Jakarta, (Antara) - Aktivitas penenggelaman kapal pencuri ikan yang telah dilakukan aparat pemerintah di sejumlah daerah diharapkan dilakukan dengan cara-cara yang layak sehingga jangan sampai merusak ekosistem laut di sekitarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Rabu, menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.
"Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan," kata Bambang.
Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan penenggelaman kapal di dekat kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang ternyata merusak ekosistem.
Hal tersebut, lanjutnya, karena setelah diledakkan, ditemukan ternyata kapal itu masih menyimpan berton-ton bahan bakar sehingga laut juga tercemar tumpahan bahan bakar.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menegaskan berbagai pihak harus berani dalam melawan tindak pidana pencurian ikan di berbagai kawasan perairan nasional dalam rangka menjaga sumber daya laut Indonesia.
"Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita," ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8).
Menurut Presiden Jokowi, berbagai pihak tidak boleh ragu menjaga kedaulatan, menjaga laut, menjaga perbatasan, serta menjaga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah berani menenggelamkan kapal ikan ilegal untuk melindungi nelayan dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut banyak terjadi lobi-lobi politik yang dilakukan oknum investor terkait kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan agar segera dihentikan.
Menteri Susi saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa baru ITB Bandung, Jumat (18/8), mengungkapkan adanya investor yang meminta agar kapal yang tertangkap sebaiknya dilelang kepada nelayan.
Namun di sisi lain, lanjutnya, hal itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal demi menyelamatkan kapalnya.
Untuk itu, ujar dia, penenggelaman kapal akan terus dilakukan agar membuat efek jera dan juga sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia tidak main-main dalam pemberantasan pencurian ikan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Rabu, menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.
"Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan," kata Bambang.
Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan penenggelaman kapal di dekat kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang ternyata merusak ekosistem.
Hal tersebut, lanjutnya, karena setelah diledakkan, ditemukan ternyata kapal itu masih menyimpan berton-ton bahan bakar sehingga laut juga tercemar tumpahan bahan bakar.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menegaskan berbagai pihak harus berani dalam melawan tindak pidana pencurian ikan di berbagai kawasan perairan nasional dalam rangka menjaga sumber daya laut Indonesia.
"Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita," ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8).
Menurut Presiden Jokowi, berbagai pihak tidak boleh ragu menjaga kedaulatan, menjaga laut, menjaga perbatasan, serta menjaga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah berani menenggelamkan kapal ikan ilegal untuk melindungi nelayan dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut banyak terjadi lobi-lobi politik yang dilakukan oknum investor terkait kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan agar segera dihentikan.
Menteri Susi saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa baru ITB Bandung, Jumat (18/8), mengungkapkan adanya investor yang meminta agar kapal yang tertangkap sebaiknya dilelang kepada nelayan.
Namun di sisi lain, lanjutnya, hal itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal demi menyelamatkan kapalnya.
Untuk itu, ujar dia, penenggelaman kapal akan terus dilakukan agar membuat efek jera dan juga sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia tidak main-main dalam pemberantasan pencurian ikan.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017