Machfud MD: Islam Tak Ajarkan Sistem Negara Khilafah

Pamekasan (Antara Jatim) - Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Machfud MD menyatakan, Islam tidak mengharusnya sistem negara berbentuk khilafah, karena tidak ada sumber resmi terkait hal itu dalam ajaran Islam.

"Tidak ada dalam sumber primer Islam seperti Al Quran dan Hadits yang memerintah untuk membentuk sistem negara khilafah. Kalau hasil ijtihad dari ulama tentang khilafah memang ada," katanya di Pamekasan, Minggu.

Machfud mengemukakan hal ini, menanggapi kecenderungan sebagian kelompok Islam yang menginginkan untuk membentuk negara dengan sistem khilafah.

"Makanya, konsep ulama Islam terdahulu tentang khilafah itu berbeda, antara Al-Maududi dengan Al-Afgani," ujar Machfud.

Machfud menyebutkan, konsep khilafah ulama terdahulu yang diterapkan di sebagian jazirah Arab, adalah konsep sistem negara yang sesuai dengan masanya.

"Jadi itu merupakan hasil ijtihad utama yang disesuaikan pada masa itu," katanya, menambahkan.

Para ulama Indonesia, sebenarnya tidak kalah dengan tokoh-tokoh Islam semisal Al-Maududi dan Al-Afgani saat menetapkan pilihan bahwa Demokrasi Pancasila sebagai sebuah sistem negara di Indonesia.

Sebagaimana sistem negara khilafah, sambung Machfud, sistem negara dengan Demokrasi Pancasila juga bagian dari ijtihad ulama dan pendahulu bangsa ini.

"Karena Demokrasi Pancasila sudah menjadi kesepakatan, maka sebagai warga bangsa dan warga negara, kita berkewajiban menjaga keutuhan bangsa ini, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," katanya, menjelaskan.

"Jadi, mari kita jaga bersama-sama keutuhan NKRI yang berideologi Pancasila ini," ajak Presidium Kahmi Nasional itu, menambahkan. 

Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini malah mencurigai, bahwa keinginan sebagian kelompok Islam untuk membentuk negara dengan sistem khilafah itu merupakan bentuk nyata dari perkiraan ilmuan barat samuel huntington yang disebut "Benturan Peradaban". 

Samuel memperkirakan, akan terjadi benturan pedaraban yang disebut kelompok radikal, setelah runtuhnya sosialisme, karena musih liberalisme bukan lagi sosialisme, akan tetapi kelompok radikal yang anti-modernisasi dan liberalisme. (*)