Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, akan berkonsentrasi pada tahapan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan "frontage road" atau jalan pendamping yang ada di sepanjang jalur Waru sampai dengan Buduran sepanjang 9,3 kilometer.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan, Rabu mengatakan, untuk tahun 2018 pihaknya akan berkonsentrasi pada tahapan pembebasan lahan itu.
"Baru kemudian pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan tahap pembangunan fisik supaya jalan pendamping itu bisa segera diselesaikan," katanya di Sidoarjo.
Menurutnya, dari sekitar 9,3 kilometer total panjang jalan pendamping, yang belum dibebaskan tersebut hanya sekutar 30 persen saja atau sekitar 3 kilometer.
"Namun demikian, dari total 3 kilometer panjang jalan itu, seluruhnya merupakan tanah perkampungan yang ada di beberapa desa yang dilalui," ujarnya.
Ia mengatakan, lambatnya pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan pendamping ini salah satunya disebabkan oleh minimnya anggaran yang ada di dinas PUPR.
"Baru pada saat rapat dengan DPRD Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, kami berupaya supaya keberadaan jalan pendamping itu segera direalisasikan supaya bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan utama," ucapnya.
Menurutnya, keberadaan jalan pendamping itu sangat diperlukan karena bisa mengurangi kemacetan di jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo itu.
"Kalau tidak segera direalisasikan maka akan terjadi kemacetan lalu lintas di sejumlah titik seperti yang ada di Aloha, Perempatan Gedangan, Buduran," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan, Rabu mengatakan, untuk tahun 2018 pihaknya akan berkonsentrasi pada tahapan pembebasan lahan itu.
"Baru kemudian pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan tahap pembangunan fisik supaya jalan pendamping itu bisa segera diselesaikan," katanya di Sidoarjo.
Menurutnya, dari sekitar 9,3 kilometer total panjang jalan pendamping, yang belum dibebaskan tersebut hanya sekutar 30 persen saja atau sekitar 3 kilometer.
"Namun demikian, dari total 3 kilometer panjang jalan itu, seluruhnya merupakan tanah perkampungan yang ada di beberapa desa yang dilalui," ujarnya.
Ia mengatakan, lambatnya pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan pendamping ini salah satunya disebabkan oleh minimnya anggaran yang ada di dinas PUPR.
"Baru pada saat rapat dengan DPRD Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, kami berupaya supaya keberadaan jalan pendamping itu segera direalisasikan supaya bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan utama," ucapnya.
Menurutnya, keberadaan jalan pendamping itu sangat diperlukan karena bisa mengurangi kemacetan di jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo itu.
"Kalau tidak segera direalisasikan maka akan terjadi kemacetan lalu lintas di sejumlah titik seperti yang ada di Aloha, Perempatan Gedangan, Buduran," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018