Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy bersama Bupati Abdullah Azwar Anas berkeliling mengunjungi sekaligus melihat program "Smart Kampung" di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
Politisi yang juga anggota DPR RI dari Komisi XI dan akrab dipanggil Rommy ini melihat langsung program Smart Kampung di Desa Blimbingsari, Banyuwangi. Di lokasi itu Rommy diajak oleh Anas untuk melihat berbagai pelayanan di tingkatkan desa yang sudah berbasis teknologi informasi (TI).
Kepada Rommy, Bupati Anas menjelaskan sejak diluncurkan Mei 2016 oleh Menkominfo Rudiantara itu saat ini sudah ada 133 desa teraliri internet berbasis serat optik (fiber optic).
Menurut Anas, ada tujuh kriteria `Smart Kampung`, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua itu ditopang oleh TI.
"Alhamdulillah, inovasi pelayanan pun semakin beragam. Ada kantor desa buka pada malam hari, ada juga yang buka pada Sabtu dan Minggu. Antardesa berkompetisi memberikan yang terbaik bagi warganya," ujar Anas.
Bupati Anas juga menerangkan, desa menjadi ujung tombak pelayanan. Desa dan kepala desa tidak hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung, katanya, memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting.
Mendengar penjelasan Bupati Anas, Rommy mengapresiasi pelayanan yang menyasar hingga pedesaan sehingga transparansi publik terlihat jelas di "Smart Kampung" ini. Penggunaan teknologi informasi (TI) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang kontrol dan pengawasan penggunaan APBD hingga di tingkat bawah.
"Masyarakat bisa melihat langsung pengguna dana desa dan besaran nilainya. Tak hanya itu, ini ruangan seperti lobi hotel. Karena kalau biasanya di desa ya standar saja," ujarnya.
Romy mengatakan jika semua daerah memiliki Smart Kampung, anggaran dana desa dari pemerintah pusat akan bisa terserap dengan baik. Kontrol program ini menyatu dengan program pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat di tingkat desa.
"Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, ini program untuk mengawal pembangunan dari pinggiran," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Politisi yang juga anggota DPR RI dari Komisi XI dan akrab dipanggil Rommy ini melihat langsung program Smart Kampung di Desa Blimbingsari, Banyuwangi. Di lokasi itu Rommy diajak oleh Anas untuk melihat berbagai pelayanan di tingkatkan desa yang sudah berbasis teknologi informasi (TI).
Kepada Rommy, Bupati Anas menjelaskan sejak diluncurkan Mei 2016 oleh Menkominfo Rudiantara itu saat ini sudah ada 133 desa teraliri internet berbasis serat optik (fiber optic).
Menurut Anas, ada tujuh kriteria `Smart Kampung`, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua itu ditopang oleh TI.
"Alhamdulillah, inovasi pelayanan pun semakin beragam. Ada kantor desa buka pada malam hari, ada juga yang buka pada Sabtu dan Minggu. Antardesa berkompetisi memberikan yang terbaik bagi warganya," ujar Anas.
Bupati Anas juga menerangkan, desa menjadi ujung tombak pelayanan. Desa dan kepala desa tidak hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung, katanya, memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting.
Mendengar penjelasan Bupati Anas, Rommy mengapresiasi pelayanan yang menyasar hingga pedesaan sehingga transparansi publik terlihat jelas di "Smart Kampung" ini. Penggunaan teknologi informasi (TI) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang kontrol dan pengawasan penggunaan APBD hingga di tingkat bawah.
"Masyarakat bisa melihat langsung pengguna dana desa dan besaran nilainya. Tak hanya itu, ini ruangan seperti lobi hotel. Karena kalau biasanya di desa ya standar saja," ujarnya.
Romy mengatakan jika semua daerah memiliki Smart Kampung, anggaran dana desa dari pemerintah pusat akan bisa terserap dengan baik. Kontrol program ini menyatu dengan program pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat di tingkat desa.
"Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, ini program untuk mengawal pembangunan dari pinggiran," ujarnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018