Gresik (Antara Jatim) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, berupaya melakukan antisipasi klaim fiktif dengan
meningkatkan kualitas data kepesertaan.
Kepala Bidang Pemasaran BPJSTK Cabang Gresik Darmawan Basuki di Gresik, Jumat, mengatakan peningkatkan kualitas data kepesertaan juga akan meningkatkan akurasi dan kemudahan pelayanan bagi peserta.
"Salah satu cara yang kami lakukan untuk meningkatkan akurasi data peserta adalah dengan menggunakan data Administrasi Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
Selain itu, kata dia, juga selalu memeriksa Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik peserta apabila mengajukan klaim karena menjadi kunci perluasan kepesertaan dan ketepatan layanan.
"Dengan berbasis NIK KTP elektronik bisa dihindari duplikasi kepesertaan sehingga akurasi dalam klaim dan perluasan kepesertaan menjadi lebih tepat dan efisien," katanya.
Menurut Darmawan hingga kini di wilayahnya belum ditemukan peserta fiktif.
Kepala Bidang Pelayanan BPJSTK Gresik Dini Mulyani mengatakan saat ini banyak dijumpai klaim fiktif yang terjadi di beberapa cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan modus pemalsuan dokumen dan penipuan pencairan JHT dengan mengatasnamakan peserta.
"Kalau data kepesertaan Cabang Gresik yang kami miliki sampai dengan NPWP perorangannya cukup lengkap sehingga kepesertaan dari Cabang Gresik yang klaim di cabang lain tidak ada masalah," imbuhnya.
Hingga Juni 2017 BPJSTK Gresik telah membayarkan jaminan JHT sebesar Rp63,9 miliar, Jaminan pensiun Rp463,5 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp9,71 miliar dan jaminan kematian (JKM) sebesar Rp2,8 miliar, atau total keseluruhan jaminan yang dicairkan sebanyak Rp93,4 miliar. (*)
Kepala Bidang Pemasaran BPJSTK Cabang Gresik Darmawan Basuki di Gresik, Jumat, mengatakan peningkatkan kualitas data kepesertaan juga akan meningkatkan akurasi dan kemudahan pelayanan bagi peserta.
"Salah satu cara yang kami lakukan untuk meningkatkan akurasi data peserta adalah dengan menggunakan data Administrasi Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
Selain itu, kata dia, juga selalu memeriksa Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik peserta apabila mengajukan klaim karena menjadi kunci perluasan kepesertaan dan ketepatan layanan.
"Dengan berbasis NIK KTP elektronik bisa dihindari duplikasi kepesertaan sehingga akurasi dalam klaim dan perluasan kepesertaan menjadi lebih tepat dan efisien," katanya.
Menurut Darmawan hingga kini di wilayahnya belum ditemukan peserta fiktif.
Kepala Bidang Pelayanan BPJSTK Gresik Dini Mulyani mengatakan saat ini banyak dijumpai klaim fiktif yang terjadi di beberapa cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan modus pemalsuan dokumen dan penipuan pencairan JHT dengan mengatasnamakan peserta.
"Kalau data kepesertaan Cabang Gresik yang kami miliki sampai dengan NPWP perorangannya cukup lengkap sehingga kepesertaan dari Cabang Gresik yang klaim di cabang lain tidak ada masalah," imbuhnya.
Hingga Juni 2017 BPJSTK Gresik telah membayarkan jaminan JHT sebesar Rp63,9 miliar, Jaminan pensiun Rp463,5 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp9,71 miliar dan jaminan kematian (JKM) sebesar Rp2,8 miliar, atau total keseluruhan jaminan yang dicairkan sebanyak Rp93,4 miliar. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017