Situbondo (Antaranews Jatim) - Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akan dilimpahkan kepada camat karena tenaga pemungut di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten setempat terbatas.
"Kalau memang Bupati Situbondo serius memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada camat untuk pemungutan PBB harus segera membuat surat resmi pelimpahan pemungutan PBB," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto di?Situbondo, Jumat.
Sehingga dengan adanya surat resmi pelimpahan pemungutan PBB dari bupati, lanjut dia, nantinya seluruh camat yang tersebar di 17 kecamatan akan memiliki tanggung jawab membantu desa dan kelurahan menarik PBB sesuai potensi pajak yang ada di desa.
Menurut dia, jika tidak ada surat tertulis dari bupati, camat hanya akan santai dan tidak memiliki jawab dalam hal pemungutan PBB yang ada di wilayahnya.
"Kalau sudah ada surat tertulis dari bupati untuk pelimpahan pemungutan PBB ke camat, maka potensi PBB akan terealisasi optimal dan tidak seperti tahun ini (2018) dari potensi PBB sekitar Rp8 miliar yang terealisasi hingga bulan ini hanya sekitar 25 persen," katanya.
Sebelumnya, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menyampaikan strategi pemungutan PBB tahun 2019 agar optimal capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari PBB ada beberapa alternatif, di antaranya pelimpahan pemungutan PBB kepada camat karena keterbatasan tenaga pemungut di DPPKAD.
Selain itu juga akan memaksimalkan petugas pemungut di desa maupun kelurahan dalam melaksanakan tugas memungut PBB dengan memberikan insentif sesuai ketentuan.
"Untuk pemantaun (monitoring) juga akan dimaksimalkan selama proses pemungutan PBB dan `updating` data pajak secara parsial terhadap adanya perubahan objek pajak serta memudahkan pembayaran pajak melalui loket dan `mobile banking` Bank Jatim," paparnya.
DPRD Situbondo telah membentuk Panitia Khusus Pengawasan Optimalisasi PAD, karena potensi PAD PBB 2018 yang terealisasi masih sangat rendah. Dari potensi PAD PBB 2018 sekitar Rp8 miliar yang terealisasi hingga bulan November hanya 25 persen. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kalau memang Bupati Situbondo serius memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada camat untuk pemungutan PBB harus segera membuat surat resmi pelimpahan pemungutan PBB," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto di?Situbondo, Jumat.
Sehingga dengan adanya surat resmi pelimpahan pemungutan PBB dari bupati, lanjut dia, nantinya seluruh camat yang tersebar di 17 kecamatan akan memiliki tanggung jawab membantu desa dan kelurahan menarik PBB sesuai potensi pajak yang ada di desa.
Menurut dia, jika tidak ada surat tertulis dari bupati, camat hanya akan santai dan tidak memiliki jawab dalam hal pemungutan PBB yang ada di wilayahnya.
"Kalau sudah ada surat tertulis dari bupati untuk pelimpahan pemungutan PBB ke camat, maka potensi PBB akan terealisasi optimal dan tidak seperti tahun ini (2018) dari potensi PBB sekitar Rp8 miliar yang terealisasi hingga bulan ini hanya sekitar 25 persen," katanya.
Sebelumnya, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menyampaikan strategi pemungutan PBB tahun 2019 agar optimal capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari PBB ada beberapa alternatif, di antaranya pelimpahan pemungutan PBB kepada camat karena keterbatasan tenaga pemungut di DPPKAD.
Selain itu juga akan memaksimalkan petugas pemungut di desa maupun kelurahan dalam melaksanakan tugas memungut PBB dengan memberikan insentif sesuai ketentuan.
"Untuk pemantaun (monitoring) juga akan dimaksimalkan selama proses pemungutan PBB dan `updating` data pajak secara parsial terhadap adanya perubahan objek pajak serta memudahkan pembayaran pajak melalui loket dan `mobile banking` Bank Jatim," paparnya.
DPRD Situbondo telah membentuk Panitia Khusus Pengawasan Optimalisasi PAD, karena potensi PAD PBB 2018 yang terealisasi masih sangat rendah. Dari potensi PAD PBB 2018 sekitar Rp8 miliar yang terealisasi hingga bulan November hanya 25 persen. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018