Jember (Antaranews Jatim) - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Friska Kalia mengatakan polarisasi media dapat mengancam kebebasan pers di tahun politik seiring dengan perhelatan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018 dan Pemilu 2019.
"Keberpihakan media yang ambigu di tahun politik membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada media massa, sehingga profesionalitas dan independensi jurnalis, serta media massa kembali dipertanyakan," katanya dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Menurutnya AJI Jember menilai keterlibatan media di tahun politik dapat mengancam kebebasan pers, terutama di wilayah kerja AJI Jember yakni Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi karena tahun politik bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Jatim, Pilkada Bondowoso, dan Pilkada Lumajang.
"Pers atau jurnalis tidak boleh partisan dan tak boleh jadi tim sukses salah satu pasangan calon, jika ingin menghasilkan liputan pemberitaan yang komprehensif dan mempresentasikan suara publik," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, ada enam poin yang disuarakan AJI Jember dalam rangka Hari Kebebasan Pers Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Mei yakni:
1. Media massa bersikap netral dan independen dalam memberitakan berbagai isu yang berkaitan dengan pemilu dan sesuai surat edaran Dewan Pers tentang posisi media dan imparsialitas jurnalis dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
2. Jurnalis agar tidak terlibat dalam politik praktis baik sebagai simpatisan atau tim sukses karena hal itu jelas melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
3. Meminta semua pihak untuk menolak segala bentuk penyensoran, pemaksaan dan penggiringan materi dan sudut pandang jurnalis dalam menulis karena intervensi dari pihak manapun terhadap kerja jurnalis dan ruang redaksi mencederai kemerdekaan pers dan demokrasi.
4. AJI Jember juga mengingatkan partai politik, pasangan calon atau politisi untuk tidak menggunakan perusahaan media atau jurnalis sebagai corong sehingga pemberitaan menjadi tidak berimbang dan subjektif. Apalagi sampai melibatkan jurnalis aktif sebagai tim sukses baik secara struktural maupun non-struktural.
5. Menyerukan kepada seluruh Jurnalis di wilayah kerja AJI Jember untuk bersikap netral, independen baik terhadap penyelenggara Pilkada, pasangan calon dan partai pendukung.
6. AJI Jember juga memastikan berada di garda terdepan untuk melindungi kebasan pers di Kampus karena kerja jurnalistik pers mahasiswa yang telah melalui proses verifikasi dan sesuai kaidah jurnalistik, perlu diapresiasi sebagai karya dan secara tegas AJI Jember menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers kampus.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Keberpihakan media yang ambigu di tahun politik membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada media massa, sehingga profesionalitas dan independensi jurnalis, serta media massa kembali dipertanyakan," katanya dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Menurutnya AJI Jember menilai keterlibatan media di tahun politik dapat mengancam kebebasan pers, terutama di wilayah kerja AJI Jember yakni Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi karena tahun politik bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Jatim, Pilkada Bondowoso, dan Pilkada Lumajang.
"Pers atau jurnalis tidak boleh partisan dan tak boleh jadi tim sukses salah satu pasangan calon, jika ingin menghasilkan liputan pemberitaan yang komprehensif dan mempresentasikan suara publik," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, ada enam poin yang disuarakan AJI Jember dalam rangka Hari Kebebasan Pers Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Mei yakni:
1. Media massa bersikap netral dan independen dalam memberitakan berbagai isu yang berkaitan dengan pemilu dan sesuai surat edaran Dewan Pers tentang posisi media dan imparsialitas jurnalis dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
2. Jurnalis agar tidak terlibat dalam politik praktis baik sebagai simpatisan atau tim sukses karena hal itu jelas melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
3. Meminta semua pihak untuk menolak segala bentuk penyensoran, pemaksaan dan penggiringan materi dan sudut pandang jurnalis dalam menulis karena intervensi dari pihak manapun terhadap kerja jurnalis dan ruang redaksi mencederai kemerdekaan pers dan demokrasi.
4. AJI Jember juga mengingatkan partai politik, pasangan calon atau politisi untuk tidak menggunakan perusahaan media atau jurnalis sebagai corong sehingga pemberitaan menjadi tidak berimbang dan subjektif. Apalagi sampai melibatkan jurnalis aktif sebagai tim sukses baik secara struktural maupun non-struktural.
5. Menyerukan kepada seluruh Jurnalis di wilayah kerja AJI Jember untuk bersikap netral, independen baik terhadap penyelenggara Pilkada, pasangan calon dan partai pendukung.
6. AJI Jember juga memastikan berada di garda terdepan untuk melindungi kebasan pers di Kampus karena kerja jurnalistik pers mahasiswa yang telah melalui proses verifikasi dan sesuai kaidah jurnalistik, perlu diapresiasi sebagai karya dan secara tegas AJI Jember menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers kampus.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018