BKI Terapkan Sertifikasi Manajemen Air Balas Kapal

Surabaya (Antara Jatim) - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mulai menerapkan sertifikasi manajemen air balas kapal sesuai aturan organisasi maritim dunia (IMO) dalam Konvensi "Ballast Water Management" (BWM) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

     

"Sesuai aturan IMO, Konvensi BWM sudah mulai efektif diberlakukan sejak 8 September kemarin. Sehingga BKI, sesuai Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas nama Pemerintah Indonesia, mulai melakukan survei dan proses sertifikasi manajemen air balas kapal," ujar Direktur Utama BKI Rudiyanto melalui rilis yang dikirim kepada wartawan di Surabaya, Sabtu. 

     

Dia menjelaskan, Konvensi BWM mewajibkan seluruh kapal yang berlayar di jalur pelayaran internasional untuk melakukan pengelolaaan air balas dan sedimen sesuai dengan persyaratan. 

     

"Tujuannya untuk mencegah penyebaran organisme air yang berbahaya dari satu daerah ke daerah lain, dengan menetapkan standar dan prosedur dalam pengelolaan dan pengendalian air serta sedimen balas kapal," katanya. 

     

Untuk itu dia berharap perusahaan pelayaran dan pemilik kapal di Indonesia dapat mengimplementasikan semua prosedur terkait manajemen air balas kapal sesuai Konvensi BWM.

     

Rudiyanto menerangkan, seiring diberlakukannya Konvensi BWM, untuk kapal-kapal di Indonesia yang peletakan lunasnya dilakukan pada atau setelah 8 September harus melakukan instalasi Ballast Water Management Treatment System (BWMTS) pada saat serah terima kapal. 

     

"Sedangkan untuk kapal existing atau bangunan jadi harus melakukan instalasi BWMTS pada saat 'renewal' atau pembaharuan sertifikasi," katanya.

     

Dia menekankan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Konvensi BWM ini diterapkan guna menjaga keseimbangan ekosistem laut akibat perpindahan spesies atau biota laut akibat pembuangan air balas yang dibawa oleh kapal dari satu tempat ke tempat lain, yang dapat menyebabkan munculnya biota laut asing yang berbahaya bagi lingkungan. 

     

"Kalau ini dibiarkan dapat berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem laut dan berpengaruh buruk pada perkembangan biota laut," ucapnya.  (*)