Surabaya (Antaranews Jatim) - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Prof Harry Azhar Azis dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Senin.

Prof Harry Azhar yang memimpin BPK pada periode 2014-2017 menjadi guru besar ke-475 di Unair dan guru besar ke-24 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair. Dia menjadi guru besar bidang ilmu ekonomi spesialis audit keuangan negara 

Ditemui usai pengukuhan, Prof Harry mengatakan bahwa gelar ini didapatkan dari penemuannya yang menggabungkan tiga teori agar proses audit menjadi lebih baik.

"Ini kan ada tiga teori yang saya coba hubungkan. Antara teori kesejahteraan, teori-teori anggaran dan teori mengenai auditing. Selama ini audit, baik yang dilakukan oleh BPK maupun yang lain-lainnya itu lebih menekankan kepada aspek kepatuhan," kata dia.

Menurut ia, audit dengan menekankan aspek kepatuhan, yakni patuh terhadap peraturan perundang-undangan masih belum menerapkan cara audit yang juga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

"Kepatuhan yang dimaksud lebih kepada peraturan perundang-undangan, tetapi ada sebetulnya peraturan perundangan yang dilakukan, yaitu tanggung jawab kepada terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Itu masih belum," ujarnya.

Harry Azhar ingin mendorong audit kinerja, mengingat audit kinerja ini penting dalam melihat bagaimana kenaikan anggaran bisa berbanding lurus dengan kinerja pemerintah dan hal ini bisa dilihat dari data di masyarakat.

Sementara di BPK memang ada tiga jenis audit, yakni audit keuangan, audit tujuan tertentu, dan audit kinerja.

"Audit kinerja ini diperkuat, baik dari segi anggaran maupun personelnya. Itu untuk membuktikan, misalnya, selama 19 tahun yang saya teliti terjadi kenaikan anggaran sekitar 800 persen lebih, tapi angka kemiskinan turun cuma 45 persen. Jadi, menurut saya masih harus ditingkatkan, begitu juga dengan pengangguran, begitu juga dengan indeks pembangunan Indonesia," ucapnya.

Rektor Unair Pof Mohammad Nasih mengatakan, penelitian yang dilakukan Prof Harry Azhar Azis sangat menarik untuk didorong lebih lanjut.

"Secara teoritis auditing selama ini lebih fokus keuangan, di mana teknik dan lainnya sudah kedaluwarsa. Sementara lingkungan sudah berubah, teknologi dan transasksi berubah, sehingga harus ada mekanisme dan konsep auditing yang kemudian bisa mewakili kepentingan rakyat," kata Nasih.

Rektor menjelaskan, jika dulu audit dilakukan pemegang saham untuk memastikan investasi mencapai tujuan, tetapi sekarang seharusnya rakyat juga meminta BPK untuk mengaudit apakah tujuan bernegara dan berdaerah sudah dicapai dengan keuangan itu.

"Ini ide brilian bagi kami untuk kemudian mendorong audit atau laporan keuangan terkait kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing," katanya.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Menristekdikti M Nasir, mantan Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali, dan Gubernur Jatim Soekarwo. (*)

Pewarta: Willy Irawan

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018