Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengemukakan bahwa kunci pembangunan nasional berada di desa, sehingga sudah sangat tepat jika Presiden Joko Widodo memiliki perhatian tinggi pada masalah perdesaan.
Anas yang dihubungi dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis mengatakan pengggelontoran dana pemerintah pusat ke desa yang fokus ke padat karya bertujuan untuk mengintensifkan peredaran uang di desa.
"Nah, tugas pemerintah daerah menyokongnya dengan program-program penguat," kata Anas menceritakan bahwa hal itu disampaikannya dalam dialog bersama sejumlah tokoh dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2) malam.
Hadir dalam dialog itu, antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit, Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam, dan jajaran pemerintahan se-Sumbar.
Anas mengatakan, program yang dikembangkan di Banyuwangi, yakni "Smart Kampung" juga dalam rangka menyokong program pemerintah pusat itu, di antaranya pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Saat ini, sudah 130 desa teraliri internet berbasis serat optik dari 189 desa yang di Banyuwangi.
"Memang belum semuanya, tapi bertahap ini bisa dilakukan. Tahun pertama diluncurkan 2016 malah baru 40 desa," katanya.
Berkat TI, kata dia, pelayanan publik lebih cepat dilakukan di desa. Hampir seluruh dokumen yang dulu mensyaratkan perizinan tingkat kecamatan, kini bisa dilakukan di desa, termasuk dokumen untuk akses total layanan kesehatan bagi warga yang belum termasuk penerima bantuan iuran APBN maupun jaminan kesehatan daerah.
"Dokumen itu kalau di sistem informasi resmi Kementerian PAN-RB, butuh tiga hari karena harus izin kecamatan, lalu bupati lewat dinas terkait. Tapi dengan smart kampung, cukup beberapa jam karena datanya yang berjalan, bukan orangnya. Ini bagi warga kota mungkin sepele, tapi bagi warga desa sangat berarti. Bayangkan mereka itu urus dokumen harus ke kecamatan dan kota yang jauh, pinjam motor tetangga, meninggalkan sawah," ujar Anas.
Selain pelayanan publik, "smart kampung" juga menyentuh aspek lain, misal pendidikan, yakni dengan diadakannya kursus bahasa asing gratis yang tiap tahun dinikmati oleh 2.600 warga desa.
"Lalu ada Kampung e-Learning, pembelajaran desa berbasis digital yang merupakan kolaborasi Pemkab Banyuwangi dengan `startup` bidang teknologi pendidikan berkelas internasional. Bulan ini kami luncurkan," ujar Anas.
Banyuwangi, katanya, juga mengintegrasikan program Garda Ampuh (Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah) dengan desa. Ada tabungan ribuan pelajar desa senilai Rp1 juta per siswa, serta bantuan uang saku tiap hari dan biaya transportasi yang difokuskan di desa-desa di empat kecamatan dengan potensi kemiskinan tinggi.
"Juga ada integrasi puskesmas dan desa untuk jemput dan rawat warga miskin yang sakit," kata Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Anas yang dihubungi dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis mengatakan pengggelontoran dana pemerintah pusat ke desa yang fokus ke padat karya bertujuan untuk mengintensifkan peredaran uang di desa.
"Nah, tugas pemerintah daerah menyokongnya dengan program-program penguat," kata Anas menceritakan bahwa hal itu disampaikannya dalam dialog bersama sejumlah tokoh dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2) malam.
Hadir dalam dialog itu, antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit, Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam, dan jajaran pemerintahan se-Sumbar.
Anas mengatakan, program yang dikembangkan di Banyuwangi, yakni "Smart Kampung" juga dalam rangka menyokong program pemerintah pusat itu, di antaranya pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Saat ini, sudah 130 desa teraliri internet berbasis serat optik dari 189 desa yang di Banyuwangi.
"Memang belum semuanya, tapi bertahap ini bisa dilakukan. Tahun pertama diluncurkan 2016 malah baru 40 desa," katanya.
Berkat TI, kata dia, pelayanan publik lebih cepat dilakukan di desa. Hampir seluruh dokumen yang dulu mensyaratkan perizinan tingkat kecamatan, kini bisa dilakukan di desa, termasuk dokumen untuk akses total layanan kesehatan bagi warga yang belum termasuk penerima bantuan iuran APBN maupun jaminan kesehatan daerah.
"Dokumen itu kalau di sistem informasi resmi Kementerian PAN-RB, butuh tiga hari karena harus izin kecamatan, lalu bupati lewat dinas terkait. Tapi dengan smart kampung, cukup beberapa jam karena datanya yang berjalan, bukan orangnya. Ini bagi warga kota mungkin sepele, tapi bagi warga desa sangat berarti. Bayangkan mereka itu urus dokumen harus ke kecamatan dan kota yang jauh, pinjam motor tetangga, meninggalkan sawah," ujar Anas.
Selain pelayanan publik, "smart kampung" juga menyentuh aspek lain, misal pendidikan, yakni dengan diadakannya kursus bahasa asing gratis yang tiap tahun dinikmati oleh 2.600 warga desa.
"Lalu ada Kampung e-Learning, pembelajaran desa berbasis digital yang merupakan kolaborasi Pemkab Banyuwangi dengan `startup` bidang teknologi pendidikan berkelas internasional. Bulan ini kami luncurkan," ujar Anas.
Banyuwangi, katanya, juga mengintegrasikan program Garda Ampuh (Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah) dengan desa. Ada tabungan ribuan pelajar desa senilai Rp1 juta per siswa, serta bantuan uang saku tiap hari dan biaya transportasi yang difokuskan di desa-desa di empat kecamatan dengan potensi kemiskinan tinggi.
"Juga ada integrasi puskesmas dan desa untuk jemput dan rawat warga miskin yang sakit," kata Anas.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018