Surabaya (Antaranews Jatim) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur menyatakan selama ini telah memberikan rekomendasi terhadap orang-orang yang dinilai layak berangkat ke Tanah Suci untuk memenuhi kuota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) di wilayah setempat.
"TPHD ini melalui tes yang digelar di tiap pemerintah daerah. Kebanyakan sudah kami usulkan namun seringkali yang keluar atau dinyatakan lolos ternyata lain," ujar Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Jamal dalam kegiatan 'Jagong' tentang Haji dan Umroh bertajuk "Ngaji dan Jamarah" di Surabaya, Selasa.
Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se- Jawa Timur. Ketua Forum Komunikasi KBIH Jawa Timur Ahmad Sofwan dalam kesempatan tersebut mengusulkan kuota pembimbing dari KBIH ditambah mengingat peran TPHD selama ini dirasa tidak maksimal.
"Kalau bisa jatah kuota TPHD diisi oleh pembimbing KBIH. Bahkan kami bersedia bayar sendiri," kata Sofwan, yang juga menjabat Ketua I Forum Komunikasi KBIH Pusat.
Jamal kepada wartawan usai kegiatan Jagong menjelaskan kuota pembimbing haji dari KBIH dengan TPHD memang berbeda.
"Kalau pemenuhan kuota TPHD itu wewenangnya masing-masing pemerintah daerah. Pembimbing KBIH di luar dari kuota TPHD. Masing-masing kuotanya satu atau lebih di tiap kelompok terbang," ucapnya.
Dia mengakui, peran TPHD memang seharusnya membantu pembimbing KBIH untuk memandu jamaah calon haji selama beribadah di Tanah Suci.
Menurut Sofwan, TPHD selama ini tidak banyak membantu pembimbing KBIH dalam memandu jamaah calon haji selama beribadah di Tanah Suci, karena yang diberangkatkan kebanyakan orang-orang awam yang lebih dekat dengan penguasa di pemerintah daerahnya masing-masing.
Menanggapi keluhan itu, Jamal memastikan masalah ini memang selalu menjadi perhatian Kemenag. "Kami selalu mengevaluasinya dan terus menyuarakan agar orang-orang yang terpilih dalam kuota TPHD agar lebih maksimal," katanya.
Sedangkan untuk memenuhi permintaan Forum Komunikasi KBIH yang menginginkan jumlah kuota pembimbingnya ditambah, dia menandaskan, rasanya tidak mungkin terealisasi dalam waktu dekat.
"Karena untuk TPHD yang oleh Kerajaan Arab Saudi diberi kuota 600 orang se- Indonesia, selama ini jarang terpenuhi sejumlah itu. Jadi kalau minta tambahan kuota untuk pembimbing rasanya sulit. Kalaupun jatah kuota TPHD diisi oleh pembimbing KBIH juga sulit karena itu wewenangnya masing-masing pemerintah daerah," ucap Jamal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"TPHD ini melalui tes yang digelar di tiap pemerintah daerah. Kebanyakan sudah kami usulkan namun seringkali yang keluar atau dinyatakan lolos ternyata lain," ujar Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Jamal dalam kegiatan 'Jagong' tentang Haji dan Umroh bertajuk "Ngaji dan Jamarah" di Surabaya, Selasa.
Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se- Jawa Timur. Ketua Forum Komunikasi KBIH Jawa Timur Ahmad Sofwan dalam kesempatan tersebut mengusulkan kuota pembimbing dari KBIH ditambah mengingat peran TPHD selama ini dirasa tidak maksimal.
"Kalau bisa jatah kuota TPHD diisi oleh pembimbing KBIH. Bahkan kami bersedia bayar sendiri," kata Sofwan, yang juga menjabat Ketua I Forum Komunikasi KBIH Pusat.
Jamal kepada wartawan usai kegiatan Jagong menjelaskan kuota pembimbing haji dari KBIH dengan TPHD memang berbeda.
"Kalau pemenuhan kuota TPHD itu wewenangnya masing-masing pemerintah daerah. Pembimbing KBIH di luar dari kuota TPHD. Masing-masing kuotanya satu atau lebih di tiap kelompok terbang," ucapnya.
Dia mengakui, peran TPHD memang seharusnya membantu pembimbing KBIH untuk memandu jamaah calon haji selama beribadah di Tanah Suci.
Menurut Sofwan, TPHD selama ini tidak banyak membantu pembimbing KBIH dalam memandu jamaah calon haji selama beribadah di Tanah Suci, karena yang diberangkatkan kebanyakan orang-orang awam yang lebih dekat dengan penguasa di pemerintah daerahnya masing-masing.
Menanggapi keluhan itu, Jamal memastikan masalah ini memang selalu menjadi perhatian Kemenag. "Kami selalu mengevaluasinya dan terus menyuarakan agar orang-orang yang terpilih dalam kuota TPHD agar lebih maksimal," katanya.
Sedangkan untuk memenuhi permintaan Forum Komunikasi KBIH yang menginginkan jumlah kuota pembimbingnya ditambah, dia menandaskan, rasanya tidak mungkin terealisasi dalam waktu dekat.
"Karena untuk TPHD yang oleh Kerajaan Arab Saudi diberi kuota 600 orang se- Indonesia, selama ini jarang terpenuhi sejumlah itu. Jadi kalau minta tambahan kuota untuk pembimbing rasanya sulit. Kalaupun jatah kuota TPHD diisi oleh pembimbing KBIH juga sulit karena itu wewenangnya masing-masing pemerintah daerah," ucap Jamal. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018