Trenggalek (Antara Jatim) - Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak menggelar inspeksi mendadak (sidak) pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Trenggalek, Selasa.
Kedatangan Emil yang tanpa protokoler ke Dispenduk Capil sekitar pukul 10.00 WIB diinformasikan sempat membuat para pegawai setempat kaget.
Begitu sampai di area layanan Dispendukcapil, Emil lansung menghampiri beberapa pemohon layanan administrasi kependudukan, seperti KTP elektronik, akta kelahiran dan kartu keluarga, untuk menjaring aspirasi warganya.
"Semua keluhan dan masukan yang disampaikan masyarakat saya terima, demi perubahan pelayanan adminduk yang lebih baik lagi," kata Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Sempat ada keluhan disampaikan sejumlah pemohon saat berdialog dengan Bupati Emil. Selain masalah antrean yang panjang, sejumlah pemohon adminduk juga meminta Bupati Emil memberikan tambahan kuota pelayanan KTP-E di Dispendukcapil.
Namun Emil tidak serta-merta mengabulkan permintaan tersebut, karena kebijakan mengenai kuota blangko KTPE ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan alasan pemerataan kebutuhan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Saat sidak itu, Emil juga dirinya mengecek keseluruhan perlengkapan dan berkas administrasi yang dibawa pemohon.
Secara acak, Emil lalu memanggil satu persatu nama pemohon berdasarkan nomor urutannya.
Menurut penjelasan Emil di akhir sidak, cara itu sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa dalam setiap pelayanan yang diberikan tidak ada permainan yang dilakukan oleh petugas.
"Ini sebagai 'support' bagi mereka, bahwa percetakan 100 keping KTPE tidak ada permainan, dan setiap pemohon akan dilayani secepat mungkin," katanya.
Emil berharap agar para pemohon bersabar mendapatkan pelayanan sesuai nomor urutannya.
Selain itu, di tempat yang sama juga diberi penjelasan bahwa terkait pengadaan blangko KTPE, merupakan wewenang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Untuk itu, kata dia, Pemkab Trenggalek proaktif melakukan koordinasi dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri demi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan adminduk bagi masyarakat di Trenggalek.
"Selain itu saya juga memberi masukan terhadap para pegawai Dispendukcapil untuk melakukan berbagai terobosan khusus, dan mereka siap melakukannya," kata Emil.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kedatangan Emil yang tanpa protokoler ke Dispenduk Capil sekitar pukul 10.00 WIB diinformasikan sempat membuat para pegawai setempat kaget.
Begitu sampai di area layanan Dispendukcapil, Emil lansung menghampiri beberapa pemohon layanan administrasi kependudukan, seperti KTP elektronik, akta kelahiran dan kartu keluarga, untuk menjaring aspirasi warganya.
"Semua keluhan dan masukan yang disampaikan masyarakat saya terima, demi perubahan pelayanan adminduk yang lebih baik lagi," kata Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Sempat ada keluhan disampaikan sejumlah pemohon saat berdialog dengan Bupati Emil. Selain masalah antrean yang panjang, sejumlah pemohon adminduk juga meminta Bupati Emil memberikan tambahan kuota pelayanan KTP-E di Dispendukcapil.
Namun Emil tidak serta-merta mengabulkan permintaan tersebut, karena kebijakan mengenai kuota blangko KTPE ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan alasan pemerataan kebutuhan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Saat sidak itu, Emil juga dirinya mengecek keseluruhan perlengkapan dan berkas administrasi yang dibawa pemohon.
Secara acak, Emil lalu memanggil satu persatu nama pemohon berdasarkan nomor urutannya.
Menurut penjelasan Emil di akhir sidak, cara itu sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa dalam setiap pelayanan yang diberikan tidak ada permainan yang dilakukan oleh petugas.
"Ini sebagai 'support' bagi mereka, bahwa percetakan 100 keping KTPE tidak ada permainan, dan setiap pemohon akan dilayani secepat mungkin," katanya.
Emil berharap agar para pemohon bersabar mendapatkan pelayanan sesuai nomor urutannya.
Selain itu, di tempat yang sama juga diberi penjelasan bahwa terkait pengadaan blangko KTPE, merupakan wewenang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Untuk itu, kata dia, Pemkab Trenggalek proaktif melakukan koordinasi dengan Ditjend Dukcapil Kemendagri demi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan adminduk bagi masyarakat di Trenggalek.
"Selain itu saya juga memberi masukan terhadap para pegawai Dispendukcapil untuk melakukan berbagai terobosan khusus, dan mereka siap melakukannya," kata Emil.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017