Surabaya, (Antaranews Jatim) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendorong desa-desa di seluruh Indonesia agar memiliki dan mengembangkan produk unggulan desanya.
Menteri Eko dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, menekankan pentingnya desa memiliki produk unggulan selain mengembangkan padat karya.
Ia sendiri terus meninjau berbagai lokasi pembangunan proyek infrastruktur pendukung di desa salah satunya yang dilakukan secara padat karya di Desa Bilalang, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
Terdapat tiga proyek pembangunan yang dilakukan secara padat karya tunai dengan menggunakan anggaran dari dana desa sebesar Rp831 juta yakni jalan "paving block" sepanjang 527 meter, saluran ait atau drainase sepanjang 265 meter dan gorong-gorong.
Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang bekerja mendapat upah sebesar Rp100 ribu.
"Saya lihat proses pembangunannya dengan padat karya tunai sudah berjalan dengan baik. Apalagi, kaum perempuan juga turut membantu dalam pengerjaannya. Ini sangat bagus sekali," ujar Eko Putro Sandjojo.
Menteri Eko menyampaikan bahwa mulai 2018, semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya.
"Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor akan berurusan dengan penengak hukum. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan," ucapnya, menegaskan.
Lebih lanjut, Mendes Eko menuturkan bahwa dari peninjauan ke sejumlah desa yang ada di kota kotamobagu telah terlihat pembangunan infrastrukturnya telah cukup memadai.
"Oleh karena itu, saya minta agar penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga mendorong setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama oleh lintas sektor.
"Kita mendorong, apa yang dinamakan produk unggulan kawasan perdesaan (prokades) sehingga bisa dikeroyok bersama kementerian lain dan dicarikan mitra dari swasta," tambahnya.
Ia mencontohkan kerja sama antara Kabupaten Tulang Bawang, PT. Central Pertiwi Bhakti (CPB) dan Bank BTPN untuk merevitalisasi tambak udang di Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Setelah program itu ada 13 ribu petambak udang yang kembali membudidayakan udang dengan keuntungan Rp4 juta lebih per bulan.
Mendes juga mencontohkan keberhasilan di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang yang membangun agrobisnis dan agrowisata setelah membuat pipa air dari gunung sehingga daerah tandus menjadi subur.
"Gaji kepala desanya sampai Rp25 juta per bulan," ungkanya.
Terkait potensi di Bolaang Mongondow, Menteri Desa menilai dana desa bisa didorong untuk membangun kawasan wisata dan pengolahan hasil pertanian.
Menteri menilai, kabupaten itu diapit oleh laut dan perbukitan sehingga memiliki potensi pariwisata yang bagus, apalagi akan dibangun bandar udara untuk memudahkan wisatawan datang.
Selain itu, kabupaten di sebelah barat kota Manado itu mempunyai areal pertanian yang luas dengan produk unggulan beras, jagung, kelapa dan kopi menjadikan daerah itu berpotensi dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian.
Sementara Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan badan usaha milik desa di wilayahnya akan difokuskan pada pengembangan wisata dan agrobisnis.
"Saya mengajak swasta untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian dan kawasan wisata. Saya akan permudah izinnya, kalau bisa satu hari selesai," imbuhnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Menteri Eko dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, menekankan pentingnya desa memiliki produk unggulan selain mengembangkan padat karya.
Ia sendiri terus meninjau berbagai lokasi pembangunan proyek infrastruktur pendukung di desa salah satunya yang dilakukan secara padat karya di Desa Bilalang, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
Terdapat tiga proyek pembangunan yang dilakukan secara padat karya tunai dengan menggunakan anggaran dari dana desa sebesar Rp831 juta yakni jalan "paving block" sepanjang 527 meter, saluran ait atau drainase sepanjang 265 meter dan gorong-gorong.
Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang bekerja mendapat upah sebesar Rp100 ribu.
"Saya lihat proses pembangunannya dengan padat karya tunai sudah berjalan dengan baik. Apalagi, kaum perempuan juga turut membantu dalam pengerjaannya. Ini sangat bagus sekali," ujar Eko Putro Sandjojo.
Menteri Eko menyampaikan bahwa mulai 2018, semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya.
"Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor akan berurusan dengan penengak hukum. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan," ucapnya, menegaskan.
Lebih lanjut, Mendes Eko menuturkan bahwa dari peninjauan ke sejumlah desa yang ada di kota kotamobagu telah terlihat pembangunan infrastrukturnya telah cukup memadai.
"Oleh karena itu, saya minta agar penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga mendorong setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama oleh lintas sektor.
"Kita mendorong, apa yang dinamakan produk unggulan kawasan perdesaan (prokades) sehingga bisa dikeroyok bersama kementerian lain dan dicarikan mitra dari swasta," tambahnya.
Ia mencontohkan kerja sama antara Kabupaten Tulang Bawang, PT. Central Pertiwi Bhakti (CPB) dan Bank BTPN untuk merevitalisasi tambak udang di Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Setelah program itu ada 13 ribu petambak udang yang kembali membudidayakan udang dengan keuntungan Rp4 juta lebih per bulan.
Mendes juga mencontohkan keberhasilan di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang yang membangun agrobisnis dan agrowisata setelah membuat pipa air dari gunung sehingga daerah tandus menjadi subur.
"Gaji kepala desanya sampai Rp25 juta per bulan," ungkanya.
Terkait potensi di Bolaang Mongondow, Menteri Desa menilai dana desa bisa didorong untuk membangun kawasan wisata dan pengolahan hasil pertanian.
Menteri menilai, kabupaten itu diapit oleh laut dan perbukitan sehingga memiliki potensi pariwisata yang bagus, apalagi akan dibangun bandar udara untuk memudahkan wisatawan datang.
Selain itu, kabupaten di sebelah barat kota Manado itu mempunyai areal pertanian yang luas dengan produk unggulan beras, jagung, kelapa dan kopi menjadikan daerah itu berpotensi dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian.
Sementara Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan badan usaha milik desa di wilayahnya akan difokuskan pada pengembangan wisata dan agrobisnis.
"Saya mengajak swasta untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian dan kawasan wisata. Saya akan permudah izinnya, kalau bisa satu hari selesai," imbuhnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018