Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan mulai hari ini (2/4). Di Jawa Timur, UNBK SMK diikuti oleh sebanyak 222.264 siswa dari 1.885 lembaga SMK.
Seperti halnya tahun lalu, nilai UN tahun ini juga tidak lagi dijadikan syarat kelulusan bagi siswa. Meski begitu, nilai UN digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan seperti akademi polisi (Akpol) dan akademi militer (Akmil).
UN tetap dianggap penting untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Jatim sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia tentu memiliki kualitas pendidikan yang baik, namun tetap saja ada daerah yang kualitas pendidikannya masih rendah di wilayah itu, seperti di Pulau Madura.
Gubernur Jatim Soekarwo saat memantau pelaksanaan UNBK SMK hari pertama mengatakan pelaksanaan UNBK sebagai sarana bagi pihaknya untuk melakukan banyak evaluasi, bukan hanya pendidikan seperti kualitas guru dan juga sarana evaluasi pelayanan publik.
Yang menarik pada UNBK kali ini adalah tidak ada lagi pengawas di dalam ruangan. Di salah satu sekolah di Surabaya, ujian siswa dipantau lewat "CCTV". "CCTV" tersebut nantinya akan dipantau dan diawasi oleh pengawas.
Hal itu patut diapresiasi sebagai satu perkembangan di dunia pendidikan kita. Tak hanya dari sisi perkembangan teknologinya, tidak adanya pengawas di ruangan bisa dijadikan suatu sarana pembelajaran bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran.
Waktu nilai UN masih menjadi syarat kelulusan, banyak sekolah berlomba-lomba agar siswanya dapat lulus 100 persen. Tak jarang mereka harus melakukan berbagai cara agar siswanya mendapatkan nilai bagus, salah satunya dengan cara curang.
Saat ini jarang ditemukan adanya kecurangan saat UN. Dengan begitu, bolehlah kita berharap dari pelaksanaan UN bisa mengedukasi siswa untuk menanamkan nilai-nalai kejujuran.
Meski hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dari pelaksanaan UNBK, kita patut optimis generasi mendatang adalah generasi yang menerapkan nilai-nilai kejujuran. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Seperti halnya tahun lalu, nilai UN tahun ini juga tidak lagi dijadikan syarat kelulusan bagi siswa. Meski begitu, nilai UN digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan seperti akademi polisi (Akpol) dan akademi militer (Akmil).
UN tetap dianggap penting untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Jatim sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia tentu memiliki kualitas pendidikan yang baik, namun tetap saja ada daerah yang kualitas pendidikannya masih rendah di wilayah itu, seperti di Pulau Madura.
Gubernur Jatim Soekarwo saat memantau pelaksanaan UNBK SMK hari pertama mengatakan pelaksanaan UNBK sebagai sarana bagi pihaknya untuk melakukan banyak evaluasi, bukan hanya pendidikan seperti kualitas guru dan juga sarana evaluasi pelayanan publik.
Yang menarik pada UNBK kali ini adalah tidak ada lagi pengawas di dalam ruangan. Di salah satu sekolah di Surabaya, ujian siswa dipantau lewat "CCTV". "CCTV" tersebut nantinya akan dipantau dan diawasi oleh pengawas.
Hal itu patut diapresiasi sebagai satu perkembangan di dunia pendidikan kita. Tak hanya dari sisi perkembangan teknologinya, tidak adanya pengawas di ruangan bisa dijadikan suatu sarana pembelajaran bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran.
Waktu nilai UN masih menjadi syarat kelulusan, banyak sekolah berlomba-lomba agar siswanya dapat lulus 100 persen. Tak jarang mereka harus melakukan berbagai cara agar siswanya mendapatkan nilai bagus, salah satunya dengan cara curang.
Saat ini jarang ditemukan adanya kecurangan saat UN. Dengan begitu, bolehlah kita berharap dari pelaksanaan UN bisa mengedukasi siswa untuk menanamkan nilai-nalai kejujuran.
Meski hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dari pelaksanaan UNBK, kita patut optimis generasi mendatang adalah generasi yang menerapkan nilai-nilai kejujuran. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018