Bojonegoro (Antaranews Jatim)- Proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memasuki babak baru.
Proyek dengan biaya 1,547 miliar dolar Amerika Serikat menjadi harapan baru, paling tidak bisa mengurangi pengangguran karena akan melibatkan sekitar 6.000 tenaga kerja termasuk kontraktor lokal yang bisa terlibat dalam pekerjaan mega proyek itu.
"Pokoknya nanti terkait dengan info pengerjaan proyek JTB harus terbuka. Supaya kontraktor lokal bisa ikut bersaing, dalam pengerjaan proyek," kata Bupati Bojonegoro Suyoto di Bojonegoro, Jumat (29/12).
Begitu pula, menurut dia, pengumuman lowongan penerimaan tenaga kerja harus difokuskan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) untuk menghindari penipuan rekrutmen tenaga kerja.
Di lain pihak, ia meminta PT Rekayasa Industri (Rekind) selaku kontraktor pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB harus mematuhi komitmen terkait rekruitmen tenaga kerja .
Ia meminta pengalaman dalam pekerjaan proyek pengembangan lapangan minyak Banyu Urip Blok Cepu di daerahnya tidak terulang lagi, karena banyak tenaga kerja luar yang masuk termasuk kontraktor yang terlibat tidak mengutamakan lokal.
"Kami minta kontraktor memanfaatkan tenaga kerja "skill" maupun tenaga kerja yang tidak memiliki kemampun dari lokal Bojonegoro juga Blora, Jawa Tengah," katanya menegaskan.
Di Bojonegoro Menteri ESDM Ignasius Jonan meletakkan batu pertama proyek pengembangan lapangan gas JTB yang akan berjalan berkisar 3,5-4 tahun dengan investasi sebesar 1,547 miliar dolar Amerika Serikat pada 25 September.
Pengembangan lapangan gas JTB bisa dilaksanakan setelah ada pengurangan "plant of development" (POD) dari 2,1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,547 miliar dolar Amerika Serikat.
Selain itu juga ada kesepakatan antara PT Pertamina EP dengan PLN sebagai pembeli gas JTB dengan harga 7,6 dolar Amerika Serikat/juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD).
"Saya kira pekerjaan proyek pengembangan lapangan gas JTB bisa selesai 3,5 tahun, sehingga sudah berproduksi pada 2021," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Bojonegoro.
Menanggapi pelaksanaan proyek pengembangan gas JTB Direktur PT Rekind Jackob Tarigan berjanji akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait proses rekrutmen tenaga kerja juga masalah proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB.
Pemkab, sebagaimana disampaikan Suyoto sebenarnya mengharapkan proyek pengembangan Unitisasasi lapangan gas JTB bisa langsung berjalan setelah proyek lapangan minyak Blok Cepu berakhir pada 2016 lalu.
Sebab, lanjut dia, berakhirnya proyek minyak Blok Cepu mengakibatkan ribuan tenaga kerja di proyek itu kehilangan pekerjaan, sehingga kalau proyek JTB bisa segera berjalan tenaga kerja di daerahnya tidak harus menganggur.
Seperti juga disampaikan Kasi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disperinaker Bojonegoro Sugi Hartono bahwa jumlah pengangguran di daerahnya mencapai 23.320 tenaga kerja meningkat dibandingkan setahun sebelumnya dengan jumlah 20.238 tenaga kerja.
Sesuai data yang ada pengangguran di 28 kecamatan itu mulai dengan tingkat pendidikan mulai lulusan SD, sampai S1, bahkan ada juga yang lulusan S2. Sebanyak 23. 320 tenaga kerja itu, rinciannya untuk laki-laki 12.834 tenaga kerja dan perempuan 10.486 tenaga kerja.
Meningkatnya jumlah pengangguran itu, disebabkan berbagai hal antara lain, selesainya proyek minyak Blok Cepu sejak akhir 2016.
Selain itu juga adanya lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan yang belum memperoleh pekerjaan. "Tetapi jumlah pertambahan pengangguran terbanyak karena selesainya proyek minyak Blok Cepu. Ada ribuan tenaga kerja yang harus berhenti bekerja,"kata dia menegaskan.
Meski demikian, menurut dia, tenaga kerja proyek minyak Blok Cepu yang terkena PHK, sebagian sudah ada yang langsung bekerja di proyek migas di berbagai daerah di Tanah Air.
