Madiun (Antaranews Jatim) - Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto meminta jajaran organisasi perangkat daerahnya (OPD) untuk menekan laju inflasi di daerah setempat, khususnya bagi OPD yang termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Perlu perhatian segera. Terlebih OPD yang masuk TPID harus segera menindaklanjuti," ujar Wali Kota Madiun Sugeng di Madiun, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan data inflasi daerah-daerah di wilayah Jawa Timur yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kota Madiun, sejak Januari hingga Agustus 2018, mengalami inflasi dalam angka 2,05 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan Jatim, yakni 1,79 persen.
Untuk itu, ia meminta OPD terkait intensif melakukan koordinasi dengan anggota TPID lainnya. Terutama, mencari penyebab tingginya angka inflasi. Kemudian, mengambil tindakan untuk mengatasinya.
OPD diniai harus mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat, namun, tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Misalnya, antisipasi kenaikan harga bahan pokok akibat ongkos transportasi yang tinggi.
"Maka, OPD yang memiliki alat transportasi harus menerjunkan armadanya untuk membantu proses distribusi," katanya.
Selain itu, distribusi dan stok bahan pangan, terlebih kebutuhan pokok harus terus dipantau agar selalu aman dan stabil sehingga akan menekan laju inflasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Djoko Raharto saat berada di Madiun mengatakan, secara umum angka inflasi 2,05 persen di Kota Madiun masih terkendali dengan baik.
"Meski demikian, pemerintah daerah dan TPID setempat perlu menjaga kondisi tersebut agar tetap aman," kata Djoko.
Ia menilai, tingginya angka inflasi Kota Madiun disebabkan oleh inflasi inti yang mencapai 1,1 persen. Yaitu, komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental.
"Antara lain, interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen," terangnya.
Ia menambahkan, guna menjaga kondisi tetap stabil, sejumlah upaya telah dipersiapkan oleh BI setempat. Di antaranya akan melakukan operasi pasar murni juga ada sinergi antara BI, Bulog, TPID, dan OPD agar kegiatan penanggulangan inflasi berjalan lancar.
Sesuai data BPS Kota Madiun, pada bulan Agustus 2018 Kota Madiun mengalami deflasi sebesar 0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 131,25.
Dari delapan kabupaten/kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, dua kota mengalami inflasi dan enam kabupaten/kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,23 persen dengan IHK 133,68, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,05 persen dengan IHK 133,64.
Kabupaten/kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,35 persen dengan IHK 128,55, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Jember sebesar 0,01 persen dengan IHK 129,38. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Perlu perhatian segera. Terlebih OPD yang masuk TPID harus segera menindaklanjuti," ujar Wali Kota Madiun Sugeng di Madiun, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan data inflasi daerah-daerah di wilayah Jawa Timur yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kota Madiun, sejak Januari hingga Agustus 2018, mengalami inflasi dalam angka 2,05 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan Jatim, yakni 1,79 persen.
Untuk itu, ia meminta OPD terkait intensif melakukan koordinasi dengan anggota TPID lainnya. Terutama, mencari penyebab tingginya angka inflasi. Kemudian, mengambil tindakan untuk mengatasinya.
OPD diniai harus mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat, namun, tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Misalnya, antisipasi kenaikan harga bahan pokok akibat ongkos transportasi yang tinggi.
"Maka, OPD yang memiliki alat transportasi harus menerjunkan armadanya untuk membantu proses distribusi," katanya.
Selain itu, distribusi dan stok bahan pangan, terlebih kebutuhan pokok harus terus dipantau agar selalu aman dan stabil sehingga akan menekan laju inflasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Djoko Raharto saat berada di Madiun mengatakan, secara umum angka inflasi 2,05 persen di Kota Madiun masih terkendali dengan baik.
"Meski demikian, pemerintah daerah dan TPID setempat perlu menjaga kondisi tersebut agar tetap aman," kata Djoko.
Ia menilai, tingginya angka inflasi Kota Madiun disebabkan oleh inflasi inti yang mencapai 1,1 persen. Yaitu, komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental.
"Antara lain, interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen," terangnya.
Ia menambahkan, guna menjaga kondisi tetap stabil, sejumlah upaya telah dipersiapkan oleh BI setempat. Di antaranya akan melakukan operasi pasar murni juga ada sinergi antara BI, Bulog, TPID, dan OPD agar kegiatan penanggulangan inflasi berjalan lancar.
Sesuai data BPS Kota Madiun, pada bulan Agustus 2018 Kota Madiun mengalami deflasi sebesar 0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 131,25.
Dari delapan kabupaten/kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, dua kota mengalami inflasi dan enam kabupaten/kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,23 persen dengan IHK 133,68, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,05 persen dengan IHK 133,64.
Kabupaten/kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,35 persen dengan IHK 128,55, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Jember sebesar 0,01 persen dengan IHK 129,38. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018