){kind=link}
Tulungagung, (Antara Jatim) - Pemerintah menargetkan penyelesaian infrastruktur jalur lintas selatan atau Pansela (pantai selatan) Jawa Timur dan selingkar wilis sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka menengah nasional pada 2019.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas bidang UMKM dan infratruktur Bambang Ptijambodo saat menjadi pembicara dalam seminar nasional penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata wilayah Mataraman di salah satu hotel bintang di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu.
Bambang yang tampil sebagai pembicara ke tiga setelah Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak menyatakan, penyelesaian infrastruktur JLS atau pansela di wilayah Mataraman mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung hingga Blitar sebagai fokus pemerintah.
"Jalur selatan ini perlu mendapat perhatian, dan pemerintah pusat sudah memprioritaskan masalah ini mengingat daerah selatan (Jawa/Jatim) relatif tertinggal dibanding daerah utara sehingga perlu percepatan," katanya dikonfirmasi usai seminar nasional.
Sejauh ini, kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas telah membuat rencana prioritas untuk membuat alur di daerah selatan ini, termasuk jalur penghubung dengan daerah tengah guna memperlancar arus perekonomian dari kawasan pesisir selatan Jatim menuju utara.
Selain telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk merealisasikan rencana pembangunan nasional itu, pemerintah membuka pintu dialog serta diskusi dengan masing-masing pemerintah daerah guna mencari skema percepatan yang ideal melalui forum musrenbangprov maupun musrenbangnas.
"Intinya memang ada penyediaannya dari pusat sudah disediakan. Nanti tinggal merembug bersama mengenai mana yang lebih prioritas melalui dana alokasi khusus," tuturnya.
Namun, Bambang mengatakan, selain bersumber dari APBN pembiayaan infrastruktur juga bisa dicarikan alternatif dari daerah dengan melibatkan swasta melalui kerjasama badan usaha milik daerah (BUMD).
"Tinggal mana yang perlu dibantu oleh pusat melalui penyediaan regulasi sebagai payung hukum nanti bisa dibicarakan antara masing-masing pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, nanyi kami akan bantu di sana," ujarnya.
Terkait pengembangan kawasan selatan seiring percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk isu pembangunan selingkar Gunung Wilis, kata Bambang, Kementrian PPN/Bappenas berharap pemerintah daerah aktif mengkomunikasikan dengan pusat.
Poin itu termasuk dalam konteks pengembangan sektor UMKM serta kepariwisataan seperti banyak tersedia di kawasan pesisir selatan Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mendorong pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk aktif membuat terobosan dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan selatan Jatim.
"Ini saya sedang aktif mendorong ke Kementerian PPN/Bappenas untuk presentasi di Kementrian PU, dan kementerian terkait untuk menggunakan skema pembiayaan berbasis kredit ekspor ketahanan pangan ini. Pemerintah China dan India sudah melakukan ini dan bisa, Indonesia pun seharunys juga bisa," ucap Eva Sundari.
Menurut, Eva, terobosan sistem kredit ekspor atau skema kredit ekspor berbasis perdagangan yang telah diadopsi banyak negara termasuk China dan India.
Ada beberapa keuntungan dengan skema pembiayaan dengan skema ini, karena tidak akan tercatat sebagai utang negara, katanya.
"Kedua ini murni 'bussines to bussines'. Jadi tidak ada kebutuhan untuk jaminan dari negara terhadap instansi yang sedang membutuhkan pendanaan infrastruktur," tambah Eva.
Namun, sebagai gagasan baru, Eva menyadari wacana ini masih perlu banyak sosialisasi ke lintaskementerian/lembaga meski sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkan pola manajemen pembiayaan tersebut.
Seminar yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 13.30 WIB itu juga diisi oleh sejumlah pemateri, seperti Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang banyak bicara tentang potensi pariwisata pesisir dan aneka produk UMKM serta pertanian/perkebunan kawasan lereng Gunung WIlis.
Hal yang sama dilakukan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang memaparkan cetak biru atau garis besar perencanaan pembangunan daerah itu, termasuk pentingnya sinergi antarpemerintah daerah di kawasan pesisir selatan guna mendongkrak perekonomian kawasan mataraman yang meliputi kabupaten/kota di eks-Karesidenan Kediri dan Madiun, termasuk di dalamnya Tulungagung dan Trenggalek.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Hal itu disampaikan Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas bidang UMKM dan infratruktur Bambang Ptijambodo saat menjadi pembicara dalam seminar nasional penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata wilayah Mataraman di salah satu hotel bintang di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu.
