Mojokerto (Antaranews Jatim) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (20/2), guna bekerja sama dan berkonsultasi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayahnya.
Pada kunjungan itu, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, berkonsultasi secara langsung dengan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, khususnya bidang pencegahan Arif Nurcahyo, Asep R Suwandha dan Airien M.K.
Ning Ita menjelaskan bahwa kunjungannya ke KPK untuk menjalin kerja sama dalam pendampingan program pembangunan, mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
"Bentuk pendampingan bisa dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD dan pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan manajemen ASN atau yang lainnya. Konsultasinya baik dilakukan di Kota Mojokerto atau datang langsung ke KPK di Jakarta," kata Ning Ita.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, KPK akan bermitra dengan Inspektorat Provinsi selaku Korbinwas serta lebih meningkatkan tugas dan fungsi Inspektorat.
"Terkait dengan produk hukum yang perlu dicermati adalah bahwa produk hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta lebih mengutamakan efektivitas dan kewajaran. Selain itu juga melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum di bidang aset, khususnya tanah," ujarnya.
Terkait datangnya tim Korsupgah ke Jawa Timur, Ning Ita menyambut baik. Kedatangan tim itu guna memberikan pengarahan dan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi.
Rencananya pada pekan depan, tim Korsupgah KPK datang ke Jawa Timur sebagai tindak lanjut konsultasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kedatangan tim KPK untuk menjelaskan titik-titik kerawanan yang memungkinkan terjadi tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
Ning Ita menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan mengoptimalkan kunjungan tim Korsupgah KPK di Jatim.
"Konsultasi ini sebuah langkah awal untuk melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan salah satu tindakan nyata yang diambil untuk berbenah demi mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat," katanya.
Dalam kunjungan ke KPK, Wali Kota Ning Ita didampingi Kabag Hukum Pemkot Mojokerto Tri Rubiyanto dan Plt Kabag Pemerintahan Ani Wijaya. Pada hari yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak juga berkunjung ke KPK untuk keperluan yang sama. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pada kunjungan itu, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, berkonsultasi secara langsung dengan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, khususnya bidang pencegahan Arif Nurcahyo, Asep R Suwandha dan Airien M.K.
Ning Ita menjelaskan bahwa kunjungannya ke KPK untuk menjalin kerja sama dalam pendampingan program pembangunan, mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
"Bentuk pendampingan bisa dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD dan pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan manajemen ASN atau yang lainnya. Konsultasinya baik dilakukan di Kota Mojokerto atau datang langsung ke KPK di Jakarta," kata Ning Ita.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, KPK akan bermitra dengan Inspektorat Provinsi selaku Korbinwas serta lebih meningkatkan tugas dan fungsi Inspektorat.
"Terkait dengan produk hukum yang perlu dicermati adalah bahwa produk hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta lebih mengutamakan efektivitas dan kewajaran. Selain itu juga melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum di bidang aset, khususnya tanah," ujarnya.
Terkait datangnya tim Korsupgah ke Jawa Timur, Ning Ita menyambut baik. Kedatangan tim itu guna memberikan pengarahan dan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi.
Rencananya pada pekan depan, tim Korsupgah KPK datang ke Jawa Timur sebagai tindak lanjut konsultasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kedatangan tim KPK untuk menjelaskan titik-titik kerawanan yang memungkinkan terjadi tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
Ning Ita menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan mengoptimalkan kunjungan tim Korsupgah KPK di Jatim.
"Konsultasi ini sebuah langkah awal untuk melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan salah satu tindakan nyata yang diambil untuk berbenah demi mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat," katanya.
Dalam kunjungan ke KPK, Wali Kota Ning Ita didampingi Kabag Hukum Pemkot Mojokerto Tri Rubiyanto dan Plt Kabag Pemerintahan Ani Wijaya. Pada hari yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak juga berkunjung ke KPK untuk keperluan yang sama. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019