Surabaya (Antaranews Jatim) - Legislator dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah tidak mengurangi anggaran BMKG dan Basarnas dalam RUU APBN 2019, karena akan mengurangi kemampuan kedua lembaga itu untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.
"Ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan, sehingga sangat memerlukan anggaran besar," kata Bambang, dalam siaran persnya di Surabaya, Sabtu.
Bambang yang juga Anggota Komisi V DPR RI menilai, pemotongan anggaran bisa menunjukkan pemerintah kurang peduli, sebab tugas dan tanggung jawab kedua lembaga itu untuk menyelamatkan nyawa publik sangat besar.
Sebagai informasi, kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp2,6 triliun, tetapi hanya disetujui Rp1,7 triliun. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.
Menurutnya, pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945 yang menegaskan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dia juga menolak alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG itu sudah disinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
"Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan, sehingga sangat memerlukan anggaran besar," kata Bambang, dalam siaran persnya di Surabaya, Sabtu.
Bambang yang juga Anggota Komisi V DPR RI menilai, pemotongan anggaran bisa menunjukkan pemerintah kurang peduli, sebab tugas dan tanggung jawab kedua lembaga itu untuk menyelamatkan nyawa publik sangat besar.
Sebagai informasi, kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp2,6 triliun, tetapi hanya disetujui Rp1,7 triliun. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.
Menurutnya, pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945 yang menegaskan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dia juga menolak alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG itu sudah disinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
"Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas," katanya.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018