Situbondo (Antaranews Jatim) - Komisi II DPRD Situbondo, Jawa Timur, mendorong Pemerintah Kabupaten setempat untuk menganggarkan pengadaan pupuk organik guna memancing para petani kembali menggunakan pupuk ramah lingkungan itu.
"Dari hasil laboratorium, kondisi tanah di Situbondo saat ini organiknya sangat rendah dan rata-rata hanya dua persen dari standar minimal lima persen," kata Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo Tolak Atin di Situbondo, Rabu.
Dengan kondisi tanah organiknya yang hanya dua persen, lanjut dia, maka residu terhadap penyerapan unsur hara itu sendiri akan rendah, karena ikatan zat besi dan alumunium sangat kuat dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanah akan menjadi padat dan rusak.
Oleh karena itu, katanya, jalan keluarnya adalah pemberian pupuk organik untuk mengurai residu, dan hal ini pemerintah yang harus memulai memberikan contoh kepada para petani.
"Pada Tahun Anggaran 2017, pengadaan pupuk organik di alokasikan sekitar Rp750 juta dan dari anggaran tersebut tidak seluruhnya untuk pupuk organik, melainkan pengadaan bantuan untuk pertanian. Oleh karena itu tahun ini kami dorong Pemkab menambah anggaran pengadaan pupuk organik," ujarnya.
Menurut politikus PKB itu, pada tahun lalu pengadaan pupuk organik diberikan secara gratis kepada para petani, baik perorangan maupun kelompok-kelompok tani yang tersebar di 17 kecamatan.
"Pemberian pupuk organik kepada petani secara gratis tersebut, tentunya untuk diberikan kepada petani yang mau dan siap beralih menggunakan pupuk organik," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Dari hasil laboratorium, kondisi tanah di Situbondo saat ini organiknya sangat rendah dan rata-rata hanya dua persen dari standar minimal lima persen," kata Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo Tolak Atin di Situbondo, Rabu.
Dengan kondisi tanah organiknya yang hanya dua persen, lanjut dia, maka residu terhadap penyerapan unsur hara itu sendiri akan rendah, karena ikatan zat besi dan alumunium sangat kuat dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanah akan menjadi padat dan rusak.
Oleh karena itu, katanya, jalan keluarnya adalah pemberian pupuk organik untuk mengurai residu, dan hal ini pemerintah yang harus memulai memberikan contoh kepada para petani.
"Pada Tahun Anggaran 2017, pengadaan pupuk organik di alokasikan sekitar Rp750 juta dan dari anggaran tersebut tidak seluruhnya untuk pupuk organik, melainkan pengadaan bantuan untuk pertanian. Oleh karena itu tahun ini kami dorong Pemkab menambah anggaran pengadaan pupuk organik," ujarnya.
Menurut politikus PKB itu, pada tahun lalu pengadaan pupuk organik diberikan secara gratis kepada para petani, baik perorangan maupun kelompok-kelompok tani yang tersebar di 17 kecamatan.
"Pemberian pupuk organik kepada petani secara gratis tersebut, tentunya untuk diberikan kepada petani yang mau dan siap beralih menggunakan pupuk organik," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018