Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan izin khusus
kewilayahan penangkapan ikan bagi nelayan yang di wilayah tangkapannya
tergolong "overfishing" atau jumlah ikannya terbilang minim agar dapat
mencari ikan di luar daerah asalnya.
"Izin khusus seperti ini kami berikan jika nelayan ingin mencari ikan di luar daerahnya karena persediaan ikan di laut tempat asalnya sudah menipis," ujar Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Kebudayaan KKP Ahmad Purnomo kepada wartawan dalam kesempatan di Surabaya, Jumat.
Dia mengatakan kebijakan ini dikeluarkan menyusul kebanyakan nelayan di Laut Jawa yang menyoal dilarangnya penggunaan alat tangkap cantrang, yang dinilai merusak lingkungan.
Di sisi lain, ketersediaan ikan di perairan Jawa terus menipis karena terlalu sering ditangkapi dan kian menyedihkan karena nelayan kerap memakai alat tangkap cantrang yang merusak ekosistem laut.
"Padahal masalah perikanan bukan hanya soal ketersediaan fasilitas pengembangan usaha perikanan, seperti alat penangkap ikan yang kini tengah diributkan. Tetapi juga mencakup masalah kelautan, yaitu tempat hidupnya ikan," katanya menjelaskan.
Karenanya, lanjut dia, KKP kemudian mengeluarkan izin khusus bagi nelayan yang ingin menangkap ikan di luar daerahnya yang tergolong habitat ikannya telah habis.
Menurut dia, izin khusus kewilayahan penangkapan ikan ini kebanyakan diberikan bagi para nelayan yang selama ini biasa menangkap ikan di Laut Jawa.
"Kami beri izin khusus kepada mereka yang ingin menangkap ikan di luar perairan Jawa. Bahkan kalau mau, kami beri izin khusus sampai ke perairan Arafura dan Natuna," ucapnya.
Selain itu, lanjut Purnomo, KKP juga memberikan alat tangkap kepada nelayan sebagai pengganti dari alat penangkap ikan cantrang yang kini dilarang oleh pemerintah.
"Kami juga berikan pengampunan terkait ukuran kapal. Bagi kapal nelayan yang di atas 30 GT dan sebelumnya teregistrasi di bawah itu, silahkan diukur ulang," ujarnya. (*)
"Izin khusus seperti ini kami berikan jika nelayan ingin mencari ikan di luar daerahnya karena persediaan ikan di laut tempat asalnya sudah menipis," ujar Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Kebudayaan KKP Ahmad Purnomo kepada wartawan dalam kesempatan di Surabaya, Jumat.
Dia mengatakan kebijakan ini dikeluarkan menyusul kebanyakan nelayan di Laut Jawa yang menyoal dilarangnya penggunaan alat tangkap cantrang, yang dinilai merusak lingkungan.
Di sisi lain, ketersediaan ikan di perairan Jawa terus menipis karena terlalu sering ditangkapi dan kian menyedihkan karena nelayan kerap memakai alat tangkap cantrang yang merusak ekosistem laut.
"Padahal masalah perikanan bukan hanya soal ketersediaan fasilitas pengembangan usaha perikanan, seperti alat penangkap ikan yang kini tengah diributkan. Tetapi juga mencakup masalah kelautan, yaitu tempat hidupnya ikan," katanya menjelaskan.
Karenanya, lanjut dia, KKP kemudian mengeluarkan izin khusus bagi nelayan yang ingin menangkap ikan di luar daerahnya yang tergolong habitat ikannya telah habis.
Menurut dia, izin khusus kewilayahan penangkapan ikan ini kebanyakan diberikan bagi para nelayan yang selama ini biasa menangkap ikan di Laut Jawa.
"Kami beri izin khusus kepada mereka yang ingin menangkap ikan di luar perairan Jawa. Bahkan kalau mau, kami beri izin khusus sampai ke perairan Arafura dan Natuna," ucapnya.
Selain itu, lanjut Purnomo, KKP juga memberikan alat tangkap kepada nelayan sebagai pengganti dari alat penangkap ikan cantrang yang kini dilarang oleh pemerintah.
"Kami juga berikan pengampunan terkait ukuran kapal. Bagi kapal nelayan yang di atas 30 GT dan sebelumnya teregistrasi di bawah itu, silahkan diukur ulang," ujarnya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017