Bojonegoro (Antara) - Tim juri gabungan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menilai 28 desa yang menjadi perwakilan kecamatan dalam lomba keterbukaan pemerintahan desa yang menjadi program pemerintah kabupaten (pemkab) selama dua hari.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo Bojonegoro Sigid Jatmiko, di Bojonegoro, Rabu, menjelaskan tim juri dari jajaran pemkab, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jurnalis telah melakukan penilaian 28 desa yang menjadi perwakilan kecamatan.
Tim juri yang terbagi menjadi tiga rombongan, lanjut dia, sudah melakukan penilaian 28 desa perwakilan kecamatan pada 13-14 November.
Pemkab, lanjut dia, menentukan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan ada yang desa yang sudah terbuka, menuju terbuka, kurang terbuka dan tertutup.
Oleh karena itu, menurut dia, tim juri dalam dalam melakukan penilaian keterbukaan pemerintahan desa mengacu empat variabel yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.
Lebih lanjut ia menjelaskan di dalam keterbukaan pemerintahan desa secara umum mengacu bahwa jajaran pemerintahan desa (pemdes) dalam mengelola anggaran APBDes melaksanakan secara terbuka.
Keterbukaan itu ditandai dengan pihak desa memasang APBDes bisa melalui papan pengumuman atau mengunggah di dalam laman desa atau laman kelompok informasi masyarakat (KIM).
Tidak hanya itu dalam melaksanakan berbagai bidang pembangunan jajaran pemdes juga melibatkan masyarakat dengan dengan ditandai secara rutin menggelar dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
"Pemkab mengharapkan semua desa memasang APBDes tidak hanya di baliho, tetapi juga mengunggah di laman desa atau web kelompok informasi masyarakat (KIM)," ucapnya menegaskan.
Kepala Bidang Informasi Publik Kominfo Djoko Suhermanto menambahkan lomba keterbukaan pemerintahan desa itu untuk mendorong desa lebih terbuka dalam mengelola pemerintahan.
"Lomba keterbukaan pemerintahan desa ini merupakan salah satu cara agar desa di daerah kami semakin terbuka dalam mengelola pemerintahan," kata dia menjelaskan.
Apalagi, lanjut dia, daerahnya masuk kabupaten percontohan pemerintahan terbuka partisipatif atau "open government patnership" (OGP) mewakili Indonesia di tingkat dunia.
"Adanya keterbukaan pemerintahan desa akan mempercepat proses pembangunan di pedesaan," ucapnya menambahkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo Bojonegoro Sigid Jatmiko, di Bojonegoro, Rabu, menjelaskan tim juri dari jajaran pemkab, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jurnalis telah melakukan penilaian 28 desa yang menjadi perwakilan kecamatan.
Tim juri yang terbagi menjadi tiga rombongan, lanjut dia, sudah melakukan penilaian 28 desa perwakilan kecamatan pada 13-14 November.
Pemkab, lanjut dia, menentukan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan ada yang desa yang sudah terbuka, menuju terbuka, kurang terbuka dan tertutup.
Oleh karena itu, menurut dia, tim juri dalam dalam melakukan penilaian keterbukaan pemerintahan desa mengacu empat variabel yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.
Lebih lanjut ia menjelaskan di dalam keterbukaan pemerintahan desa secara umum mengacu bahwa jajaran pemerintahan desa (pemdes) dalam mengelola anggaran APBDes melaksanakan secara terbuka.
Keterbukaan itu ditandai dengan pihak desa memasang APBDes bisa melalui papan pengumuman atau mengunggah di dalam laman desa atau laman kelompok informasi masyarakat (KIM).
Tidak hanya itu dalam melaksanakan berbagai bidang pembangunan jajaran pemdes juga melibatkan masyarakat dengan dengan ditandai secara rutin menggelar dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
"Pemkab mengharapkan semua desa memasang APBDes tidak hanya di baliho, tetapi juga mengunggah di laman desa atau web kelompok informasi masyarakat (KIM)," ucapnya menegaskan.
Kepala Bidang Informasi Publik Kominfo Djoko Suhermanto menambahkan lomba keterbukaan pemerintahan desa itu untuk mendorong desa lebih terbuka dalam mengelola pemerintahan.
"Lomba keterbukaan pemerintahan desa ini merupakan salah satu cara agar desa di daerah kami semakin terbuka dalam mengelola pemerintahan," kata dia menjelaskan.
Apalagi, lanjut dia, daerahnya masuk kabupaten percontohan pemerintahan terbuka partisipatif atau "open government patnership" (OGP) mewakili Indonesia di tingkat dunia.
"Adanya keterbukaan pemerintahan desa akan mempercepat proses pembangunan di pedesaan," ucapnya menambahkan. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017