"Kami siap memproses rekrutmen tenaga kerja yang dipekerjakan di proyek pengembangan lapangan gas JTB, tetapi dalam pelaksanaannya akan dibentuk tim dengan melibatkan berbagai pihak," kata Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Disperinaker Joko Santoso menambahkan.
Yang jelas, menurut "Public Gouvernment Affair and Relation Manager" PEPC Kunadi, perusahaannya tidak pernah memungut biaya apapun untuk akomodasi, biaya seragam maupun kepentingan lainnya bagi calon pelamar kerja di proyek JTB.
"PEPC tidak pernah melakukan proses seleksi karyawan dengan melibatkan adanya pungutan liar atau pembayaran sejumlah uang," ujarnya.
Ia menyebutkan Proyek EPC- GPF di Jambaran-Tiung Biru di Bojonegoro dikerjakan EPC-Kontraktor yaitu Konsorsium PT Rekayasa Industri – PT JGC Indonesia dan JGC Corporation.
Kurangi Pengangguran
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, M. Fatah Yasin, juga menyatakan proyek pengembangan lapangan gas JTB akan mengurangi pengangguran.
"Pengangguran di Jatim yang jumlahnya sekarang ini sekitar 800 ribu tenaga kerja akan berkurang karena proyek lapangan gas JTB membutuhkan sekitar 6.000 tenaga kerja," kata dia.
Berbicara dalam acara peletakan batu pertama proyek pengembangan lapangan gas JTB pada 25 Septmber, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi di Jatim akan meningkat dengan adanya proyek pengembangan lapangan gas JTB yang investasinya mencapai Rp30 triliun.
"Pertumbuhan ekonomi di Jatim akan "melambung" tinggi dalam kurung waktu berkisar 3-4 tahun ke depan," kata dia menegaskan.
Selama ini, menurut dia, penggerak ekonomi di Jatim masih didukung sektor migas, selain perdagangan dan pertanian. Ia memberikan gambaran dari 30 blok migas di Jatim, di antaranya, sebanyak 17 blok migas sudah
tahap "ekpsloitasi" (produksi).
"Kami mengharapkan manfaat keberadaan industri migas mampu meningkatkan ekonomi di Jatim di atas rata-rata," ucapnya menegaskan. Apalagi, lanjut dia, di Jatim dari jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa, masih ada warga miskin cukup banyak sekitar 4,7 juta jiwa.
Sesuai rencana tata ruang Jatim, lanjut dia, Bojonegoro, Tuban dan Lamongan dalam 10 tahun ke depan akan menjadi segitiga emas pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung dibutuhkan penunjang pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol.
Direktur PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) BUMD Pemkab Bojonegoro Toni Ade Irawan menyatakan akan memastikan sekitar 30 persen dari nilai proyek untuk pengerjaannya dipegang kontraktor lokal.
Hanya saja, menurut dia, pekerjaan proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB yang dikerjakan kontraktor lokal akan menghadapi masalah terkait pembayaran.
Sebab, lanjut dia, PT Rekind yang memperoleh proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB senilai Rp22 triliun tidak mendapatkan "down payment" (DP) dari PT Pertamina EP Cepu (PEPC) selaku operator JTB.
"Pekerjaan kontraktor lokal bisa baru dibayar sekitar 6 bulan, sebab PT Rekind selaku kontraktor proyek JTB," ucapnya.
Dengan demikian, menurut dia, tidak mungkin pembayaran kontraktor lokal harus ditanggung PT BBS, sebelum PT Rekind membayar pekerjaan yang sudah selesai itu.
"PT BBS tidak mungkin harus menanggung pembayaran pekerjaan kontraktor lokal, sebab anggaran yang ada terbatas," ujarnya.
Sesuai rencana gas lapangan JTB yang akan berproduksi sebesar sebesar 330 juta standar kaki kubik per hari, di antaranya sebesar 172 juta standar kaki kubik per hari akan didistribusikan melalui pipa transmigis gas Greesik-Semarang, berdiameter 28 inchi.