Bambang yang tampil sebagai pembicara ke tiga setelah Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak menyatakan, penyelesaian infrastruktur JLS atau pansela di wilayah Mataraman mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung hingga Blitar sebagai fokus pemerintah.
"Jalur selatan ini perlu mendapat perhatian, dan pemerintah pusat sudah memprioritaskan masalah ini mengingat daerah selatan (Jawa/Jatim) relatif tertinggal dibanding daerah utara sehingga perlu percepatan," katanya dikonfirmasi usai seminar nasional.
Sejauh ini, kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas telah membuat rencana prioritas untuk membuat alur di daerah selatan ini, termasuk jalur penghubung dengan daerah tengah guna memperlancar arus perekonomian dari kawasan pesisir selatan Jatim menuju utara.
Selain telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk merealisasikan rencana pembangunan nasional itu, pemerintah membuka pintu dialog serta diskusi dengan masing-masing pemerintah daerah guna mencari skema percepatan yang ideal melalui forum musrenbangprov maupun musrenbangnas.
"Intinya memang ada penyediaannya dari pusat sudah disediakan. Nanti tinggal merembug bersama mengenai mana yang lebih prioritas melalui dana alokasi khusus," tuturnya.
Namun, Bambang mengatakan, selain bersumber dari APBN pembiayaan infrastruktur juga bisa dicarikan alternatif dari daerah dengan melibatkan swasta melalui kerjasama badan usaha milik daerah (BUMD).
"Tinggal mana yang perlu dibantu oleh pusat melalui penyediaan regulasi sebagai payung hukum nanti bisa dibicarakan antara masing-masing pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, nanyi kami akan bantu di sana," ujarnya.
Terkait pengembangan kawasan selatan seiring percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk isu pembangunan selingkar Gunung Wilis, kata Bambang, Kementrian PPN/Bappenas berharap pemerintah daerah aktif mengkomunikasikan dengan pusat.
Poin itu termasuk dalam konteks pengembangan sektor UMKM serta kepariwisataan seperti banyak tersedia di kawasan pesisir selatan Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mendorong pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk aktif membuat terobosan dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan selatan Jatim.
"Ini saya sedang aktif mendorong ke Kementerian PPN/Bappenas untuk presentasi di Kementrian PU, dan kementerian terkait untuk menggunakan skema pembiayaan berbasis kredit ekspor ketahanan pangan ini. Pemerintah China dan India sudah melakukan ini dan bisa, Indonesia pun seharunys juga bisa," ucap Eva Sundari.
Menurut, Eva, terobosan sistem kredit ekspor atau skema kredit ekspor berbasis perdagangan yang telah diadopsi banyak negara termasuk China dan India.
Ada beberapa keuntungan dengan skema pembiayaan dengan skema ini, karena tidak akan tercatat sebagai utang negara, katanya.
"Kedua ini murni 'bussines to bussines'. Jadi tidak ada kebutuhan untuk jaminan dari negara terhadap instansi yang sedang membutuhkan pendanaan infrastruktur," tambah Eva.
Namun, sebagai gagasan baru, Eva menyadari wacana ini masih perlu banyak sosialisasi ke lintaskementerian/lembaga meski sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkan pola manajemen pembiayaan tersebut.
Seminar yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 13.30 WIB itu juga diisi oleh sejumlah pemateri, seperti Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang banyak bicara tentang potensi pariwisata pesisir dan aneka produk UMKM serta pertanian/perkebunan kawasan lereng Gunung WIlis.
Hal yang sama dilakukan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang memaparkan cetak biru atau garis besar perencanaan pembangunan daerah itu, termasuk pentingnya sinergi antarpemerintah daerah di kawasan pesisir selatan guna mendongkrak perekonomian kawasan mataraman yang meliputi kabupaten/kota di eks-Karesidenan Kediri dan Madiun, termasuk di dalamnya Tulungagung dan Trenggalek.(*)
Video oleh: Destyan H Sujarwoko
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017