GMNI Sumenep Tuntut Pencabutan Parkir Berlangganan

Sumenep (Antara Jatim) - Belasan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep, Jawa Timur, Kamis, menuntut pencabutan retribusi parkir berlangganan.

"Kami hanya ingin menagih janji anggota DPRD Sumenep yang akan mencabut aturan retribusi parkir berlangganan. Kami datang ke DPRD Sumenep untuk mengingatkan anggota DPRD," kata orator aksi, Maskiyatun di Sumenep.

Dalam aksinya di depan Kantor DPRD Sumenep, belasan aktivis GMNI, sebagian mahasiswi, membawa sejumlah poster yang intinya meminta para wakil rakyat mencabut aturan tentang retribusi parkir berlangganan.

Sebelumnya pada pertengahan Juni 2017, mereka juga "turun jalan" untuk menuntut pencabutan peraturan daerah tentang retribusi jalan umum, utamanya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

GMNI menilai aturan parkir berlangganan yang diwajibkan kepada pemilik kendaraan bermotor (ranmor) setiap membayar pajak ranmor itu merupakan alat untuk "merampas" uang rakyat.

Mereka juga meminta pemerintah daerah menyediakan fasilitas tempat parkir yang representatif supaya tidak menggunakan fasilitas umum.

Selama ini, tempat parkir ranmor di Sumenep dianggap hanya memanfaatkan fasilitas umum, seperti di tepi jalan raya dan selanjutnya mengakibatkan adanya kemacetan lalu lintas di kawasan setempat.

Mereka pun meminta anggota DPRD Sumenep peka atas persoalan tersebut dan selanjutnya secepatnya mencabut aturan parkir berlangganan.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep A Zainur Rahman mengucapkan terima kasih atas aspirasi dan masukan aktivis GMNI tentang parkir berlanggaran.

"Kami bukannya menolak usulan adanya revisi peraturan daerah yang mengatur parkir berlangganan. Semua aspirasi akan kami bahas dan koordinasikan dengan para pihak terkait dan tentunya butuh waktu," katanya.

Ia pun merespons positif usulan dari aktivis GMNI tentang parkir berlangganan, di antaranya penerapan parkir berlanggaran diminta bukan sebuah kewajiban dan perlunya ada zona khusus parkir berlangganan. (*)