Surabaya (Antara Jatim) - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur (MW Kahmi Jatim) mendorong Kejaksaan Tinggi Jatim terlibat aktif dalam proses pengawalan dalam upaya transparansi pengelolaan dana desa.
"Program Transparansi Pengelolaan Dana Desa sangat penting khususnya untuk wilayah Jatim sehingga harus mendapat pengawalan serius," ujar Koordinator Presedium MW Kahmi Jatim Akmal Budianto di sela Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2017 MW Kahmi Jatim di Aula Pertemuan PWI Jatim, Jumat.
Desakan itu, kata dia, dilakukan menyusul tingginya tingkat kerawanan penyelewengan penggunaan dana desa sehingga pendekatan preventif melalui upaya pencegahan dengan mengedepankan proses transparansi pengelolaan anggaran dana desa.
Ia berharap hal ini dapat dimotori oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kejaksaan guna proses pencegahan penyimpangan pencairan dan penyerapan dana desa, menyusul semakin banyaknya kades yang terkena kasus hukum terkait korupsi program tersebut.
Ia menjelaskan, proses penyaluran dana desa telah dikucurkan selama 3 tahun sejak 2015 yang merupakan bagian implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Dana desa saat ini sudah dikucurkan selama tiga tahun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Alokasinya semakin membesar untuk setiap desa pertahunnya. Tentunya proses ini sangat rawan menyimpang bila tidak diawasi," ucapnya.
Di tempat sama, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan menyatakan pihaknya sangat konsen melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan hukum atas program dana desa di Jatim.
Ia menjelaskan, Kejati Jatim tengah menggagas dan menggodok upaya pengawasan penyaluran dana desa dengan penggunaan pendekatan sistem.
"Harapannya ada program transparansi pengelolaan dana desa bahkan bisa dilombakan," kata mantan Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut.
Sementara itu, pada acara diskusi tersebut juga menghadirkan Priyatmoko yang berbicara bidang politik serta Imron Mawardi yang berbicara soal ekonomi dengan dimoderatori wartawan senior Lutfil Hakim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Program Transparansi Pengelolaan Dana Desa sangat penting khususnya untuk wilayah Jatim sehingga harus mendapat pengawalan serius," ujar Koordinator Presedium MW Kahmi Jatim Akmal Budianto di sela Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2017 MW Kahmi Jatim di Aula Pertemuan PWI Jatim, Jumat.
Desakan itu, kata dia, dilakukan menyusul tingginya tingkat kerawanan penyelewengan penggunaan dana desa sehingga pendekatan preventif melalui upaya pencegahan dengan mengedepankan proses transparansi pengelolaan anggaran dana desa.
Ia berharap hal ini dapat dimotori oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kejaksaan guna proses pencegahan penyimpangan pencairan dan penyerapan dana desa, menyusul semakin banyaknya kades yang terkena kasus hukum terkait korupsi program tersebut.
Ia menjelaskan, proses penyaluran dana desa telah dikucurkan selama 3 tahun sejak 2015 yang merupakan bagian implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Dana desa saat ini sudah dikucurkan selama tiga tahun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Alokasinya semakin membesar untuk setiap desa pertahunnya. Tentunya proses ini sangat rawan menyimpang bila tidak diawasi," ucapnya.
Di tempat sama, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan menyatakan pihaknya sangat konsen melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan hukum atas program dana desa di Jatim.
Ia menjelaskan, Kejati Jatim tengah menggagas dan menggodok upaya pengawasan penyaluran dana desa dengan penggunaan pendekatan sistem.
"Harapannya ada program transparansi pengelolaan dana desa bahkan bisa dilombakan," kata mantan Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut.
Sementara itu, pada acara diskusi tersebut juga menghadirkan Priyatmoko yang berbicara bidang politik serta Imron Mawardi yang berbicara soal ekonomi dengan dimoderatori wartawan senior Lutfil Hakim. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017