Surabaya (Antaranews Jatim) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyoroti masih kosongnya dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan, di Surabaya, Selasa, mengatakan dua OPD tersebut merupakan ujung tombak pembangunan di Kota Pahlawan. "Apalagi Kota Surabaya saat ini gencar melakukan promosi pariwisata. Ada agenda pariwisata dan tempat wisata yang sedang dikembangkan," katanya.
Salah satu pengembangan wisata yang mulai dikerjakan saat ini adalah Kebun Raya Mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Menurutnya, apabila tidak segera ada pengisian jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), maka pengembangan wisata tidak akan maksimal.
Selain itu, lanjut dia, jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) juga mendesak untuk diisi dengan pejabat baru definitif karena badan ini ujung tombak anggaran pemerintah kota untuk pengembangan Kota Surabaya.
Aden menambahkan jika saat ini susah mencari figur pengganti, semestinya pejabat sebelumnya tidak digeser terlebih dahulu. "Kalau ada pandangan siapa yang pas, baru ada mutasi atau rotasi," katanya.
Ia menilai penunjukkan Kepala Satpol PP Irvan Widyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar dan Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkota M. Taswin sebagai Plt Kepala Bappeko kurang tepat menyusul dua OPD ini tugasnya sama-sama berat.
"Saya khawatir tugas yang diemban tidak maksimal karena tugas di Satpol PP sangat kompleks," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan pihaknya tidak mau gegabah dan salah dalam mengisi jabatan definitif untuk posisi Kepala Bappeko dan Kepala Disbudpar.
"Bappeko merupakan OPD yang memiliki peran strategis di lingkungan pemerintah kota. Bappeko itu paling susah. Kalau hanya memilih pejabat yang bisa membuat program yang bagus, itu gampang," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kepala Bappeko dituntut harus mampu membuat program yang bagus dan memastikan tidak ada kendala dalam pada saat eksekusi program yang dibuat.
Begitu juga untuk posisi kepala Disbudpar, Risma sengaja memberlakukan seleksi yang cukup ketat mengingat OPD tersebut merupakan salah satu dinas yang ia andalkan.
Bahkan dirinya kerap terlibat langsung ketika di Disbudpar ada kegiatan mulai dari memilih penari, kostum hingga menu yang akan disuguhkan. "Kalau dia ngerti, ya silahkan. Jika belum ya sudah. Beban itu di saya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan, di Surabaya, Selasa, mengatakan dua OPD tersebut merupakan ujung tombak pembangunan di Kota Pahlawan. "Apalagi Kota Surabaya saat ini gencar melakukan promosi pariwisata. Ada agenda pariwisata dan tempat wisata yang sedang dikembangkan," katanya.
Salah satu pengembangan wisata yang mulai dikerjakan saat ini adalah Kebun Raya Mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Menurutnya, apabila tidak segera ada pengisian jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), maka pengembangan wisata tidak akan maksimal.
Selain itu, lanjut dia, jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) juga mendesak untuk diisi dengan pejabat baru definitif karena badan ini ujung tombak anggaran pemerintah kota untuk pengembangan Kota Surabaya.
Aden menambahkan jika saat ini susah mencari figur pengganti, semestinya pejabat sebelumnya tidak digeser terlebih dahulu. "Kalau ada pandangan siapa yang pas, baru ada mutasi atau rotasi," katanya.
Ia menilai penunjukkan Kepala Satpol PP Irvan Widyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar dan Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkota M. Taswin sebagai Plt Kepala Bappeko kurang tepat menyusul dua OPD ini tugasnya sama-sama berat.
"Saya khawatir tugas yang diemban tidak maksimal karena tugas di Satpol PP sangat kompleks," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan pihaknya tidak mau gegabah dan salah dalam mengisi jabatan definitif untuk posisi Kepala Bappeko dan Kepala Disbudpar.
"Bappeko merupakan OPD yang memiliki peran strategis di lingkungan pemerintah kota. Bappeko itu paling susah. Kalau hanya memilih pejabat yang bisa membuat program yang bagus, itu gampang," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kepala Bappeko dituntut harus mampu membuat program yang bagus dan memastikan tidak ada kendala dalam pada saat eksekusi program yang dibuat.
Begitu juga untuk posisi kepala Disbudpar, Risma sengaja memberlakukan seleksi yang cukup ketat mengingat OPD tersebut merupakan salah satu dinas yang ia andalkan.
Bahkan dirinya kerap terlibat langsung ketika di Disbudpar ada kegiatan mulai dari memilih penari, kostum hingga menu yang akan disuguhkan. "Kalau dia ngerti, ya silahkan. Jika belum ya sudah. Beban itu di saya," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018