Saat ini, Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas) tengah menyelesaikan pembangunan pipa Gresik-Semarang sepanjang 267 kilometer dengan investasi 515,7 juta dolar Amerika Serikat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Proyek dengan biaya 1,547 miliar dolar Amerika Serikat menjadi harapan baru, paling tidak bisa mengurangi pengangguran karena akan melibatkan sekitar 6.000 tenaga kerja termasuk kontraktor lokal yang bisa terlibat dalam pekerjaan mega proyek itu.
"Pokoknya nanti terkait dengan info pengerjaan proyek JTB harus terbuka. Supaya kontraktor lokal bisa ikut bersaing, dalam pengerjaan proyek," kata Bupati Bojonegoro Suyoto di Bojonegoro, Jumat (29/12).
Begitu pula, menurut dia, pengumuman lowongan penerimaan tenaga kerja harus difokuskan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) untuk menghindari penipuan rekrutmen tenaga kerja.
Di lain pihak, ia meminta PT Rekayasa Industri (Rekind) selaku kontraktor pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB harus mematuhi komitmen terkait rekruitmen tenaga kerja .
Ia meminta pengalaman dalam pekerjaan proyek pengembangan lapangan minyak Banyu Urip Blok Cepu di daerahnya tidak terulang lagi, karena banyak tenaga kerja luar yang masuk termasuk kontraktor yang terlibat tidak mengutamakan lokal.
"Kami minta kontraktor memanfaatkan tenaga kerja "skill" maupun tenaga kerja yang tidak memiliki kemampun dari lokal Bojonegoro juga Blora, Jawa Tengah," katanya menegaskan.
Di Bojonegoro Menteri ESDM Ignasius Jonan meletakkan batu pertama proyek pengembangan lapangan gas JTB yang akan berjalan berkisar 3,5-4 tahun dengan investasi sebesar 1,547 miliar dolar Amerika Serikat pada 25 September.
Pengembangan lapangan gas JTB bisa dilaksanakan setelah ada pengurangan "plant of development" (POD) dari 2,1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,547 miliar dolar Amerika Serikat.
Selain itu juga ada kesepakatan antara PT Pertamina EP dengan PLN sebagai pembeli gas JTB dengan harga 7,6 dolar Amerika Serikat/juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD).
"Saya kira pekerjaan proyek pengembangan lapangan gas JTB bisa selesai 3,5 tahun, sehingga sudah berproduksi pada 2021," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Bojonegoro.
Menanggapi pelaksanaan proyek pengembangan gas JTB Direktur PT Rekind Jackob Tarigan berjanji akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait proses rekrutmen tenaga kerja juga masalah proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB.
Pemkab, sebagaimana disampaikan Suyoto sebenarnya mengharapkan proyek pengembangan Unitisasasi lapangan gas JTB bisa langsung berjalan setelah proyek lapangan minyak Blok Cepu berakhir pada 2016 lalu.
Sebab, lanjut dia, berakhirnya proyek minyak Blok Cepu mengakibatkan ribuan tenaga kerja di proyek itu kehilangan pekerjaan, sehingga kalau proyek JTB bisa segera berjalan tenaga kerja di daerahnya tidak harus menganggur.
Seperti juga disampaikan Kasi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disperinaker Bojonegoro Sugi Hartono bahwa jumlah pengangguran di daerahnya mencapai 23.320 tenaga kerja meningkat dibandingkan setahun sebelumnya dengan jumlah 20.238 tenaga kerja.
Sesuai data yang ada pengangguran di 28 kecamatan itu mulai dengan tingkat pendidikan mulai lulusan SD, sampai S1, bahkan ada juga yang lulusan S2. Sebanyak 23. 320 tenaga kerja itu, rinciannya untuk laki-laki 12.834 tenaga kerja dan perempuan 10.486 tenaga kerja.
Meningkatnya jumlah pengangguran itu, disebabkan berbagai hal antara lain, selesainya proyek minyak Blok Cepu sejak akhir 2016.
Selain itu juga adanya lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan yang belum memperoleh pekerjaan. "Tetapi jumlah pertambahan pengangguran terbanyak karena selesainya proyek minyak Blok Cepu. Ada ribuan tenaga kerja yang harus berhenti bekerja,"kata dia menegaskan.
Meski demikian, menurut dia, tenaga kerja proyek minyak Blok Cepu yang terkena PHK, sebagian sudah ada yang langsung bekerja di proyek migas di berbagai daerah di Tanah Air.
