Jakarta (Antaranews Jatim) - Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyebutkan dari 8,1 juta tenaga kerja di bidang konstruksi di Tanah Air sebagian besar atau didominasi sekitar 70 persen berijasah paling tinggi hanya SLTA.
"Jumlah tenaga kerja ahli konstruksi bersertifikasi harus terus ditambah yang bisa diandalkan dalam bidang konstruksi, " kata dia dalam seminar yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) di Jakarta, Jumat.
Ia juga meminta Intakindo menambah tenaga ahli bersertifikasi di bidang konstruksi karena sekarang ini baru ada sekitar 200 ribu ahli bersertifikasi, di antaranya, sekitar 18.000 tenaga bersertifikasi yang dimiliki Intakindo.
"Jumlah tenaga ahli intakindo juga masih perlu ditambah," katanya menegaskan.
Menurut dia, tenaga ahli bersertifikasi sangat penting karena harus ikut sejak perencanaan sampai pembangunan proyek bahkan apabila ada kegagalan dalam konstruksi harus bertanggung jawab.
Dalam seminar dengan tema "Keselamatan Kerja dan Kegagalan Bangunan Serta Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi, juga menghadirkan nara sumber Direktur Bina Penyelengaraan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Sumito.
Dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Agustinus Wibisono yang tampil sebagai pembicara menjelaskan bahwa faktor kerugian keuangan negara dalam pembangunan Infrastruktur disebabkan kasus suap, peebuatan curang kontraktor, dan penyelenggara ikut menjadi pemborong.
"Di dalam ketentuan yang baru sekarang korporasi bisa menjadi tersangka, " ujarnya.
Tampil sebagai pembicara dalam seminar yaitu Ketua Badan Keahlian Teknik Sipil DPN intakindo Dr. Laksono Djoko Nugroho.
Selain itu juga Ketua Umum DPN Intakindo Dr. Djoko Soepriyono dengan materi Keselamatan Kerja, Kegagalan Bangunan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Konstruksi."DPN Intakindo menggelar seminar dengan menghadirkan seluruh perwakilan Intakindo di seluruh Indonesia dengna tujuan mencari solusi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan kegagalan bangunan," kata Ketua Umum DPN Intakindo Dr. Djoko Soepriyono dalam sambutannya.
Oleh karena itu, dalam sambutan seminar dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, ia mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir sebagai nara sumber memberikan saran dan masukan agar tenaga ahli yang dimiliki Intakindo tidak terjerat di dalam masalah hukum.
Laksono Djoko Nugroho bahwa di Tanah Air menambahkan proyek yang mengalami kegagalan bangunan atau ambruk, antara lain, jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan, juga yang baru jembatan Widang di Kecamatan Widang, Tuban.
"Masih banyak? bangunan proyek yang mengalami kegagalan. Perlu ada pemecahan yang komprehensif agar tidak terulang lagi," ujarnya.
Selain itu Intakindo juga menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rampimnas) yang diikuti seluruh Perwakilan Intakindo Provinsi di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Jumlah tenaga kerja ahli konstruksi bersertifikasi harus terus ditambah yang bisa diandalkan dalam bidang konstruksi, " kata dia dalam seminar yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) di Jakarta, Jumat.
Ia juga meminta Intakindo menambah tenaga ahli bersertifikasi di bidang konstruksi karena sekarang ini baru ada sekitar 200 ribu ahli bersertifikasi, di antaranya, sekitar 18.000 tenaga bersertifikasi yang dimiliki Intakindo.
"Jumlah tenaga ahli intakindo juga masih perlu ditambah," katanya menegaskan.
Menurut dia, tenaga ahli bersertifikasi sangat penting karena harus ikut sejak perencanaan sampai pembangunan proyek bahkan apabila ada kegagalan dalam konstruksi harus bertanggung jawab.
Dalam seminar dengan tema "Keselamatan Kerja dan Kegagalan Bangunan Serta Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi, juga menghadirkan nara sumber Direktur Bina Penyelengaraan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Sumito.
Dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Agustinus Wibisono yang tampil sebagai pembicara menjelaskan bahwa faktor kerugian keuangan negara dalam pembangunan Infrastruktur disebabkan kasus suap, peebuatan curang kontraktor, dan penyelenggara ikut menjadi pemborong.
"Di dalam ketentuan yang baru sekarang korporasi bisa menjadi tersangka, " ujarnya.
Tampil sebagai pembicara dalam seminar yaitu Ketua Badan Keahlian Teknik Sipil DPN intakindo Dr. Laksono Djoko Nugroho.
Selain itu juga Ketua Umum DPN Intakindo Dr. Djoko Soepriyono dengan materi Keselamatan Kerja, Kegagalan Bangunan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Konstruksi."DPN Intakindo menggelar seminar dengan menghadirkan seluruh perwakilan Intakindo di seluruh Indonesia dengna tujuan mencari solusi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan kegagalan bangunan," kata Ketua Umum DPN Intakindo Dr. Djoko Soepriyono dalam sambutannya.
Oleh karena itu, dalam sambutan seminar dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, ia mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir sebagai nara sumber memberikan saran dan masukan agar tenaga ahli yang dimiliki Intakindo tidak terjerat di dalam masalah hukum.
Laksono Djoko Nugroho bahwa di Tanah Air menambahkan proyek yang mengalami kegagalan bangunan atau ambruk, antara lain, jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan, juga yang baru jembatan Widang di Kecamatan Widang, Tuban.
"Masih banyak? bangunan proyek yang mengalami kegagalan. Perlu ada pemecahan yang komprehensif agar tidak terulang lagi," ujarnya.
Selain itu Intakindo juga menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rampimnas) yang diikuti seluruh Perwakilan Intakindo Provinsi di Indonesia.
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018