Bojonegoro (Antara Jatim) - Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mendukung pemerintah kabupaten (pemkab) kalau bersedia ikut mengelola gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) dengan membangun industri karena akan membawa dampak meningkatkan perekonomian masyarakat.
"DPRD akan mendukung sepenuhnya kalau memang pemkab meminta jatah alokasi gas JTB untuk mendirikan industri," kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto, di Bojonegoro, Senin.
Oleh karena itu, menurut dia, pemkab harus segera mengambil langkah meminta alokasi jatah gas JTB karena sudah ada kesepakatan harga jual ke PLN Wilayah Gresik sebesar US$ 7,6 per MMBTU flat selama kontrak.
"DPRD siap mendukung pengalokasian anggaran di dalam APBD, misalnya pemkab ingin mendirikan pabrik gas elpiji dengan memanfaatkan alokasi gas JTB," katanya menegaskan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan sependapat bahwa pemkab harus ikut mengelola gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB) kalau memang sudah berproduksi pada 2019.
"Pemkab harus meminta jatah alokasi gas, sebab sebagai daerah penghasil," kata dia menegaskan.
Menurut dia, pemkab bisa ikut mengelola gas yang diproduksi yang sebagian disalurkan melalui pipa gas Semarang-Gresik, untuk membuat industri, misalnya, elpiji, pabrik pupuk, atau industri yang lainnya.
"Kalau di daerah penghasil ada industri maka akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya menegaskan.
Meskipun, menurut dia, PT Pupuk Kujang Jawa Barat yang akan membangun pupuk di Bojonegoro masih belum ada kejelasan karena belum ada kesepakatan terkait harga gas.
"Kalau memang PT Pupuk Kujang bisa membangun pabrik di Bojonegoro itu lebih bagus," ucapnya menegaskan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo menjelaskan adanya kesepakatan PLN membeli gas JTB akan menambah pendapatan daerah melalui dana bagi hasil (DBH) gas.
Pendapatan yang diperoleh daerah, lanjut dia, akan lebih besar dibandingkan dengan DBH minyak yang hanya 6 persen bagi daerah penghasil.
"DBH gas bagi daerah penghasil cukup besar mencapai 12 persen," ucapnya.
Lapangan gas JTB di Bojonegoro dengan investasi sekitar US$ 1,5 miliar akan memproduksikan gas sebesar 330 MMSCFD dengan penjualan sebesar 172 MMSCFD selama 16 tahun.
Dari 172 MMSCFD pemanfaatan gas tersebut, 100 MMSCFD akan disalurkan ke PLN Wilayah Gresik dengan harga US$ 7,6 per MMBTU flat selama masa kontrak, dan 72 MMSCFD untuk industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru nantinya juga akan terkoneksi dengan pipa Gresik-Semarang sepanjang 267 km dengan diameter 28 inch. Pipa Gresik-Semarang dengan investasi sekitar US$ 515 juta direncanakan selesai pada tahun 2018. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"DPRD akan mendukung sepenuhnya kalau memang pemkab meminta jatah alokasi gas JTB untuk mendirikan industri," kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto, di Bojonegoro, Senin.
Oleh karena itu, menurut dia, pemkab harus segera mengambil langkah meminta alokasi jatah gas JTB karena sudah ada kesepakatan harga jual ke PLN Wilayah Gresik sebesar US$ 7,6 per MMBTU flat selama kontrak.
"DPRD siap mendukung pengalokasian anggaran di dalam APBD, misalnya pemkab ingin mendirikan pabrik gas elpiji dengan memanfaatkan alokasi gas JTB," katanya menegaskan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan sependapat bahwa pemkab harus ikut mengelola gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB) kalau memang sudah berproduksi pada 2019.
"Pemkab harus meminta jatah alokasi gas, sebab sebagai daerah penghasil," kata dia menegaskan.
Menurut dia, pemkab bisa ikut mengelola gas yang diproduksi yang sebagian disalurkan melalui pipa gas Semarang-Gresik, untuk membuat industri, misalnya, elpiji, pabrik pupuk, atau industri yang lainnya.
"Kalau di daerah penghasil ada industri maka akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya menegaskan.
Meskipun, menurut dia, PT Pupuk Kujang Jawa Barat yang akan membangun pupuk di Bojonegoro masih belum ada kejelasan karena belum ada kesepakatan terkait harga gas.
"Kalau memang PT Pupuk Kujang bisa membangun pabrik di Bojonegoro itu lebih bagus," ucapnya menegaskan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo menjelaskan adanya kesepakatan PLN membeli gas JTB akan menambah pendapatan daerah melalui dana bagi hasil (DBH) gas.
Pendapatan yang diperoleh daerah, lanjut dia, akan lebih besar dibandingkan dengan DBH minyak yang hanya 6 persen bagi daerah penghasil.
"DBH gas bagi daerah penghasil cukup besar mencapai 12 persen," ucapnya.
Lapangan gas JTB di Bojonegoro dengan investasi sekitar US$ 1,5 miliar akan memproduksikan gas sebesar 330 MMSCFD dengan penjualan sebesar 172 MMSCFD selama 16 tahun.
Dari 172 MMSCFD pemanfaatan gas tersebut, 100 MMSCFD akan disalurkan ke PLN Wilayah Gresik dengan harga US$ 7,6 per MMBTU flat selama masa kontrak, dan 72 MMSCFD untuk industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru nantinya juga akan terkoneksi dengan pipa Gresik-Semarang sepanjang 267 km dengan diameter 28 inch. Pipa Gresik-Semarang dengan investasi sekitar US$ 515 juta direncanakan selesai pada tahun 2018. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017