Sampang (Antara Jatim) - Komite Anak Sampang, Jawa Timur meminta pemkab setempat mencanangkan
program perlindungan dini pada anak, mengingat berbagai kasus kekerasan
terhadap kaum perempuan dan anak di bawah umur di wilayah itu masih
tinggi.
Ketua Komite Anak Sampang Untung Rifa`ie di Sampang, Senin, mengatakan, tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak itu, terlihat dari perkara yang ditangani Polres Sampang dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini.
"Data yang kami terima dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kabupaten Sampang, jumlah kekerasan seksual pada perempuan dan anak dibawah umur mencapai 74 kasus di tahun 2016," katanya.
Jumlah ini, sambung dia, meningkat dibanding 2015. Kala itu, jumlah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dibawah umur hanya 44 kasus.
Meningkatnya angka kekerasan ini, menurut Untung Rifa`ie, menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemkab terhadap kaum perempuan dan anak masih kurang.
Oleh karenanya, ia meminta agar, pemkab melakukan upaya perlindungan dini, baik terhadap kaum perempuan, maupun pada anak-anak.
"Jadi, memang perlu ada upaya serius dari pemkab untuk lebih responsif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Untung Rifa`ie menjelaskan, Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur yang hingga kini belum menyandang predikat sebagai "Kota Layak Anak".
Selain karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur masih tinggi, penyediaan fasilitas, baik tempat pendidikan dan alat bermain, juga pembinaan terhadap anak masih sangat terbatas.
"Kami berharap pemkab bisa memperhatikan ini," kata Ketua Komite Anak Sampang itu.
Secara terpisah Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengakui, fasilitas bermain anak, serta pembinaan anak, termasuk sarana pendidikan bagi anak usia dini di Kabupaten Sampang memang masih terbatas.
Hal ini terjadi, karena alokasi anggaran untuk pembangunan sarana anak juga terbatas. "Kami sudah menyampaikan kendala ini ke Pemprov Jatim dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Timur. Kalau mengandalkan APBD, anggaran kami di Sampang ini terbatas," katanya, menjelaskan.
Namun demikian, Bupati Fadhilah Budiono juga mengapresiasi keinginan aktivis Komite Anak Sampang, agar Kota Bahari ini bisa menjadi kota layak anak. (*)
Ketua Komite Anak Sampang Untung Rifa`ie di Sampang, Senin, mengatakan, tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak itu, terlihat dari perkara yang ditangani Polres Sampang dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini.
"Data yang kami terima dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kabupaten Sampang, jumlah kekerasan seksual pada perempuan dan anak dibawah umur mencapai 74 kasus di tahun 2016," katanya.
Jumlah ini, sambung dia, meningkat dibanding 2015. Kala itu, jumlah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dibawah umur hanya 44 kasus.
Meningkatnya angka kekerasan ini, menurut Untung Rifa`ie, menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemkab terhadap kaum perempuan dan anak masih kurang.
Oleh karenanya, ia meminta agar, pemkab melakukan upaya perlindungan dini, baik terhadap kaum perempuan, maupun pada anak-anak.
"Jadi, memang perlu ada upaya serius dari pemkab untuk lebih responsif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Untung Rifa`ie menjelaskan, Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur yang hingga kini belum menyandang predikat sebagai "Kota Layak Anak".
Selain karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur masih tinggi, penyediaan fasilitas, baik tempat pendidikan dan alat bermain, juga pembinaan terhadap anak masih sangat terbatas.
"Kami berharap pemkab bisa memperhatikan ini," kata Ketua Komite Anak Sampang itu.
Secara terpisah Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengakui, fasilitas bermain anak, serta pembinaan anak, termasuk sarana pendidikan bagi anak usia dini di Kabupaten Sampang memang masih terbatas.
Hal ini terjadi, karena alokasi anggaran untuk pembangunan sarana anak juga terbatas. "Kami sudah menyampaikan kendala ini ke Pemprov Jatim dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Timur. Kalau mengandalkan APBD, anggaran kami di Sampang ini terbatas," katanya, menjelaskan.
Namun demikian, Bupati Fadhilah Budiono juga mengapresiasi keinginan aktivis Komite Anak Sampang, agar Kota Bahari ini bisa menjadi kota layak anak. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017