Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Anggota Komisi III DPR-RI Adies Kadir mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk membudayakan antikorupsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
"Karena dalam perkembangannya saat ini, korupsi tidak hanya sebagai pelaku yang mengemplang uang negara saja, tetapi juga orang yang ada di sekitar itu, seperti turut serta, melakukan dan juga menyuruh korupsi," katanya saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Membangun Generasi Antikorupsi dan Mengenalkannya Sejak Dini" yang digagas oleh kelompok kerja wartawan jaringan hukum (Wajah) Sidoarjo di salah satu hotel di Sidoarjo, Jumat.
Ia mengemukakan, bahkan dalam perkembangannya saat ini, orang yang menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi juga menjadi salah satu kegiatan korupsi juga dianggap sebagai korupsi.
"Itu yang terjadi dalam akhir-akhir ini, sehingga tindakan korupsi itu tidak sederhana dan harus dilakukan upaya mengenalkan budaya antikorupsi sejak dini," ujarnya.
Ia menjelaskan, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan alat yang cukup canggih dari luar negeri.
"Dengan alat tersebut, jangankan tembok, kalau ada orang yang dijadikan TO (Target Operasi) maka tidak bisa berkutik lagi, karena percakapan sejauh 10 kilometer pun bisa diketahuinya, jadi pelaku tersebut tidak bisa mengelak lagi," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu yang banyak diungkap dalam kasus korupsi ini adalah pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, dana yang peruntukannya tidak jelas dan tidak memihak kepada masyarakat.
"Dan yang paling mudah dicari adalah biasanya biaya perjalanan dinas, dan juga markup dana," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, kegiatan seperi ini perlu dilaksanakan supaya masyarakat menjadi paham akan korupsi itu sendiri.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena selain diikuti oleh masyarakat juga diikuti oleh pemangku kepentingan yang ada di Sidoarjo, mulai dari tingkat kepala desa, camat, kepala dinas, sampai dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo," katanya.
Ia menjelaskan, dengan adanya penambahan pengetahuan tentang administrasi hukum, maka kelalaian yang ditimbulkan bisa segera dihindari dan pelayanan terhadap masyarakat bisa meningkat.
"Kondisi ini akan menjadi momentum untuk menjadikan tata kelola yang baik supaya Sidoarjo menjadi wilayah yang bebas korupsi," katanya.
Dalam kesempatan itu, juga hadir sebagai nara sumber diskusi panel Kepala Kejaksaan Kabupaten Sidoarjo Budi Handaka, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji, Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Praktisi Hukum Ahmad Riyadh.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Karena dalam perkembangannya saat ini, korupsi tidak hanya sebagai pelaku yang mengemplang uang negara saja, tetapi juga orang yang ada di sekitar itu, seperti turut serta, melakukan dan juga menyuruh korupsi," katanya saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Membangun Generasi Antikorupsi dan Mengenalkannya Sejak Dini" yang digagas oleh kelompok kerja wartawan jaringan hukum (Wajah) Sidoarjo di salah satu hotel di Sidoarjo, Jumat.
Ia mengemukakan, bahkan dalam perkembangannya saat ini, orang yang menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi juga menjadi salah satu kegiatan korupsi juga dianggap sebagai korupsi.
"Itu yang terjadi dalam akhir-akhir ini, sehingga tindakan korupsi itu tidak sederhana dan harus dilakukan upaya mengenalkan budaya antikorupsi sejak dini," ujarnya.
Ia menjelaskan, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan alat yang cukup canggih dari luar negeri.
"Dengan alat tersebut, jangankan tembok, kalau ada orang yang dijadikan TO (Target Operasi) maka tidak bisa berkutik lagi, karena percakapan sejauh 10 kilometer pun bisa diketahuinya, jadi pelaku tersebut tidak bisa mengelak lagi," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu yang banyak diungkap dalam kasus korupsi ini adalah pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, dana yang peruntukannya tidak jelas dan tidak memihak kepada masyarakat.
"Dan yang paling mudah dicari adalah biasanya biaya perjalanan dinas, dan juga markup dana," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, kegiatan seperi ini perlu dilaksanakan supaya masyarakat menjadi paham akan korupsi itu sendiri.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena selain diikuti oleh masyarakat juga diikuti oleh pemangku kepentingan yang ada di Sidoarjo, mulai dari tingkat kepala desa, camat, kepala dinas, sampai dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo," katanya.
Ia menjelaskan, dengan adanya penambahan pengetahuan tentang administrasi hukum, maka kelalaian yang ditimbulkan bisa segera dihindari dan pelayanan terhadap masyarakat bisa meningkat.
"Kondisi ini akan menjadi momentum untuk menjadikan tata kelola yang baik supaya Sidoarjo menjadi wilayah yang bebas korupsi," katanya.
Dalam kesempatan itu, juga hadir sebagai nara sumber diskusi panel Kepala Kejaksaan Kabupaten Sidoarjo Budi Handaka, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji, Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Praktisi Hukum Ahmad Riyadh.
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018