Tulungagung (Antaranews Jatim) - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tulungagung Peduli NKRI, Jumat menggelar aksi damai di depan pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Tulungagung, Jawa Timur, demi menentang konsep khilafah dan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Aksi damai itu digelar sesaat setelah Shalat Jumat dan dipusatkan di alun-alun Kota Tulungagung.
"Kami menentang segala bentuk wacana mengembangkan konsep khilafah di Indonesia. NKRI harga mati," kata Koordinator aksi AMTP NKRI, Syahrul Munir di tengah orasi.
Massa awalnya berkumpul di sisi timur alun-alun Kota Tulungagung. Setelah berorasi sejenak dengan pengamanan ketat aparat kepolisian, ratusan aktivis dan simpatisan AMPT NKRI dari lintas organisasi itu lalu bergerak ke arah pendopo Kabupaten Tulungagung yang hanya berjarak sekitar 200-an meter.
Tak hanya orasi dan membuat pernyataan sikap, massa juga menggelar doa bersama demi keutuhan NKRI.
"Semoga bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak ada yang membenturkan antarumat Islam maupun dengan penganut agama/kepercayaan lain di negeri ini," ujar Syahrul.
Diakui Syahrul, aksi tersebut merupakan reaksi atas protes sejumlah pihak atas pembakaran bendera hitam bertuliskan lafadz tauhid yang diduga identik bendera HTI, oleh aktivis Banser.
"Itu merupakan bendera organisasi terlarang yang secara hukum sudah dilarang beraktivitas," ujarnya.
Namun, Syahrul membantah kegiatan itu sebagai aksi tandingan Bela Tauhid yang kini berkembang seiring isu politik yang dinamis jelang Pemilu 2019.
Menurutnya aksi ini sudah disiapkan selama sepekan terakhir dan tidak ada kaitannya dengan aksi Bela Tauhid.
Dia justru curiga ada pihak yang sengaja ingin membenturkan antarumat Islam, dengan menggelar sejumlah aksi tandingan.
"Tidak menutup kemungkinan ada yang ingin membenturkan antar umat Islam," tuturnya.
Dalam aksi tersebut massa juga sempat menggelar doa bersama untuk keutuhan bangsa.
Dalam doa bersama ini tampak hadir pula Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar.
Mereka juga membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan berisi dukungan terhadap keutuhan NKRI dan menolak tegas organisasi terlarang HTI.
"Ini merupakan bukti bahwa pemerintah berkomitmen penuh dengan keutuhan NKRI," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Aksi damai itu digelar sesaat setelah Shalat Jumat dan dipusatkan di alun-alun Kota Tulungagung.
"Kami menentang segala bentuk wacana mengembangkan konsep khilafah di Indonesia. NKRI harga mati," kata Koordinator aksi AMTP NKRI, Syahrul Munir di tengah orasi.
Massa awalnya berkumpul di sisi timur alun-alun Kota Tulungagung. Setelah berorasi sejenak dengan pengamanan ketat aparat kepolisian, ratusan aktivis dan simpatisan AMPT NKRI dari lintas organisasi itu lalu bergerak ke arah pendopo Kabupaten Tulungagung yang hanya berjarak sekitar 200-an meter.
Tak hanya orasi dan membuat pernyataan sikap, massa juga menggelar doa bersama demi keutuhan NKRI.
"Semoga bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak ada yang membenturkan antarumat Islam maupun dengan penganut agama/kepercayaan lain di negeri ini," ujar Syahrul.
Diakui Syahrul, aksi tersebut merupakan reaksi atas protes sejumlah pihak atas pembakaran bendera hitam bertuliskan lafadz tauhid yang diduga identik bendera HTI, oleh aktivis Banser.
"Itu merupakan bendera organisasi terlarang yang secara hukum sudah dilarang beraktivitas," ujarnya.
Namun, Syahrul membantah kegiatan itu sebagai aksi tandingan Bela Tauhid yang kini berkembang seiring isu politik yang dinamis jelang Pemilu 2019.
Menurutnya aksi ini sudah disiapkan selama sepekan terakhir dan tidak ada kaitannya dengan aksi Bela Tauhid.
Dia justru curiga ada pihak yang sengaja ingin membenturkan antarumat Islam, dengan menggelar sejumlah aksi tandingan.
"Tidak menutup kemungkinan ada yang ingin membenturkan antar umat Islam," tuturnya.
Dalam aksi tersebut massa juga sempat menggelar doa bersama untuk keutuhan bangsa.
Dalam doa bersama ini tampak hadir pula Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar.
Mereka juga membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan berisi dukungan terhadap keutuhan NKRI dan menolak tegas organisasi terlarang HTI.
"Ini merupakan bukti bahwa pemerintah berkomitmen penuh dengan keutuhan NKRI," katanya. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018