Situbondo (Antaranews Jatim) - Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengikuti kegiatan bimbingan teknis penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab setempat.
"Bimbingan teknis bagi HIPPA yang ada di setiap desa, selain untuk penguatan dan peningkatan kelembagaan, juga yang pertama singkronisasi antara HIPPA dengan pemerintahan desa masing-masing," kata Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, Yogie Krispian Syah di Situbondo, Rabu.
Ia menjelaskan, bimbingan teknis penguatan kelembagaan HIPPA meliputi aspek organisasi dan teknis irigasi dan pertanian serta bidang usaha dan lainnya.
Karena HIPPA merupakan mitra pemerintahan desa, lanjut dia, sehingga perlu ada kesepahaman pemerintahan desa dan HIPPA terkait dengan program-program pertanian yang dimiliki HIPPA.
Sejauh ini, katanya, program maupun kebijakan Himpunan Petani Pengguna Air yang tersebar di 132 desa di Kabupaten Situbondo terjadi selisih faham dengan pemerintahan desa.
"Keluhan HIPPA selama ini merasa dianaktirikan dan tidak dianggap pemerintahan desa, dan desa justru memercayakan saluran irigasi dan penggunaan air pertanian kepada sublok setiap desa," katanya.
Menurut Yogie, semestinya pemerintahan desa mendukung program-program HIPPA yang kaitannya dengan permasalahan pertanian karena untuk kebaikan areal pertanian di masing-masing desa.
"Salah satu contohnya, apa yang disampaikan HIPPA ke pemerintahan desa bila ada kerusakan pintu air yang mengaliri persawahan tidak mendapatkan respon baik," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Bimbingan teknis bagi HIPPA yang ada di setiap desa, selain untuk penguatan dan peningkatan kelembagaan, juga yang pertama singkronisasi antara HIPPA dengan pemerintahan desa masing-masing," kata Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, Yogie Krispian Syah di Situbondo, Rabu.
Ia menjelaskan, bimbingan teknis penguatan kelembagaan HIPPA meliputi aspek organisasi dan teknis irigasi dan pertanian serta bidang usaha dan lainnya.
Karena HIPPA merupakan mitra pemerintahan desa, lanjut dia, sehingga perlu ada kesepahaman pemerintahan desa dan HIPPA terkait dengan program-program pertanian yang dimiliki HIPPA.
Sejauh ini, katanya, program maupun kebijakan Himpunan Petani Pengguna Air yang tersebar di 132 desa di Kabupaten Situbondo terjadi selisih faham dengan pemerintahan desa.
"Keluhan HIPPA selama ini merasa dianaktirikan dan tidak dianggap pemerintahan desa, dan desa justru memercayakan saluran irigasi dan penggunaan air pertanian kepada sublok setiap desa," katanya.
Menurut Yogie, semestinya pemerintahan desa mendukung program-program HIPPA yang kaitannya dengan permasalahan pertanian karena untuk kebaikan areal pertanian di masing-masing desa.
"Salah satu contohnya, apa yang disampaikan HIPPA ke pemerintahan desa bila ada kerusakan pintu air yang mengaliri persawahan tidak mendapatkan respon baik," paparnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018