Tulungagung (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dipastikan tidak membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap satu, karena pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Nasional terlalu mepet dengan jadwal.
"Proses rekrutmen PPPK dibuka secara nasional sejak Jumat (8/2), sementara pemkab menerima tembusan pada Kamis (7/2), sehari sebelumnya. Itu pun via email. Terlalu mepet, kami tidak siap," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzy dikonfirmasi melalui telepon, Minggu.
Bukannya Pemkab Tulungagung abai terhadap kebutuhan pegawai tenaga kontrak, Indra Fauzy menyatakan kebijakan rekrutmen PPPK tidak bisa diputuskan sepihak oleh eksekutif.
Melainkan harus dikonsultasikan dulu dengan pihak legislatif (DPRD), karena menyangkut anggaran untuk pembiayaan proses rekrutmen maupun anggaran lainnya.
"Itu (rekrutmen) kan harus dianggarkan dalam APBD. Sementara APBD harus dibahas terlebih dahulu dengan dewan, disetujui atau tidak. Jadi, rekrutmen PPPK tahap satu jelas tidak mungkin kami ambil," katanya.
Indra menjelaskan, mepetnya jadwal yang diterima pemkab dan telah selesainya pembahasan anggaran selama setahun ke depan menjadi kendala bagi pemkab untuk membuka rekrutmen itu.
Menurutnya, saat ini anggaran dalam APBD 2019 sudah ditetapkan bahkan sudah dilaksanakan.
Jika Pemkab Tulungagung memaksakan mengambil kesempatan pada rekrutmen PPPK tahap satu ini, maka pemkab diperkirakan bakal kesulitan mencukupi kebutuhan anggaran untuk menggaji PPPK, apabila mereka lolos seleksi.
Kepala BKD Tulungagung Arief Boediono mengatakan, dalam rekrutmen PPPK yang dibuka tahun ini oleh BKN itu diperuntukkan honorer kategori 2 (K2).
"Honorer K-2 itu adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapatkan upah dari APBD/APBN," katanya.
Berdasarkan data yang dimiliki BKD Tulungagung, terdapat 51 tenaga honorer K-2, di antaranya 31 honorer K2 guru dan sisanya honorer K2 nonguru. Sedangkan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Tulungagung sebanyak 82 tenaga.
Dalam rekrutmen PPPK ini yang dibutuhkan meliputi guru, tenaga infrastruktur, kesehatan, dan PPL.
"Di Tulungagung memiliki jumlah honorer K2 sebanyak 113 orang, meliputi honorer K2 guru sebanyak 31 orang, sedangkan PPL sebanyak 82 orang," katanya.
Sebagaimana pengumuman BKN, rekrutmen PPPK secara nasional sudah mulai bisa diakses sejak Jum’at (8/2).
Rekrutmen PPPK tahap satu ini meliputi rekruitmen untuk formasi jabatan guru di lingkup pemkab dengan status honorer K2 dan memiliki kualifikasi minimal S-1 dan masih aktif mengajar, kemudian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tedaftar dalam BKN serta tenaga kesehatan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Proses rekrutmen PPPK dibuka secara nasional sejak Jumat (8/2), sementara pemkab menerima tembusan pada Kamis (7/2), sehari sebelumnya. Itu pun via email. Terlalu mepet, kami tidak siap," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzy dikonfirmasi melalui telepon, Minggu.
Bukannya Pemkab Tulungagung abai terhadap kebutuhan pegawai tenaga kontrak, Indra Fauzy menyatakan kebijakan rekrutmen PPPK tidak bisa diputuskan sepihak oleh eksekutif.
Melainkan harus dikonsultasikan dulu dengan pihak legislatif (DPRD), karena menyangkut anggaran untuk pembiayaan proses rekrutmen maupun anggaran lainnya.
"Itu (rekrutmen) kan harus dianggarkan dalam APBD. Sementara APBD harus dibahas terlebih dahulu dengan dewan, disetujui atau tidak. Jadi, rekrutmen PPPK tahap satu jelas tidak mungkin kami ambil," katanya.
Indra menjelaskan, mepetnya jadwal yang diterima pemkab dan telah selesainya pembahasan anggaran selama setahun ke depan menjadi kendala bagi pemkab untuk membuka rekrutmen itu.
Menurutnya, saat ini anggaran dalam APBD 2019 sudah ditetapkan bahkan sudah dilaksanakan.
Jika Pemkab Tulungagung memaksakan mengambil kesempatan pada rekrutmen PPPK tahap satu ini, maka pemkab diperkirakan bakal kesulitan mencukupi kebutuhan anggaran untuk menggaji PPPK, apabila mereka lolos seleksi.
Kepala BKD Tulungagung Arief Boediono mengatakan, dalam rekrutmen PPPK yang dibuka tahun ini oleh BKN itu diperuntukkan honorer kategori 2 (K2).
"Honorer K-2 itu adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapatkan upah dari APBD/APBN," katanya.
Berdasarkan data yang dimiliki BKD Tulungagung, terdapat 51 tenaga honorer K-2, di antaranya 31 honorer K2 guru dan sisanya honorer K2 nonguru. Sedangkan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Tulungagung sebanyak 82 tenaga.
Dalam rekrutmen PPPK ini yang dibutuhkan meliputi guru, tenaga infrastruktur, kesehatan, dan PPL.
"Di Tulungagung memiliki jumlah honorer K2 sebanyak 113 orang, meliputi honorer K2 guru sebanyak 31 orang, sedangkan PPL sebanyak 82 orang," katanya.
Sebagaimana pengumuman BKN, rekrutmen PPPK secara nasional sudah mulai bisa diakses sejak Jum’at (8/2).
Rekrutmen PPPK tahap satu ini meliputi rekruitmen untuk formasi jabatan guru di lingkup pemkab dengan status honorer K2 dan memiliki kualifikasi minimal S-1 dan masih aktif mengajar, kemudian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tedaftar dalam BKN serta tenaga kesehatan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019