"Kami siap memproses rekrutmen tenaga kerja yang dipekerjakan di proyek pengembangan lapangan gas JTB, tetapi dalam pelaksanaannya akan dibentuk tim dengan melibatkan berbagai pihak," kata Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Disperinaker Joko Santoso menambahkan.
Yang jelas, menurut "Public Gouvernment Affair and Relation Manager" PEPC Kunadi, perusahaannya tidak pernah memungut biaya apapun untuk akomodasi, biaya seragam maupun kepentingan lainnya bagi calon pelamar kerja di proyek JTB.
"PEPC tidak pernah melakukan proses seleksi karyawan dengan melibatkan adanya pungutan liar atau pembayaran sejumlah uang," ujarnya.
Ia menyebutkan Proyek EPC- GPF di Jambaran-Tiung Biru di Bojonegoro dikerjakan EPC-Kontraktor yaitu Konsorsium PT Rekayasa Industri – PT JGC Indonesia dan JGC Corporation.
Kurangi Pengangguran
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, M. Fatah Yasin, juga menyatakan proyek pengembangan lapangan gas JTB akan mengurangi pengangguran.
"Pengangguran di Jatim yang jumlahnya sekarang ini sekitar 800 ribu tenaga kerja akan berkurang karena proyek lapangan gas JTB membutuhkan sekitar 6.000 tenaga kerja," kata dia.
Berbicara dalam acara peletakan batu pertama proyek pengembangan lapangan gas JTB pada 25 Septmber, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi di Jatim akan meningkat dengan adanya proyek pengembangan lapangan gas JTB yang investasinya mencapai Rp30 triliun.
"Pertumbuhan ekonomi di Jatim akan "melambung" tinggi dalam kurung waktu berkisar 3-4 tahun ke depan," kata dia menegaskan.
Selama ini, menurut dia, penggerak ekonomi di Jatim masih didukung sektor migas, selain perdagangan dan pertanian. Ia memberikan gambaran dari 30 blok migas di Jatim, di antaranya, sebanyak 17 blok migas sudah
tahap "ekpsloitasi" (produksi).
"Kami mengharapkan manfaat keberadaan industri migas mampu meningkatkan ekonomi di Jatim di atas rata-rata," ucapnya menegaskan. Apalagi, lanjut dia, di Jatim dari jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa, masih ada warga miskin cukup banyak sekitar 4,7 juta jiwa.
Sesuai rencana tata ruang Jatim, lanjut dia, Bojonegoro, Tuban dan Lamongan dalam 10 tahun ke depan akan menjadi segitiga emas pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung dibutuhkan penunjang pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol.
Direktur PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) BUMD Pemkab Bojonegoro Toni Ade Irawan menyatakan akan memastikan sekitar 30 persen dari nilai proyek untuk pengerjaannya dipegang kontraktor lokal.
Hanya saja, menurut dia, pekerjaan proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB yang dikerjakan kontraktor lokal akan menghadapi masalah terkait pembayaran.
Sebab, lanjut dia, PT Rekind yang memperoleh proyek pengembangan Unitisasi lapangan gas JTB senilai Rp22 triliun tidak mendapatkan "down payment" (DP) dari PT Pertamina EP Cepu (PEPC) selaku operator JTB.
"Pekerjaan kontraktor lokal bisa baru dibayar sekitar 6 bulan, sebab PT Rekind selaku kontraktor proyek JTB," ucapnya.
Dengan demikian, menurut dia, tidak mungkin pembayaran kontraktor lokal harus ditanggung PT BBS, sebelum PT Rekind membayar pekerjaan yang sudah selesai itu.
"PT BBS tidak mungkin harus menanggung pembayaran pekerjaan kontraktor lokal, sebab anggaran yang ada terbatas," ujarnya.
Sesuai rencana gas lapangan JTB yang akan berproduksi sebesar sebesar 330 juta standar kaki kubik per hari, di antaranya sebesar 172 juta standar kaki kubik per hari akan didistribusikan melalui pipa transmigis gas Greesik-Semarang, berdiameter 28 inchi.
Saat ini, Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas) tengah menyelesaikan pembangunan pipa Gresik-Semarang sepanjang 267 kilometer dengan investasi 515,7 juta dolar Amerika Serikat. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017