Bangkalan (Antara Jatim) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Jawa Timur hingga kini terus melakukan penyisiran ke desa-desa bagi bayi dan balita yang luput dari program imunisasi campak dan rubella, meski waktu pelaksanaan imunisasi yang digelar serentak di seluruh Indonesia tersebut telah berakhir.
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sampang Abd Walid Yusufi di Bangkalan, Kamis, langkah itu dilakukan, karena di Bangkalan masih ada bayi dan balita yang luput dari program itu.
"Kami diberi kesempatan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur 2 pekan lagi untuk melakukan penyisiran bagi bayi dan balita yang luput dari program imunisasi tersebut," ujar Walid.
Ia menjelaskan tujuan imunisasi campak dan rubella yang dicanangkan pemerintah sebenarnya untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh anak, memutuskan transmisi campak rubella, menurunkan angka kesakitan, dan angka kejadian.
Program ini, sambung dia, telah dilaksanakan sejak Agustus hingga September lalu di Bangkalan di 22 puskesmas yang tersebasr di 18 kecamatan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan, setelah 2 bulan program itu digelar dengan menerjunkan petugas ke desa-desa hingga ke lembaga pendidikan, hingga kini telah tercatat sejumlah kecamatan menempati peringkat tertinggi dalam pencapaian imunisasi, yakni Puskesmas Bangkalan.
Cakupan angka tertinggi yang dimiliki Puskesmas Bangkalan mencapai 28.053 dari total target sebanyak 27.354 sasaran.
"Jadi khusus Puskesmas Bangkalan ini mencapai 101.53 persen. Puskesmas Bangkalan memang tinggi, karena banyak objek dari imunisasi di daerah kota yang notbanenya pendatang, seperti pondok pesantren yang ada di Bangkalan itu kan banyak santri dari pelosok. Maka dari itu angkanya tinggi," kata Walid Yusufi menerangkan.
Selain Puskesmas Bangkalan, puskesmas lainnya yang juga capaian pelaksanaan imunisasinya tinggi adalah Puskesmas Kamal yakni 11.624 orang atau 100 persen.
"Dan puskesmas yang capaian imunisasinya rendah adalah Puskesmas Kokop. Maka, salah satu sasaran penyisiran kami adalah di Kecamatan Kokop ini," ujar Yusufi, menjelaskan.
Sementara itu, menurut catatan Kementerian Kesehatan tahun 2016, dilaporkan ada 8.185 kasus campak pada tahun 2015. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 12.943 kasus.
Sementara pada kasus rubella masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu pencegahan efektif karena data surveilans lima tahun terakhir menunjukkan 70 persen kasus terjadi pada kelompok usia di bawah 15 tahun.
Perhitungan modelling yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Jawa Timur menunjukkan ada 700 bayi yang dilahirkan dengan penyakit campak rubella setiap tahun.
Pada imunisasi campak dan rubella tahun ini, kemenkes menargetkan, lebih dari 95 persen dari 34 juta sasaran imunisasi di tahun 2017, yang dilakukan di enam provinsi, 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Imunisasi MR akan dilaksanakan dalam dua fase. Fase pertama dilaksanakan Agustus dan September 2017 di Pulau Jawa, di mana Agustus akan dilaksanakan di fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, TK, hingga SMP.
Kemudian di bulan September akan dilaksanakan di luar sekolah seperti Posyandu, Puskesmas, dan layanan-layanan kesehatan. Sementara itu, fase kedua akan dilaksanakan pada tahun 2018 di seluruh Indonesia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sampang Abd Walid Yusufi di Bangkalan, Kamis, langkah itu dilakukan, karena di Bangkalan masih ada bayi dan balita yang luput dari program itu.
"Kami diberi kesempatan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur 2 pekan lagi untuk melakukan penyisiran bagi bayi dan balita yang luput dari program imunisasi tersebut," ujar Walid.
Ia menjelaskan tujuan imunisasi campak dan rubella yang dicanangkan pemerintah sebenarnya untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh anak, memutuskan transmisi campak rubella, menurunkan angka kesakitan, dan angka kejadian.
Program ini, sambung dia, telah dilaksanakan sejak Agustus hingga September lalu di Bangkalan di 22 puskesmas yang tersebasr di 18 kecamatan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan, setelah 2 bulan program itu digelar dengan menerjunkan petugas ke desa-desa hingga ke lembaga pendidikan, hingga kini telah tercatat sejumlah kecamatan menempati peringkat tertinggi dalam pencapaian imunisasi, yakni Puskesmas Bangkalan.
Cakupan angka tertinggi yang dimiliki Puskesmas Bangkalan mencapai 28.053 dari total target sebanyak 27.354 sasaran.
"Jadi khusus Puskesmas Bangkalan ini mencapai 101.53 persen. Puskesmas Bangkalan memang tinggi, karena banyak objek dari imunisasi di daerah kota yang notbanenya pendatang, seperti pondok pesantren yang ada di Bangkalan itu kan banyak santri dari pelosok. Maka dari itu angkanya tinggi," kata Walid Yusufi menerangkan.
Selain Puskesmas Bangkalan, puskesmas lainnya yang juga capaian pelaksanaan imunisasinya tinggi adalah Puskesmas Kamal yakni 11.624 orang atau 100 persen.
"Dan puskesmas yang capaian imunisasinya rendah adalah Puskesmas Kokop. Maka, salah satu sasaran penyisiran kami adalah di Kecamatan Kokop ini," ujar Yusufi, menjelaskan.
Sementara itu, menurut catatan Kementerian Kesehatan tahun 2016, dilaporkan ada 8.185 kasus campak pada tahun 2015. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 12.943 kasus.
Sementara pada kasus rubella masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu pencegahan efektif karena data surveilans lima tahun terakhir menunjukkan 70 persen kasus terjadi pada kelompok usia di bawah 15 tahun.
Perhitungan modelling yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Jawa Timur menunjukkan ada 700 bayi yang dilahirkan dengan penyakit campak rubella setiap tahun.
Pada imunisasi campak dan rubella tahun ini, kemenkes menargetkan, lebih dari 95 persen dari 34 juta sasaran imunisasi di tahun 2017, yang dilakukan di enam provinsi, 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Imunisasi MR akan dilaksanakan dalam dua fase. Fase pertama dilaksanakan Agustus dan September 2017 di Pulau Jawa, di mana Agustus akan dilaksanakan di fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, TK, hingga SMP.
Kemudian di bulan September akan dilaksanakan di luar sekolah seperti Posyandu, Puskesmas, dan layanan-layanan kesehatan. Sementara itu, fase kedua akan dilaksanakan pada tahun 2018 di seluruh Indonesia. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017