Surabaya (Antaranews Jatim) - Pelaksanaan Outbreak Response Imuniation (ORI) Difteri di Provinsi Jawa Timur hingga 30 September 2018 telah mencapai target minimal yang ditentukan pemerintah yakni sebesar 95,49 persen.
"Secara Jawa Timur memang sudah 95 persen, ini sesuai target minimal. Tapi memang tidak merata," kata Kepala Seksi Survelen dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Timur, Gito Hartono di Surabaya, Selasa.
Gito mengungkapkan, ada kota/kabupaten yang cakupannya jauh di bawah 95 persen yakni Pamekasan yang masih 74,56 persen, Situbondo 79,80 persen, Bangkalan 78,33 persen dan Sumenep 86,63 persen.
"Tidak sedikit dari sasaran imunisasi difteri karena bersekolahnya lintas kota atau kabupaten, akhirnya mereka tersedot di kota atau kabupaten lain. Itu tidak apa-apa yang penting mereka terimunisasi," ujarnya.
Untuk memastikan sasaran yang dituju telah mendapatkan imunisasi, Dinkes Jatim mengadakan survei Rapid Convenience Assesment (RCA) guna memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
Selain itu, Gito mengakui adanya isu haram terhadap vaksin MR (Measles Rubella) di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa juga berimbas pada pelaksanaan imunisasi difteri di Jawa Timur. Karena itu sosialisasi dan pendekatan kepada ulama dan masyarakat terus gencar dilakukan.
Salah satu contoh pendekatan terhadap pesantren yang membuahkan hasil adalah di Situbondo. Di sebuah pondok pesantrean (ponpes) yang memiliki 17 ribu santri, pada akhir September lalu pengurusnya mengizinkan santrinya untuk diimunisasi. Pendekatan juga dilakukan ke pondok pesantren utamanya di wilayah Madura dan Ponorogo.
"Kami terus sosialisasikan Fatwa MUI no 4 tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya wajib dan fatwa tersebut tidak pernah dicabut oleh MUI," kata Gito.
Kepala Perwakilan Unicef di Pulau Jawa Arie Rukmantara menambahkan, imunisasi merupakan hak setiap anak untuk bisa menjaga kesehatannya. Bahkan imunisasi disebut sebagai benteng paling kuat bagi anak-anak untuk mencegah serangan penyakit.
"Jadi kita membutuhkan kekebalan kelompok yang bisa menanggkal difteri. Cakupan imunisasi difteri harus bisa ditingkatkan untuk proteksi di berbagai kabupaten/kota di Jatim," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Secara Jawa Timur memang sudah 95 persen, ini sesuai target minimal. Tapi memang tidak merata," kata Kepala Seksi Survelen dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Timur, Gito Hartono di Surabaya, Selasa.
Gito mengungkapkan, ada kota/kabupaten yang cakupannya jauh di bawah 95 persen yakni Pamekasan yang masih 74,56 persen, Situbondo 79,80 persen, Bangkalan 78,33 persen dan Sumenep 86,63 persen.
"Tidak sedikit dari sasaran imunisasi difteri karena bersekolahnya lintas kota atau kabupaten, akhirnya mereka tersedot di kota atau kabupaten lain. Itu tidak apa-apa yang penting mereka terimunisasi," ujarnya.
Untuk memastikan sasaran yang dituju telah mendapatkan imunisasi, Dinkes Jatim mengadakan survei Rapid Convenience Assesment (RCA) guna memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
Selain itu, Gito mengakui adanya isu haram terhadap vaksin MR (Measles Rubella) di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa juga berimbas pada pelaksanaan imunisasi difteri di Jawa Timur. Karena itu sosialisasi dan pendekatan kepada ulama dan masyarakat terus gencar dilakukan.
Salah satu contoh pendekatan terhadap pesantren yang membuahkan hasil adalah di Situbondo. Di sebuah pondok pesantrean (ponpes) yang memiliki 17 ribu santri, pada akhir September lalu pengurusnya mengizinkan santrinya untuk diimunisasi. Pendekatan juga dilakukan ke pondok pesantren utamanya di wilayah Madura dan Ponorogo.
"Kami terus sosialisasikan Fatwa MUI no 4 tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya wajib dan fatwa tersebut tidak pernah dicabut oleh MUI," kata Gito.
Kepala Perwakilan Unicef di Pulau Jawa Arie Rukmantara menambahkan, imunisasi merupakan hak setiap anak untuk bisa menjaga kesehatannya. Bahkan imunisasi disebut sebagai benteng paling kuat bagi anak-anak untuk mencegah serangan penyakit.
"Jadi kita membutuhkan kekebalan kelompok yang bisa menanggkal difteri. Cakupan imunisasi difteri harus bisa ditingkatkan untuk proteksi di berbagai kabupaten/kota di Jatim," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018