Menteri Yohanna Minta Pemerintah Daerah Lindungi Perempuan-Anak

Pasuruan (Antara Jatim) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise meminta kepada kepala daerah dan pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak-anak karena ditangan perempuan dan anaklah kehidupan bangsa bisa berlanjut.

"Banyak pemerintah daerah yang belum paham tentang perempuan dan anak, sehingga mereka kurang diperhatikan. Data yang masuk, perempuan dan anak justru banyak jadi korban korban kekerasan. Makanya saya mengajak para kepala daerah dan pemda di Indonesia untuk melindunginya," katanya saat menghadiri gebyar forum anak yang digelar di GOR Suropati Kota Pasuruan, Sabtu.

Ia mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani komitmen global tentang perlindungan perempuan dan anak dan bahwa negara yang maju adalah negara yang melindungi perempuan dan anak.

"Menyelamatkan seorang perempuan, berarti menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan seorang perempuan, berarti menyelamatkan sebuah daerah. Karena dari perempuan, terjadi proses regenerasi, yang kelak akan mengisi kehidupan dunia dan menjadi pemimpinnya," ujarnya.

Ia mengatakan, melindungi perempuan dan anak-anak perlu dilakukan oleh seluruh pemda di Indonesia salah satu caranya dengan mengikut sertakan perwakilan perempuan dan anak dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Ia menjelaskan, forum anak perlu dilibatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah-daerah, mulai dari musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga di tingkat kota/kabupaten maupun propinsi.

"Perempuan dan anak harus dipenuhi kebutuhan dan keinginannya karena tidak akan rugi menurutinya, itu investasi masa depan bangsa dan daerah. Karena menuruti kehendak anak, berarti menuruti mimpi yang menjadi keinginan mereka saat jadi pemimpin nanti," ucapnya.

Ia menyampaikan, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di rumah tangga, menjadi contoh banyaknya kasi kekerasan terhadap anak seperti saat ini seperti banyaknya kasus bullying di sekolah, itu terjadi karena anak mencontoh kekerasan di rumah.

Sementara, Wali Kota Pasuruan, Setiyono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terus berupaya mengembangkan sistem pembangunan berbasis anak. Berbagai program Pemkot Pasuruan, berorintasi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

"Kami menyadari bahwa anak adalah generasi emas penerus masa depan bangsa. Kami mengedapankan pembangunan yang berorintasi kepada anak dengan memenuhi haknya, sejak mereka di kandungan. Hak itu berupa pelayanan kesehatan dan kependudukan seperti akta lahir serta kartu tanda anak (KTA), hingga pemenuhan fasiltas publik untuk anak," katanya.(*)