Sampang (Antaranews Jatim) - Kepala UPT Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jatim wilayah Kabupaten Sampang Assyari menyatakan, akan melakukan penyelidikan tentang kasus dugaan penyimpangan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri Banyuates, Sampang.
"Kasus SMA Negeri Banyuates Sampang ini akan kami selidiki, karena menyangkut uang negara untuk siswa miskin," ujarnya di Sampang, Jumat.
Assyari mengemukakan hal ini, menanggapi unjuk rasa para siswa SMA Banyuates Sampang, Jumat pagi yang menuntut agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memecat kepala sekolahnya, karena diduga terlibat dalam kasus penyimpangan bantuan PIP.
Sebelumnya pada Kamis (19/4), puluhan siswa di SMA Negeri 1 Banyuates Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa menuntut kepala sekolah itu, Sugeng Harinanto mundur dari jabatannya.
Aksi siswa di sekolah itu, menyebabkan kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Banyuates, hingga Jumat (20/4) lumpuh dan sebagian siswa tidak masuk sekolah.
Para siswa yang terlibat dalam aksi itu menuding kepala sekolahnya tidak profesional karena telah merampas hak siswa terkait pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).
Mereka juga menuntut transparansi pungutan yang dilakukan pihak sekolah sebesar Rp100 ribu per siswa dengan dalih untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana sekolah.
Tidak hanya itu saja, para siswa yang berunjuk rasa tersebut menilai kepala sekolahnya jarang masuk kantor dan menelantarkan anak didik serta lembaga sekolah.
"Kami minta pak Sugeng mundur dan dipecat dari jabatan kepala sekolah, dia tidak pantas berada di lingkungan pendidikan disini," teriak Jaka Pramista perwakilan siswa kelas III IPS kala itu.
Jaka mengatakan, bantuan pemerintah berupa PIP hingga kini belum dicairkan meski siswa sebagai penerima manfaat sudah mengisi tanda tangan ditempat Bank setempat. Termasuk atas sepengetahuan pihak wali murid.
Selama sekolahnya dipimpin oleh Sugeng, pendidikan di SMAN 1 Banyuates semakin tak karuan. Misal, Jaka mencontohkan banyak guru mengundurkan diri dan adanya tindakan pemecatan semena-mena.
"Sebelum dipimpin kepsek Sugeng kondisi sekolah baik serta tentram dan kedisiplinan para siswa terjaga, termasuk bantuan untuk siswa (BSM), kepsek yang dulu setiap ada bantuan pasti cair, pertama menerima BSM Rp 500 ribu, tapi sekarang sudah tanda tangan, bantuan masih ditahan belum cair," tutur Jaka.
"Penarikan uang di sekolah sangat tidak masuk akal, alasannya untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pengecetan kelas, bangun pagar sekolah, biasanya lembaga pasti dapat bantuan pemerintah, tapi nyatanya pagar masih terbuat dari kayu bukan di dicor," lanjut Jaka saat berunjuk rasa.
Siswa berharap, kepala sekolah seharusnya bisa membentuk karakter anak didik layaknya seorang ayah sebagai pemimpin keluarga. Namun, siswa menilai hal itu gagal karena kepala sekolahnya jarang masuk kantor.
Sementara itu, Kepsek SMAN 1 Banyuates Sugeng Harinanto, mengaku dirinya jarang masuk kantor karena sering menghadiri rapat diluar sekolah. "Sering rapat diluar, tapi sudah ada izin kok," ucap Sugeng.
Terkait pencairan bantuan PIP, Sugeng menjelaskan, karena masih menunggu SK. Ia juga membantah bahwa bantuan PIP diambil oleh dirinya sebagaimana tudikan siswa saat berunjuk rasa.
"Nanti kalau sudah keluar SK baru bisa cair, tunggu saja, jumlah penerima BSM tahun 2018 disini hanya tiga orang siswa, kami tidak bisa memaksakan jumlah penerima bantuan harus dapat semua," katanya, menjelaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kasus SMA Negeri Banyuates Sampang ini akan kami selidiki, karena menyangkut uang negara untuk siswa miskin," ujarnya di Sampang, Jumat.
Assyari mengemukakan hal ini, menanggapi unjuk rasa para siswa SMA Banyuates Sampang, Jumat pagi yang menuntut agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memecat kepala sekolahnya, karena diduga terlibat dalam kasus penyimpangan bantuan PIP.
Sebelumnya pada Kamis (19/4), puluhan siswa di SMA Negeri 1 Banyuates Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa menuntut kepala sekolah itu, Sugeng Harinanto mundur dari jabatannya.
Aksi siswa di sekolah itu, menyebabkan kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Banyuates, hingga Jumat (20/4) lumpuh dan sebagian siswa tidak masuk sekolah.
Para siswa yang terlibat dalam aksi itu menuding kepala sekolahnya tidak profesional karena telah merampas hak siswa terkait pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).
Mereka juga menuntut transparansi pungutan yang dilakukan pihak sekolah sebesar Rp100 ribu per siswa dengan dalih untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana sekolah.
Tidak hanya itu saja, para siswa yang berunjuk rasa tersebut menilai kepala sekolahnya jarang masuk kantor dan menelantarkan anak didik serta lembaga sekolah.
"Kami minta pak Sugeng mundur dan dipecat dari jabatan kepala sekolah, dia tidak pantas berada di lingkungan pendidikan disini," teriak Jaka Pramista perwakilan siswa kelas III IPS kala itu.
Jaka mengatakan, bantuan pemerintah berupa PIP hingga kini belum dicairkan meski siswa sebagai penerima manfaat sudah mengisi tanda tangan ditempat Bank setempat. Termasuk atas sepengetahuan pihak wali murid.
Selama sekolahnya dipimpin oleh Sugeng, pendidikan di SMAN 1 Banyuates semakin tak karuan. Misal, Jaka mencontohkan banyak guru mengundurkan diri dan adanya tindakan pemecatan semena-mena.
"Sebelum dipimpin kepsek Sugeng kondisi sekolah baik serta tentram dan kedisiplinan para siswa terjaga, termasuk bantuan untuk siswa (BSM), kepsek yang dulu setiap ada bantuan pasti cair, pertama menerima BSM Rp 500 ribu, tapi sekarang sudah tanda tangan, bantuan masih ditahan belum cair," tutur Jaka.
"Penarikan uang di sekolah sangat tidak masuk akal, alasannya untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pengecetan kelas, bangun pagar sekolah, biasanya lembaga pasti dapat bantuan pemerintah, tapi nyatanya pagar masih terbuat dari kayu bukan di dicor," lanjut Jaka saat berunjuk rasa.
Siswa berharap, kepala sekolah seharusnya bisa membentuk karakter anak didik layaknya seorang ayah sebagai pemimpin keluarga. Namun, siswa menilai hal itu gagal karena kepala sekolahnya jarang masuk kantor.
Sementara itu, Kepsek SMAN 1 Banyuates Sugeng Harinanto, mengaku dirinya jarang masuk kantor karena sering menghadiri rapat diluar sekolah. "Sering rapat diluar, tapi sudah ada izin kok," ucap Sugeng.
Terkait pencairan bantuan PIP, Sugeng menjelaskan, karena masih menunggu SK. Ia juga membantah bahwa bantuan PIP diambil oleh dirinya sebagaimana tudikan siswa saat berunjuk rasa.
"Nanti kalau sudah keluar SK baru bisa cair, tunggu saja, jumlah penerima BSM tahun 2018 disini hanya tiga orang siswa, kami tidak bisa memaksakan jumlah penerima bantuan harus dapat semua," katanya, menjelaskan. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018