Jember (Antaranews Jatim) - KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan sejumlah warga tidak masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) saat dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di lingkungan pondok pesantren.
"Hasil pendataan dijumpai sejumlah warga yang tidak masuk dalam DP4, misalnya di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, tercatat ada dua warga dari satu keluarga yang tidak masuk DP4," kata komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Hanafi di sela-sela pendataan pencocokan dan penelitian di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Sabtu.
Menurutnya hari pertama pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan serentak semua penyelenggara, mulai komisioner KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
"Misalnya Setiyono yang merupakan kepala keluarga dan anaknya Dion yang baru menginjak 17 tahun tidak masuk DP4, padahal menurut pengakuan Setiyono sebelumnya selalu hadir dan mencoblos saat ada pemilu," tuturnya.
Bahkan, Ketua Komisi D DPRD Jember yang juga pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Hafidi beserta keluarganya yang tinggal di Desa/Kecamatan Pakusari juga tidak masuk dalam DP4 saat dilakukan pencocokan dan penelitian di lingkungan pesantren setempat.
"Terkait temuan sejumlah warga yang tidak masuk DP4 bisa jadi data tersebut masuk ke TPS lain dan kegiatan pencocokan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya dalam memilih," ucap mantan jurnalis tersebut.
Untuk itu, lanjut dia, pencocokan dan penelitian menjadi tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu karena data tersebut akan menjadi data awal daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jawa Timur yang nantinya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
"Saya tekankan bahwa pentingnya setiap lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren didatangi dan diberikan sosialisasi terkait pentingnya terdaftar dalam data pemilih karena banyak santri yang berasal dari luar daerah dan pada saat pemungutan suara tidak pulang ke rumah," tuturnya.
Ia mengatakan para santri tersebut perlu mendapat sosialisasi tentang tata cara pindah memilih, sehingga dengan demikian santri bisa tetap menggunakan hak pilihya saat berada di pesantren.
"Saya berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan proaktif memastikan diri dan keluarganya masuk dalam daftar pemilih, sehingga coklit itu juga menjadi ajang sosialisasi langsung kepada seluruh anggota yang didata petugas," katanya.
Pada Pilkada serentak 2018, lanjut dia, KPU memasukkan segmen keluarga sebagai salah satu basis utama sosialisasi, sehingga selain melakukan coklit, petugas pemutakhiran data pemilih juga diberi tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi langsung kepada setiap anggota keluarganya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan banyak warga di lingkungan rukun tetangganya (RT) yang belum masuk DP4, bahkan jumlahnya mencapai puluhan orang, padahal mereka memiliki hak pilih.
"Wajar adanya kekurangn dalam coklit itu, namun kalau dalam satu RT saja banyak keluarga dalam satu KK yang tidak terdaftar, maka KPU harus melangkah lagi untuk koordinasi intensif dengan semua pihak terkait," ucap politisi PKB itu.
Ia mengatakan coklit tersebut sangat besar manfaatnya karena siapa saja yang belum masuk DP4 akan ditemukan, sehingga para santri yang biasanya memilih di lingkungan pondok pesantren bisa didata untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jatim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Hasil pendataan dijumpai sejumlah warga yang tidak masuk dalam DP4, misalnya di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, tercatat ada dua warga dari satu keluarga yang tidak masuk DP4," kata komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Hanafi di sela-sela pendataan pencocokan dan penelitian di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Sabtu.
Menurutnya hari pertama pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan serentak semua penyelenggara, mulai komisioner KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
"Misalnya Setiyono yang merupakan kepala keluarga dan anaknya Dion yang baru menginjak 17 tahun tidak masuk DP4, padahal menurut pengakuan Setiyono sebelumnya selalu hadir dan mencoblos saat ada pemilu," tuturnya.
Bahkan, Ketua Komisi D DPRD Jember yang juga pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Hafidi beserta keluarganya yang tinggal di Desa/Kecamatan Pakusari juga tidak masuk dalam DP4 saat dilakukan pencocokan dan penelitian di lingkungan pesantren setempat.
"Terkait temuan sejumlah warga yang tidak masuk DP4 bisa jadi data tersebut masuk ke TPS lain dan kegiatan pencocokan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya dalam memilih," ucap mantan jurnalis tersebut.
Untuk itu, lanjut dia, pencocokan dan penelitian menjadi tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu karena data tersebut akan menjadi data awal daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jawa Timur yang nantinya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
"Saya tekankan bahwa pentingnya setiap lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren didatangi dan diberikan sosialisasi terkait pentingnya terdaftar dalam data pemilih karena banyak santri yang berasal dari luar daerah dan pada saat pemungutan suara tidak pulang ke rumah," tuturnya.
Ia mengatakan para santri tersebut perlu mendapat sosialisasi tentang tata cara pindah memilih, sehingga dengan demikian santri bisa tetap menggunakan hak pilihya saat berada di pesantren.
"Saya berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan proaktif memastikan diri dan keluarganya masuk dalam daftar pemilih, sehingga coklit itu juga menjadi ajang sosialisasi langsung kepada seluruh anggota yang didata petugas," katanya.
Pada Pilkada serentak 2018, lanjut dia, KPU memasukkan segmen keluarga sebagai salah satu basis utama sosialisasi, sehingga selain melakukan coklit, petugas pemutakhiran data pemilih juga diberi tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi langsung kepada setiap anggota keluarganya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan banyak warga di lingkungan rukun tetangganya (RT) yang belum masuk DP4, bahkan jumlahnya mencapai puluhan orang, padahal mereka memiliki hak pilih.
"Wajar adanya kekurangn dalam coklit itu, namun kalau dalam satu RT saja banyak keluarga dalam satu KK yang tidak terdaftar, maka KPU harus melangkah lagi untuk koordinasi intensif dengan semua pihak terkait," ucap politisi PKB itu.
Ia mengatakan coklit tersebut sangat besar manfaatnya karena siapa saja yang belum masuk DP4 akan ditemukan, sehingga para santri yang biasanya memilih di lingkungan pondok pesantren bisa didata untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jatim. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018