Surabaya (Antaranews Jatim) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perlikau lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) saat menghadiri Tanwir I Aisyiyah di Surabaya, Sabtu.
"Saat ini di DPR sedang dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT," kata dia.
Namun saat ditanya fraksi mana saja yang menyetujui, Zulkifli enggan menyebutkan dan memastikan Fraksi PAN di DPR menolak.
Pria yang juga Ketua Umum Partai PAN itu mengatakan hal itu menunjukkan adanya kesenjangan politik di Indonesia di mana keinginan masyarakat berlawanan dengan keinginan DPR yang harusnya mewakili suara rakyat.
"Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," ujar dia.
Kesenjangan politik itu, kata dia, yang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus mampu diperbaiki bersama karena Indonesia sudah terjadi reformasi sejak 20 tahun lalu yang dimulai dari mahasiswa bersama Amien Rais untuk mengoreksi penyimpangan terhadap cita-cita Indonesia merdeka.
Cita-cita agar masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera. Bung Karno mengatakan, kita harus merdeka agar bisa bersatu. Kita harus bersatu agar bisa berdaulat. Kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil. Kita hatus berlaku berlaku adil agar masyarakat Indonesia sejahtera," kata Zulkifli.
Untuk itu dia mengajak Aisyiyah menjadi pelopor perubahan yang lebih baik denga mengedukasi masyarakat agar memilih wakil rakyat tidak hanya yang sekedar bagi sembako tapi juga memilih masa depan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Saat ini di DPR sedang dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT," kata dia.
Namun saat ditanya fraksi mana saja yang menyetujui, Zulkifli enggan menyebutkan dan memastikan Fraksi PAN di DPR menolak.
Pria yang juga Ketua Umum Partai PAN itu mengatakan hal itu menunjukkan adanya kesenjangan politik di Indonesia di mana keinginan masyarakat berlawanan dengan keinginan DPR yang harusnya mewakili suara rakyat.
"Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," ujar dia.
Kesenjangan politik itu, kata dia, yang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus mampu diperbaiki bersama karena Indonesia sudah terjadi reformasi sejak 20 tahun lalu yang dimulai dari mahasiswa bersama Amien Rais untuk mengoreksi penyimpangan terhadap cita-cita Indonesia merdeka.
Cita-cita agar masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera. Bung Karno mengatakan, kita harus merdeka agar bisa bersatu. Kita harus bersatu agar bisa berdaulat. Kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil. Kita hatus berlaku berlaku adil agar masyarakat Indonesia sejahtera," kata Zulkifli.
Untuk itu dia mengajak Aisyiyah menjadi pelopor perubahan yang lebih baik denga mengedukasi masyarakat agar memilih wakil rakyat tidak hanya yang sekedar bagi sembako tapi juga memilih masa depan.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018