapa di antaranya sudah tidak masuk dalam kategori penerima manfaat.
Data Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Jumat, mencatat jumlah perserta PKH di wilayah setempat pada tahun 2018 mencapai 45.668 kepala keluarga (KK).
"Sedangkan pada tahun 2019, turun sebanyak 291 peserta menjadi 45.377 keluarga penerima manfaat," ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tri Pujo Handono kepada wartawan.
Menurut dia, penurunan tersebut berdasarkan hasil pendataan ulang yang dilakukan pemerintah pusat dan menemukan terdapat beberapa KK sudah tidak termasuk dalam kategori peserta PKH.
Adapun kategori kepesertaan PKH sesuai aturan adalah merupakan keluarga miskin yang memiliki sejumlah kriteria, yakni terdapat ibu hamil dan balita, terdapat lansia, penyandang cacat, dan memiliki anak sekolah usia SD, SMP, dan SMA.
Ia menjelaskan, dari 291 yang tereliminasi tersebut, sebanyak 238 KK di antaranya tercoret karena sudah tidak memiliki satu pun komponen atau kriteria untuk menerima bantuan.
Sedangkan 53 KK lainnya terelinimasi dari peserta PKH karena dinyatakan sudah mampu pendamping program. Kriterianya antara lain dari aspek penghasilan, pekerjaan, dan kepemilikan tabungan.
"Bahkan, ada delapan peserta yang memang mengundurkan diri atau exit mandiri, karena tergolong mampu," katanya.
Meski telah terhapus dari peserta PKH, sebanyak 238 peserta yang tercoret itu masih bisa mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dari dinsos. Sedangkan warga yang tereliminasi karena dianggap sudah mampu maupun exit mandiri tidak memperbantuan lagi.
Disinggung apakah kepesertaan PKH bisa digantikan orang lain, Tri Pujo mengaku hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Data Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Jumat, mencatat jumlah perserta PKH di wilayah setempat pada tahun 2018 mencapai 45.668 kepala keluarga (KK).
"Sedangkan pada tahun 2019, turun sebanyak 291 peserta menjadi 45.377 keluarga penerima manfaat," ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tri Pujo Handono kepada wartawan.
Menurut dia, penurunan tersebut berdasarkan hasil pendataan ulang yang dilakukan pemerintah pusat dan menemukan terdapat beberapa KK sudah tidak termasuk dalam kategori peserta PKH.
Adapun kategori kepesertaan PKH sesuai aturan adalah merupakan keluarga miskin yang memiliki sejumlah kriteria, yakni terdapat ibu hamil dan balita, terdapat lansia, penyandang cacat, dan memiliki anak sekolah usia SD, SMP, dan SMA.
Ia menjelaskan, dari 291 yang tereliminasi tersebut, sebanyak 238 KK di antaranya tercoret karena sudah tidak memiliki satu pun komponen atau kriteria untuk menerima bantuan.
Sedangkan 53 KK lainnya terelinimasi dari peserta PKH karena dinyatakan sudah mampu pendamping program. Kriterianya antara lain dari aspek penghasilan, pekerjaan, dan kepemilikan tabungan.
"Bahkan, ada delapan peserta yang memang mengundurkan diri atau exit mandiri, karena tergolong mampu," katanya.
Meski telah terhapus dari peserta PKH, sebanyak 238 peserta yang tercoret itu masih bisa mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dari dinsos. Sedangkan warga yang tereliminasi karena dianggap sudah mampu maupun exit mandiri tidak memperbantuan lagi.
Disinggung apakah kepesertaan PKH bisa digantikan orang lain, Tri Pujo mengaku hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019