Tulungagung (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), setelah sempat mengambang karena belum adanya persetujuan DPRD setempat.
"Ya, kami akan segera konsultasikan hal ini dengan Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Senin.
Fokus isu yang akan dibahas pemkab dengan pihak Kemenpan-RB menyangkut tenaga honorer K2 yang ada di Kabupaten Tulungagung.
Rencana rekrutmen terhadap honorer K2 dikatakan ada sedikit masalah yang mengganjal, sebab mereka dulu waktu pengangkatan, mengalami kekurangan persyaratan, sehingga dalam beberapa kesempatan rekrutmen CPNS tidak bisa ikut seleksi dan diangkat menjadi PNS.
"Berhubung sekarang ada kebijakan rekrutmen PPPK yang diperuntukkan K2 di Tulungagung, ini menjadi kesempatan mereka. Kami akan berusaha memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti rekrutmen ini," katanya.
Senada dengan Maryoto, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono mengatakan, pihaknya bersama pemkab sudah mengagendakan pada Selasa (19/2) untuk bertemu dengan Kemenpan guna membahas rekrutmen PPPK tersebut.
Salah satu bahasan yang akan dikonsultasikan adalah perihal pembiayaan yang tidak masuk dalam perencanaan APBD maupun musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tulungagung.
"Ya, kami tindak lanjuti sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang ada. Rekrutmen PPPK ini masih perlu pendalaman dengan Kemenpan, karena menyangkut pembiayaan yang tidak masuk dalam perencanaan APBD," katanya.
Menurut Supriyono, pembahasan dengan Kemenpan tidak hanya masalah nota kesepahaman atau MoU, namun juga terkait penganggaran untuk gaji para PPPK, mengingat pemerintah daerah tidak memasukkan anggaran untuk penggajian PPPK dalam APBD 2019.
"Selain itu, hal-hal lainnya yakni cakupannya maupun kriterianya yang lebih mendalam, melihat formasinya yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Maksudnya denganjumlah sekian namun formasinya sebagian dari itu.
"Nanti sisanya bagaimana, maka kami tidak boleh serta merta, kasihan sisanya (honorer K2) nanti," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Tenaga Kontrak dan Honorer Kabupaten Tulungagung, Timoer, mengatakan bahwa seluruh honorer K2 serta penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat sudah memanfaatkan pendaftaran dalam jaringan rekruitmen PPPK.
Hal itu setelah pihak BKD Tulungagung sepakat untuk membuka portal pendaftaran, pada Sabtu (16/2).
"Alhamdulillah dari pihak pemkab dan dewan sudah ada iktikad baik dengan dibukanya portal dan kita sudah bisa mengakses, login untuk mengikuti rekruitmen PPPK," katapnya.
Lebih lanjut, Timoer menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan antara pemkab dan DPRD yang berencana menemui pihak Kemenpan pada Selasa (19/2).
Dalam pertemuan tersebut akan membahas memorandum of understanding (MoU) antara pemkab dan Kemenpan mengenai rekruitmen PPPK.
"Sebelum tanggal 21 Februari, MOU antara eksekutif dengan Kemenpan harus sudah selesai sehingga tidak ada kendala dalam proses rekrutmen PPPK," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Ya, kami akan segera konsultasikan hal ini dengan Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Senin.
Fokus isu yang akan dibahas pemkab dengan pihak Kemenpan-RB menyangkut tenaga honorer K2 yang ada di Kabupaten Tulungagung.
Rencana rekrutmen terhadap honorer K2 dikatakan ada sedikit masalah yang mengganjal, sebab mereka dulu waktu pengangkatan, mengalami kekurangan persyaratan, sehingga dalam beberapa kesempatan rekrutmen CPNS tidak bisa ikut seleksi dan diangkat menjadi PNS.
"Berhubung sekarang ada kebijakan rekrutmen PPPK yang diperuntukkan K2 di Tulungagung, ini menjadi kesempatan mereka. Kami akan berusaha memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti rekrutmen ini," katanya.
Senada dengan Maryoto, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono mengatakan, pihaknya bersama pemkab sudah mengagendakan pada Selasa (19/2) untuk bertemu dengan Kemenpan guna membahas rekrutmen PPPK tersebut.
Salah satu bahasan yang akan dikonsultasikan adalah perihal pembiayaan yang tidak masuk dalam perencanaan APBD maupun musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tulungagung.
"Ya, kami tindak lanjuti sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang ada. Rekrutmen PPPK ini masih perlu pendalaman dengan Kemenpan, karena menyangkut pembiayaan yang tidak masuk dalam perencanaan APBD," katanya.
Menurut Supriyono, pembahasan dengan Kemenpan tidak hanya masalah nota kesepahaman atau MoU, namun juga terkait penganggaran untuk gaji para PPPK, mengingat pemerintah daerah tidak memasukkan anggaran untuk penggajian PPPK dalam APBD 2019.
"Selain itu, hal-hal lainnya yakni cakupannya maupun kriterianya yang lebih mendalam, melihat formasinya yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Maksudnya denganjumlah sekian namun formasinya sebagian dari itu.
"Nanti sisanya bagaimana, maka kami tidak boleh serta merta, kasihan sisanya (honorer K2) nanti," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Tenaga Kontrak dan Honorer Kabupaten Tulungagung, Timoer, mengatakan bahwa seluruh honorer K2 serta penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat sudah memanfaatkan pendaftaran dalam jaringan rekruitmen PPPK.
Hal itu setelah pihak BKD Tulungagung sepakat untuk membuka portal pendaftaran, pada Sabtu (16/2).
"Alhamdulillah dari pihak pemkab dan dewan sudah ada iktikad baik dengan dibukanya portal dan kita sudah bisa mengakses, login untuk mengikuti rekruitmen PPPK," katapnya.
Lebih lanjut, Timoer menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan antara pemkab dan DPRD yang berencana menemui pihak Kemenpan pada Selasa (19/2).
Dalam pertemuan tersebut akan membahas memorandum of understanding (MoU) antara pemkab dan Kemenpan mengenai rekruitmen PPPK.
"Sebelum tanggal 21 Februari, MOU antara eksekutif dengan Kemenpan harus sudah selesai sehingga tidak ada kendala dalam proses rekrutmen PPPK," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019